Majelis Komisioner Sengketa Informasi Tak Boleh Abaikan Tujuan Pemohon, Uji Konsekuensi Badan Publik Bisa Dibatalkan

Majelis Komisioner Sengketa Informasi Tak Boleh Abaikan Tujuan Pemohon, Uji Konsekuensi Badan Publik Bisa Dibatalkan

JAKARTA – Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho menegaskan bahwa majelis komisioner harus mempertimbangkan alasan dan tujuan pemohon dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi yang digelar Komisi Informasi (KI) Pusat secara hybrid di kantor KI Pusat, Jakarta, Rabu…

KI DKI Periksa Informasi Dikecualikan secara Tertutup Kelurahan Pegadungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta

KI DKI Periksa Informasi Dikecualikan secara Tertutup Kelurahan Pegadungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta meminta Kelurahan Pegadungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta melengkapi hasil uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. Permintaan itu disampaikan setelah majelis menggelar pemeriksaan tertutup untuk menelaah informasi yang menjadi objek sengketa dalam sidang sengketa informasi publik, Rabu (21/10/2026). Ketua Majelis Komisioner Ferid…

Majelis Komisioner Minta Para Pihak Sampaikan Kesimpulan dalam Sidang Sengketa Informasi Lahan SDN 04 Jakarta

Majelis Komisioner Minta Para Pihak Sampaikan Kesimpulan dalam Sidang Sengketa Informasi Lahan SDN 04 Jakarta

JAKARTA — Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta meminta para pihak untuk menyampaikan kesimpulan sengketa informasi publik terkait lahan SDN 04 Pagi Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Komisioner Luqman Hakim Arifin dalam sidang pembuktian akhir sengketa informasi publik antara Pemohon H. Murtadih dengan Termohon yaitu Kelurahan Jagakarsa dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)…

KI DKI: 375 Badan Publik Tak Isi SAQ E-Monev, Tak Bisa Dinilai Keterbukaannya

KI DKI: 375 Badan Publik Tak Isi SAQ E-Monev, Tak Bisa Dinilai Keterbukaannya

Jakarta – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mencatat 375 dari 1.010 badan publik di Jakarta tidak mengikuti Evaluasi Monitoring (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik tersebut belum melakukan registrasi dan tidak mengisi self-assessment questionnaire (SAQ). Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin mengatakan, sebanyak 635 badan publik telah mengisi kuesioner. Seluruh peserta E-Monev…

635 Badan Publik Tuntas Isi SAQ E-Monev, KI DKI Jakarta Mulai Tahap Verifikasi

635 Badan Publik Tuntas Isi SAQ E-Monev, KI DKI Jakarta Mulai Tahap Verifikasi

JAKARTA – Tahapan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dalam kegiatan Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) badan publik di DKI Jakarta berakhir pada 15 Oktober 2026. Berdasarkan laporan E-Monev, sebanyak 635 badan publik telah melakukan pengisian SAQ sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Aang…

KI DKI Jakarta Adopsi AI untuk Tranformasi E Monev ,KI DIY Beberkan Praktik Terbaiknya

KI DKI Jakarta Adopsi AI untuk Tranformasi E Monev ,KI DIY Beberkan Praktik Terbaiknya

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta memperkuat pentingnya strategi monitoring dan evaluasi elektronik (e-monev) keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Langkah itu ditegaskan Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transformasi E-Monev Keterbukaan Informasi Publik di Era AI: Menuju Monitoring Publik yang Cerdas dan Berbasis Data”…

Keberatan BPAD Ditolak, PTUN Kuatkan Putusan KI DKI soal Data Lahan Parkir Bona Indah Plaza

Keberatan BPAD Ditolak, PTUN Kuatkan Putusan KI DKI soal Data Lahan Parkir Bona Indah Plaza

Jakarta–Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho menyatakan menghormati dan mengapresiasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menguatkan putusan KI DKI dalam sengketa informasi publik lahan parkir Ruko Bona Indah Plaza. Agus Wijayanto Nugroho, mengatakan putusan tersebut menjadi penegasan penting bahwa informasi terkait Barang Milik Daerah (BMD)…

Ketua KI DKI : Keterbukaan Informasi Publik Kunci Transformasi Kinerja dan Eksistensi BUMD

Ketua KI DKI : Keterbukaan Informasi Publik Kunci Transformasi Kinerja dan Eksistensi BUMD

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi kunci transformasi kinerja dan keberlangsungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Anak perusahaan BUMD yang mayoritas modalnya dimiliki induk, kata dia, juga berstatus badan publik dan wajib terbuka. Hal itu disampaikan Harry dalam Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di…

Dalami Pokok Perkara, KI DKI Jakarta Gelar Pemeriksaan Setempat di Kelurahan Jagakarsa

Dalami Pokok Perkara, KI DKI Jakarta Gelar Pemeriksaan Setempat di Kelurahan Jagakarsa

JAKARTA – Proses pembuktian dalam penyelesaian sengketa informasi publik antara Pemohon H. Murtadih dengan Termohon Kelurahan Jagakarsa dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta masih terus berlanjut. Dalam upaya memperjelas fakta dan mendalami bukti-bukti yang berkaitan dengan pokok perkara, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan setempat di Kelurahan Jagakarsa, Selasa (13/10/2026). Ketua…

KI DKI Ungkap Kunci Layanan Informasi Publik Basis Kebutuhan Masyarakat di Kanwil Kemenkum

KI DKI Ungkap Kunci Layanan Informasi Publik Basis Kebutuhan Masyarakat di Kanwil Kemenkum

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menegaskan pentingnya penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik (KIP) yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban badan publik, tetapi juga instrumen untuk memperkuat akuntabilitas kelembagaan dan memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Edukasi,Sosialisasi dan Advokasi (E.S.A) Ferid Nugroho dalam kegiatan…