Tak Sesuai Prosedur, MK KI DKI Jakarta Minta Termohon dan Pemohon Lengkapi Alat Bukti
|

Tak Sesuai Prosedur, MK KI DKI Jakarta Minta Termohon dan Pemohon Lengkapi Alat Bukti

Jakarta-Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar agenda pembuktian sengketa informasi publik antara Pemohon Perkumpulan Aliansi Peduli Indonesia Jaya dan Termohon Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat pada Rabu(20/9/2023). Majelis komisioner memutuskan pembuktian tidak dapat dituntaskan, karena para pihak baik pemohon dan termohon belum dapat memberikan alat bukti dengan lengkap sesuai format Keputusan Ketua…

Wakil Ketua KI DKI Jakarta Berikan Penguatan Standar Layanan Informasi Di Jajaran Bawaslu Kota/Kab Provinsi DKI Jakarta
|

Wakil Ketua KI DKI Jakarta Berikan Penguatan Standar Layanan Informasi Di Jajaran Bawaslu Kota/Kab Provinsi DKI Jakarta

JAKARTA-Bawaslu Provinsi DKI Jakarta gelar pertemuan sosialisasi penguatan keterbukaan informasi publik(KIP) dengan menghadirkan Komisi Informasi DKI Jakarta,pada Senin(18/9/2023). Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin yang menghadiri sekaligus menjadi narasumber sosialisasi, menyampaikan apresiasi atas inisiasi Bawaslu mensosialisasikan KIP bagi Bawaslu Kota/Kabupaten DKI Jakarta. Menurut Luqman, kegiatan ini membuktikan komitmen dan implementasi keterbukaan…

Komisi Informasi DKI Jakarta: Selamat! Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Raih Penghargaan Badan Publik Ramah Disabilitas

Komisi Informasi DKI Jakarta: Selamat! Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Raih Penghargaan Badan Publik Ramah Disabilitas

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat memberikan apresiasi atas penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih kategori Pemerintah Provinsi Ramah Disabilitas oleh KI Pusat. “Tentu kita menyampaikan apresiasi dan bersyukur atas capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meraih penghargaan kategori Pemprov ramah disabilitas,” kata Harry Ara Hutabarat yang turut hadir dalam acara…

Pemohon Sengketakan Realisasi Dana Silpa BOS SMAN 57 Ke Komisi Informasi DKI Jakarta
|

Pemohon Sengketakan Realisasi Dana Silpa BOS SMAN 57 Ke Komisi Informasi DKI Jakarta

Jakarta – Pemohon Peduli Pembangunan, Pengembangan, Pendidikan dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) sengketakan SMAN 57 ke Komisi Informasi DKI Jakarta,pada Selasa(12/9/2023). Informasi yang diminta pemohon adalah salinan dokumen realisasi penggunaan dana sisa lebih penggunaan (silpa) pada anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2020 dan 2021 di SMAN 57. Persidangan yang dihadiri kedua pihak, yaitu kuasa…

KI DKI Jakarta Menerima Penyuluhan Pencegahan Kanker dan Tumor dari YPKI
| |

KI DKI Jakarta Menerima Penyuluhan Pencegahan Kanker dan Tumor dari YPKI

Jakarta -Komisi Informasi DKI Jakarta menerima penyuluhan pencegahan kanker dan tumor oleh Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia (YPKI). Penyuluhan ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan mengetahui metode pencegahan dan pengobatan kanker dan tumor, pada Selasa (12/9/2023). Acara sosialisasi dihadiri oleh Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin dan seluruh jajaran sekretariat dan tenaga ahli KI…

Buka Bimtek E Monev, PJ Gubernur DKI Himbau Wujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Informatif.
|

Buka Bimtek E Monev, PJ Gubernur DKI Himbau Wujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Informatif.

Jakarta – Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka acara (opening speech) dan mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis E-Monev Badan Publik DKI Jakarta yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, pada Kamis(7/9/2023) “Mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya menyambut baik kegiatan Bimtek pengisian SAQ bagi Badan Publik yang diselenggarakan KI DKI Jakarta,” ujar PJ Gubernur…

Kecualikan Informasi, Majelis Komisioner Periksa Hasil Uji Konsekuensi Termohon Walikota Jakarta Barat.
|

Kecualikan Informasi, Majelis Komisioner Periksa Hasil Uji Konsekuensi Termohon Walikota Jakarta Barat.

JAKARTA – Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan hasil uji konsekuensi badan publik Walikota Administrasi Jakarta Barat atas informasi yang dikecualikan terhadap permintaan informasi oleh Pemohon Aliansi Peduli Indonesia Jaya, pada Rabu (6/9/2023). Ketua Majelis Komisioner Aang Muhdi Gozali mengutarakan hasil uji konsekuensi yang disampaikan termohon masih harus diperbaiki dan dilengkapi sesuai…

Gelar Visitasi Monev, Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sambut Baik Sinergi KI DKI Jakarta
| |

Gelar Visitasi Monev, Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sambut Baik Sinergi KI DKI Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta gelar kunjungan visitasi ke Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta diterima langsung Kepala Biro Fredy Setiawan di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (31/08/2023).  Visitasi sebagai upaya menguatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan memberikan apresiasi atas partisipasi Biro Pemerintahan telah mengikuti Monev 2022. Hal…

Batas Waktu Permohonan Informasi Anggaran PKH Wilayah DKI Jakarta, Majelis Komisioner KI DKI Jakarta : Sidang Ditunda.
| |

Batas Waktu Permohonan Informasi Anggaran PKH Wilayah DKI Jakarta, Majelis Komisioner KI DKI Jakarta : Sidang Ditunda.

JAKARTA-Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menunda sidang sengketa informasi Pemeriksaan Awal antara Pemohon Perkumpulan Aliasi Peduli Indonesia dan Termohon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (30/08/2023). Hal itu disampaikan Ketua Majelis Komisioner KI DKI Harry Ara Hutabarat dalam sidang tersebut bahwa batas waktu permohonan informasi masih akan dikaji pada sidang berikutnya. Harry selaku Ketua…

MK KI DKI Jakarta Minta Badan Publik Walikota Administrasi Jakarta Barat Lakukan Uji Konsekuensi.
|

MK KI DKI Jakarta Minta Badan Publik Walikota Administrasi Jakarta Barat Lakukan Uji Konsekuensi.

JAKARTA – Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta meminta Badan Publik Walikota Administrasi Jakarta Barat segera melakukan uji konsekuensi terhadap permintaan informasi yang dikecualikan oleh Pemohon Aliansi Peduli Indonesia Jaya, pada Rabu(16/8/2023). Hal itu disampaikan dalam agenda pemeriksaan awal yang diketuai Aang Muhdi Gozali, beranggotakan Agus Wijayanto Nugroho dan Harry Ara Hutabarat didampingi…