JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menunda sidang pembuktian sengketa informasi publik antara Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda, dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) sebagai pemohon dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta serta Kelurahan Pegadungan sebagai termohon. Penundaan dilakukan karena bukti yang diajukan para pihak belum lengkap, di Gedung…
JAKARTA – Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho menegaskan bahwa majelis komisioner harus mempertimbangkan alasan dan tujuan pemohon dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi yang digelar Komisi Informasi (KI) Pusat secara hybrid di kantor KI Pusat, Jakarta, Rabu…
JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta meminta Kelurahan Pegadungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta melengkapi hasil uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. Permintaan itu disampaikan setelah majelis menggelar pemeriksaan tertutup untuk menelaah informasi yang menjadi objek sengketa dalam sidang sengketa informasi publik, Rabu (21/10/2026). Ketua Majelis Komisioner Ferid…
Jakarta – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mencatat 375 dari 1.010 badan publik di Jakarta tidak mengikuti Evaluasi Monitoring (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik tersebut belum melakukan registrasi dan tidak mengisi self-assessment questionnaire (SAQ). Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin mengatakan, sebanyak 635 badan publik telah mengisi kuesioner. Seluruh peserta E-Monev…
JAKARTA – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta memperkuat pentingnya strategi monitoring dan evaluasi elektronik (e-monev) keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Langkah itu ditegaskan Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transformasi E-Monev Keterbukaan Informasi Publik di Era AI: Menuju Monitoring Publik yang Cerdas dan Berbasis Data”…
Jakarta–Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho menyatakan menghormati dan mengapresiasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menguatkan putusan KI DKI dalam sengketa informasi publik lahan parkir Ruko Bona Indah Plaza. Agus Wijayanto Nugroho, mengatakan putusan tersebut menjadi penegasan penting bahwa informasi terkait Barang Milik Daerah (BMD)…
JAKARTA – Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi kunci transformasi kinerja dan keberlangsungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Anak perusahaan BUMD yang mayoritas modalnya dimiliki induk, kata dia, juga berstatus badan publik dan wajib terbuka. Hal itu disampaikan Harry dalam Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di…
JAKARTA – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menegaskan pentingnya penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik (KIP) yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban badan publik, tetapi juga instrumen untuk memperkuat akuntabilitas kelembagaan dan memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Edukasi,Sosialisasi dan Advokasi (E.S.A) Ferid Nugroho dalam kegiatan…
JAKARTA — Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, mendorong pemerintah daerah dan Badan Publik menyiapkan sistem penyampaian informasi publik yang tetap berjalan saat terjadi gangguan listrik maupun jaringan internet, khususnya informasi yang menyangkut keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kepentingan masyarakat luas. Hal itu disampaikan Harry saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana…
JAKARTA – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengajak mahasiswa mengkritisi sistem kerja parlemen di semua tingkatan. Menurutnya, posisi fraksi yang terlalu kuat berpotensi menghambat demokrasi yang substantif. Ajakan itu disampaikan Harry dalam peringatan Right to Know Day (RTKD) di Universitas Tanri Abeng, Jakarta, pada 29 September 2026. Harry, yang akrab…