Sidang Sengketa Informasi P5AB Ditunda, KI DKI Beri Waktu Termohon Lengkapi Dokumen Legal Standing

Sidang Sengketa Informasi P5AB Ditunda, KI DKI Beri Waktu Termohon Lengkapi Dokumen Legal Standing

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan, Pemuda dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) dengan Termohon Kelurahan Pegadungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta. Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Ferid Nugroho meminta para pihak menunjukkan…

Sidang Pembuktian Sengketa Informasi, Majelis Komisioner KI DKI Dengarkan Keterangan Ahli dan Periksa Tertutup Dokumen Termohon

Sidang Pembuktian Sengketa Informasi, Majelis Komisioner KI DKI Dengarkan Keterangan Ahli dan Periksa Tertutup Dokumen Termohon

Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar sidang pembuktian sengketa informasi publik antara Pemohon H. Murtadih dengan Termohon Kelurahan Jagakarsa dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta di Kantor Komisi Informasi DKI Jakarta, Selasa (08/09/2026). Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin meminta para pihak melengkapi alat bukti dokumen…

Majelis KI DKI Periksa Alat Bukti Sengketa dan Pemeriksaan Tertutup Dinas SDA dan Pemprov DKI Jakarta

Majelis KI DKI Periksa Alat Bukti Sengketa dan Pemeriksaan Tertutup Dinas SDA dan Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA — Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta memeriksa daftar dan ala bukti yang diajukan Pemohon Achmad Riadi Saputra serta Termohon Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam sidang ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik, Selasa (8/9/2026). Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Aang Muhdi Gozali bersama Anggota Majelis Komisioner Agus…

Mediasi Berhasil Capai Kesepakatan, Polres Metro Depok Serahkan Dokumen

Mediasi Berhasil Capai Kesepakatan, Polres Metro Depok Serahkan Dokumen

Jakarta — Sengketa informasi publik antara Pemohon Andy Firmansyah selaku Pemohon dan Termohon Polres Metro Depok berakhir melalui kesepakatan mediasi yang difasilitasi Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta di Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026). Mediasi dipimpin Mediator KI Provinsi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin. Dalam proses tersebut, kedua pihak menyepakati penyelesaian sengketa…

Jelang Right to Know Day,KI DKI dan PLN UID Jakarta Raya Sinergi untuk Edukasi Hak Atas Informasi Publik

Jelang Right to Know Day,KI DKI dan PLN UID Jakarta Raya Sinergi untuk Edukasi Hak Atas Informasi Publik

JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong PLN UID Jakarta Raya memperkuat keterbukaan informasi dan konsisten memenuhi hak masyarakat atas informasi. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, dalam audiensi bersama PLN UID Jakarta Raya, Kamis (3/9/2026). Audiensi yang diikuti Tenaga Ahli KI DKI Jakarta berlangsung dalam suasana…

KI DKI Tegaskan Komitmen KIP Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Administrasi

KI DKI Tegaskan Komitmen KIP Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Administrasi

JAKARTA — Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen badan publik terhadap keterbukaan informasi tidak cukup hanya dibuktikan dengan keberadaan Surat Keputusan (SK) Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP). Agus Wijayanto Nugroho, juga mengatakan dukungan nyata…

Gandeng Pemprov, KI DKI Jakarta Bangun Aplikasi E-Monev untuk Pengisian SAQ Lebih Responsif dan Aksesibel

Gandeng Pemprov, KI DKI Jakarta Bangun Aplikasi E-Monev untuk Pengisian SAQ Lebih Responsif dan Aksesibel

JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan aplikasi E-Monitoring and Evaluation (E-Monev) Badan Publik. Aplikasi ini dikembangkan melalui kolaborasi strategis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta guna mempermudah pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ). Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi mandiri ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat ekosistem…

Sidang Pembuktian Sengketa Informasi Riwayat Tanah SDN Jagakarsa O4 Pagi Berlanjut, KI DKI Siapkan Pemeriksaan Tertutup Dokumen Dikecualikan

Sidang Pembuktian Sengketa Informasi Riwayat Tanah SDN Jagakarsa O4 Pagi Berlanjut, KI DKI Siapkan Pemeriksaan Tertutup Dokumen Dikecualikan

JAKARTA — Sidang pembuktian sengketa informasi antara Pemohon H. Murtadih dan Termohon Kelurahan Jagakarsa serta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta ditunda dan akan dilanjutkan pada agenda pembuktian berikutnya. Sidang berlangsung di Ruang Sidang Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026). Ketua Majelis Komisioner Luqman Hakim Arifin meminta Pemohon dan…

Sidang Pembuktian Sengketa Informasi Proyek Drainase Dinas SDA DKI, Majelis Beri Kesempatan Para Pihak Lengkapi Alat Bukti

Sidang Pembuktian Sengketa Informasi Proyek Drainase Dinas SDA DKI, Majelis Beri Kesempatan Para Pihak Lengkapi Alat Bukti

JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar sidang penyelesaian sengketa informasi (PSI) antara Pemohon Achmad Riady Syahputra dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku Termohon. Sidang dengan agenda pembuktian tersebut berlangsung di ruang sidang KI DKI Jakarta, Selasa (1/9/2026). Ketua Majelis Aang Muhdi Gozali mengatakan Majelis memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk…

E Monev 2026, KI DKI Beri Penilaian Khusus Keterbukaan Informasi Gerakan Pilah dan Kelola Sampah

E Monev 2026, KI DKI Beri Penilaian Khusus Keterbukaan Informasi Gerakan Pilah dan Kelola Sampah

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi peluncuran aplikasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, digitalisasi proses E-Monev menjadi langkah penting untuk mewujudkan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang semakin mudah, efektif, transparan, dan akuntabel. “Dengan adanya aplikasi E-Monev ini, proses monitoring…