KI DKI Jakarta: PT JIEP Buktikan Transparansi KIP Mampu Perkuat Tata Kelola Perusahaan

KI DKI Jakarta: PT JIEP Buktikan Transparansi KIP Mampu Perkuat Tata Kelola Perusahaan

JAKARTA – Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola perusahaan yang akuntabel dan meningkatkan kepercayaan publik. Komitmen tersebut, menurutnya, telah ditunjukkan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) melalui penguatan budaya keterbukaan informasi di lingkungan perusahaan. Pernyataan itu disampaikan Harry saat memberikan keynote speech pada…

KI DKI Jakarta dan Dinas Kominfotik Sinergi Sukseskan Kick Off E Monev Keterbukaan Informasi Publik untuk 1001 Badan Publik

KI DKI Jakarta dan Dinas Kominfotik Sinergi Sukseskan Kick Off E Monev Keterbukaan Informasi Publik untuk 1001 Badan Publik

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta memperkuat sinergi dalam mempersiapkan Kick Off Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 serta peluncuran website E-Monev KI DKI Jakarta. Persiapan tersebut dibahas dalam audiensi di Graha Ali Sadikin Lantai 3, Balai Kota DKI…

Sidang Sengketa Informasi Transjakarta Ditunda, KI DKI Jakarta Pastikan Hak Pemohon Tetap Terlindungi

Sidang Sengketa Informasi Transjakarta Ditunda, KI DKI Jakarta Pastikan Hak Pemohon Tetap Terlindungi

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menunda sidang ajudikasi nonlitigasi sengketa informasi publik antara Yosi Yudianto selaku Pemohon melawan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebagai Termohon. Penundaan dilakukan karena Termohon tidak dapat menghadiri sidang perdana dengan agenda pemeriksaan awal yang digelar pada Rabu (5/8/2026). Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Luqman Hakim Arifin didampingi Anggota…

IDI DKI Capai 82,94, KI DKI Dorong Transparansi KIP Jadi Mesin Penggerak Demokrasi

IDI DKI Capai 82,94, KI DKI Dorong Transparansi KIP Jadi Mesin Penggerak Demokrasi

JAKARTA – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 mencapai skor 82,94 atau masuk kategori baik, sehingga menempatkan Jakarta di peringkat kedelapan nasional berdasarkan metodologi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui penguatan keterbukaan informasi publik(KIP) Hal itu mengemuka dalam Focus…

Sengketa Informasi H Murtadih dengan BPAD dan Kelurahan Jagakarsa Berlanjut ke Mediasi

Sengketa Informasi H Murtadih dengan BPAD dan Kelurahan Jagakarsa Berlanjut ke Mediasi

JAKARTA – Sengketa informasi publik antara Pemohon H. Murtadih melawan Termohon Kelurahan Jagakarsa dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta masuk tahap mediasi pekan depan. “Mediasi para pihak akan dilaksanakan pada Selasa, 11 Agustus 2026 Pukul 09.00 WIB,” kata Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin dalam sidang pemeriksaan legal standing…

KI Pusat Periode 2026–2030 Dikukuhkan, KI DKI Dorong Penguatan Keterbukaan Informasi di Era Digital

KI Pusat Periode 2026–2030 Dikukuhkan, KI DKI Dorong Penguatan Keterbukaan Informasi di Era Digital

JAKARTA – Pengukuhan tujuh anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2026–2030 diharapkan menjadi momentum memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di tengah pesatnya transformasi digital dan meningkatnya tantangan disinformasi. Pengambilan sumpah jabatan dan pengukuhan anggota KIP dipimpin Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2026 di Media Center Kementerian…

Workshop KPU RI, Ketua KI DKI Jakarta Sosialisasikan Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Workshop KPU RI, Ketua KI DKI Jakarta Sosialisasikan Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

BOGOR — Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat memaparkan hukum acara penyelesaian sengketa informasi publik dalam kegiatan In House Training Workshop Teknik dan Strategi Beracara bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kegiatan tersebut diselenggarakan KPU RI bekerja sama dengan Justitia Training Center di Bigland Hotel Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026). Dalam…

KI DKI Dorong Kanwil Kemenag DKI Tingkatkan Layanan Informasi Publik Secara Proaktif

KI DKI Dorong Kanwil Kemenag DKI Tingkatkan Layanan Informasi Publik Secara Proaktif

JAKARTA – Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Aang Muhdi Ghozali mendorong Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Menurut Aang, peningkatan kualitas tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memastikan informasi yang disediakan dapat menjangkau dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. “E-Monev…

KI DKI Jakarta Gandeng Pemkot Jaksel Perkuat Literasi Keterbukaan Informasi Publik di Pancoran

KI DKI Jakarta Gandeng Pemkot Jaksel Perkuat Literasi Keterbukaan Informasi Publik di Pancoran

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Pancoran, Kamis (30/7/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Mukhlisin, Wakil Ketua KI Provinsi DKI…

KPU DKI Susun Standar Layanan Pemutakhiran Data Pemilih, Ketua KI DKI Tekankan Keseimbangan Transparansi dan Pelindungan Data Pribadi

KPU DKI Susun Standar Layanan Pemutakhiran Data Pemilih, Ketua KI DKI Tekankan Keseimbangan Transparansi dan Pelindungan Data Pribadi

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menyebut langkah KPU DKI Jakarta menyusun standar pelayanan dan prosedur layanan pemutakhiran data pemilih merupakan indikator positif bagi penguatan tata kelola informasi publik di lingkungan penyelenggara pemilu. Menurut Harry, layanan pemutakhiran data pemilih tersebut harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan pelindungan data…