Sampah jadi Isu Darurat, KI DKI Jakarta – Pemkot Jakarta Utara Dorong Badan Publik Aktif Umumkan Informasi ke Warga

Sampah jadi Isu Darurat, KI DKI Jakarta – Pemkot Jakarta Utara Dorong Badan Publik Aktif Umumkan Informasi ke Warga

JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendukung gerakan pemilahan dan pengolahan sampah sebagai gerakan bersama yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan badan publik. Sejalan kebijakan keterbukaan informasi publik(KIP), KI DKI Jakarta mendorong kecamatan dan kelurahan menyampaikan informasi pengelolaan sampah secara real-time melalui website dan media sosial resmi. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bidang Kelembagaan…

Majelis KI DKI Soroti Permohonan Informasi Massif dari Enam Termohon Badan Publik Sekaligus,Pemohon Diminta Perjelas Tujuan dan Manfaat

Majelis KI DKI Soroti Permohonan Informasi Massif dari Enam Termohon Badan Publik Sekaligus,Pemohon Diminta Perjelas Tujuan dan Manfaat

JAKARTA — Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, menegaskan bahwa pihaknya meminta pemohon untuk menjelaskan secara rinci tujuan, kepentingan, serta manfaat permintaan informasi publik yang diajukan kepada badan publik. Majelis meminta pemohon memberikan penjelasan yang kuat sebagai representasi kepentingan publik. Ketika meminta informasi, harus dijelaskan manfaat dan tujuannya, atau apakah…

Ketua KI DKI Jakarta dan BI DKI Sepakat Bangun Awareness Publik Lewat Edukasi dan Digitalisasi

Ketua KI DKI Jakarta dan BI DKI Sepakat Bangun Awareness Publik Lewat Edukasi dan Digitalisasi

JAKARTA — Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat edukasi, sosialisasi keterbukaan informasi publik, serta literasi digital kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan kunjungan kerja KI DKI Jakarta ke…

“KIP Harus Ditanamkan Sejak Dini”, Ketua KI DKI Sebut SDN 01 Pancoran Layak Jadi Sekolah Percontohan Transparansi

“KIP Harus Ditanamkan Sejak Dini”, Ketua KI DKI Sebut SDN 01 Pancoran Layak Jadi Sekolah Percontohan Transparansi

JAKARTA — Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menegaskan bahwa pendidikan mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) perlu ditanamkan sejak dini kepada siswa sebagai upaya membangun generasi yang transparan, jujur, dan berintegritas. Hal itu disampaikan saat melakukan visitasi ke SDN 01 Pancoran, Senin (18/5/2026). “KIP harus ditanamkan sejak dini kepada siswa. Anak-anak perlu…

KI DKI Dorong SMPN 107 Naik Kelas Informatif, Ini Catatan yang Harus Dilengkapi

KI DKI Dorong SMPN 107 Naik Kelas Informatif, Ini Catatan yang Harus Dilengkapi

JAKARTA — Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, mengatakan hasil E-Monev Keterbukaan Informasi Publik yang diraih SMPN 107 Jakarta dengan predikat Menuju Informatif dan nilai 82,5. Predikat tersebut menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Hal itu disampaikannya saat visitasi KI DKI Jakarta di Pasar Minggu, Kamis…

Sengketa Informasi 6 Termohon Sudin Digelar, Majelis Tegas Soal Legalitas dan Alur PPID

Sengketa Informasi 6 Termohon Sudin Digelar, Majelis Tegas Soal Legalitas dan Alur PPID

JAKARTA — Komiai Informasi DKI Jakarta menggelar sidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan agenda pemeriksaan awal antara Pemohon Willem Sitorus dengan enam Termohon, yakni Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan, serta Suku Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat, pada Rabu (6/5/2026),…

Legal Standing Jadi Kendala, KI DKI Jadwalkan Ulang Sidang Sengketa Informasi

Legal Standing Jadi Kendala, KI DKI Jadwalkan Ulang Sidang Sengketa Informasi

JAKARTA — Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi publik dengan agenda pemeriksaan awal antara Pemohon Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) dengan tiga Termohon, yakni SDN Batu Ampar 10 Pagi Jakarta, SMKN 46 Jakarta, dan SMKN 48 Jakarta, di ruang sidang Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah…

Sidang Sengketa Informasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Termohon Absen, Majelis Tunda Pemeriksaan Dua Pekan

Sidang Sengketa Informasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Termohon Absen, Majelis Tunda Pemeriksaan Dua Pekan

JAKARTA — Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) antara Pemohon Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BAPDI) dan Termohon Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan dua nomor register mengagendakan pemeriksaan awal di Gedung Graha Mental Spiritual,Tanah Abang Jakarta Pusat,pada Selasa (5/5/2026). Majelis Komisioner yang terdiri atas Agus Wijayanto Nugroho (Ketua), Ferid Nugroho (Anggota), dan Harry Ara…

Visitasi KI DKI: SMAN 78 Jakarta Selangkah Lagi Informatif, Luqman Soroti DIP dan DIK

Visitasi KI DKI: SMAN 78 Jakarta Selangkah Lagi Informatif, Luqman Soroti DIP dan DIK

JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi ke SMAN 78 Jakarta, yang dipimpin Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin, dalam rangka menyampaikan rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta memperkuat kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Palmerah Jakarta Barat,pada Senin (4/5/2026). Dalam keterangannya, Luqman menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan…

HARKIN 2026: KI DKI Ungkap Dampak Besar Keterbukaan Informasi, Begini Alasannya

HARKIN 2026: KI DKI Ungkap Dampak Besar Keterbukaan Informasi, Begini Alasannya

JAKARTA —Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, menegaskan momentum Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HARKIN) yang diperingati setiap 30 April sebagai penguat pentingnya keterbukaan informasi publik, lahirnya Undang-Undang 14 tahun 2008. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, serta…