Mediator KI DKI Jakarta Berhasil Melakukan Mediasi Antara PMLK Terhadap DPD Partai Demokrat DKI Jakarta
|

Mediator KI DKI Jakarta Berhasil Melakukan Mediasi Antara PMLK Terhadap DPD Partai Demokrat DKI Jakarta

Jakarta – Mediator Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin berhasil melakukan mediasi antara Pemohon Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK) terhadap termohon DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta dengan register no. 0070/VIII/KIP-DKI-PS-M/2023. Luqman yang juga Wakil Ketua KI DKI Jakarta tersebut melakukan mediasi berhasil yang dilaksanakan di Kantor KI DKI Jakarta lantai 7 Gedung…

10 Parpol di Jakarta Disengketakan, Komisi Informasi DKI Jakarta Target Tuntaskan Register Sebelum Pemilu 2024
|

10 Parpol di Jakarta Disengketakan, Komisi Informasi DKI Jakarta Target Tuntaskan Register Sebelum Pemilu 2024

JAKARTA – Sebanyak 10 partai politik di tingkat wilayah Provinsi DKI Jakarta menjadi Termohon dalam sidang sengketa informasi publik atas laporan Pemohon Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK) di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengatakan partai politik merupakan badan publik yang harus menyediakan layanan informasi publik sesuai…

PMLK dengan DPW Partai Nasdem dan PSI DKI Jakarta Sepakati Hasil Mediasi Sengketa Informasi di KI DKI 
|

PMLK dengan DPW Partai Nasdem dan PSI DKI Jakarta Sepakati Hasil Mediasi Sengketa Informasi di KI DKI 

JAKARTA – Pemohon Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK) dan Termohon DPW Partai Nasdem DKI Jakarta dan DPW PSI DKI Jakarta menyepakati hasil mediasi sengketa informasi publik di Kantor KI DKI, Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2023). Mediasi para pihak berhasil tercapai berkat bantuan Mediator Agus Wijayanto Nugroho.  Agus mengatakan para pihak sepakat bahwa…

5 Objek Permintaan Informasi Tidak Dijawab, Dua Parpol Disengketakan ke Komisi Informasi.
|

5 Objek Permintaan Informasi Tidak Dijawab, Dua Parpol Disengketakan ke Komisi Informasi.

Jakarta–Sengketa Informasi Keuangan Partai Politik DPD Demokrat DKI Jakarta dan DPD PAN sebagai termohon terhadap Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK) selaku pemohon masuk tahap mediasi. Mediasi dilakukan setelah para pihak melengkapi dokumen legal standing sekaligus permohonan informasi yang diminta merupakan informasi terbuka bukan informasi dikecualkan. Sehingga menempuh proses mediasi yang digelar di kantor KI DKI,…

5 Poin Ini Jadi Objek Sengketa Informasi antara PMLK dengan Partai Nasdem dan PSI DKI Jakarta
|

5 Poin Ini Jadi Objek Sengketa Informasi antara PMLK dengan Partai Nasdem dan PSI DKI Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK) dan Termohon DPW Partai Nasdem DKI Jakarta dan DPW PSI DKI Jakarta di Kantor KI DKI, Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2023). Ketua Majelis Komisioner KI DKI Luqman Hakim Arifin mengatakan pemeriksaan awal menjadi syarat…

Legal Standing Belum Terpenuhi, Majelis Komisioner Minta DPW PPP DKI Jakarta Perbaiki Surat Kuasa Hingga Bentuk Struktur PPID
|

Legal Standing Belum Terpenuhi, Majelis Komisioner Minta DPW PPP DKI Jakarta Perbaiki Surat Kuasa Hingga Bentuk Struktur PPID

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pemeriksaan awal sengketa informasi antara Pemohon Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK) dan Termohon Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kantor KI DKI, Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2023). Ketua Majelis Komisioner KI DKI Harry Ara Hutabarat mengatakan pemeriksaan awal menjadi syarat…

KI DKI Jakarta Gelar Sidang Sengketa Informasi Parpol Gerindra dan Golkar, ini Alasannya
|

KI DKI Jakarta Gelar Sidang Sengketa Informasi Parpol Gerindra dan Golkar, ini Alasannya

Jakarta– Sidang sengketa informasi dengan agenda pemeriksaan legal standing dipimpin Ketua Majelis Agus Wijayanto Nugroho bertempat di ruang sidang Gedung Graha Mental Spiritual Tanah Abang Jakarta Pusat, pada Selasa (16/1/2024). Termohon DPD Partai Gerindra dan DPD Partai Golkar DKI Jakarta tidak hadir dalam persidangan sengketa informasi publik terhadap Pemohon Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link)….

Sengketa Informasi Publik antara PMLK dan DPW PKS DKI Jakarta Masuk Tahap Mediasi 
|

Sengketa Informasi Publik antara PMLK dan DPW PKS DKI Jakarta Masuk Tahap Mediasi 

JAKARTA – Sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK) dan Termohon Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masuk ke tahap mediasi. Mediasi dilakukan setelah para pihak melengkapi dokumen legal standing sekaligus menyepakati untuk menempuh proses mediasi dalam sidang sengketa informasi publik yang digelar di Kantor KI DKI, Gedung Graha…

Kantah Jaktim Absen dalam Sidang Sengketa Informasi Publik Soal Status Bidang Tanah di Cibubur
|

Kantah Jaktim Absen dalam Sidang Sengketa Informasi Publik Soal Status Bidang Tanah di Cibubur

JAKARTA – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Timur absen dalam agenda Pemeriksaan Awal Ketiga sidang sengketa informasi publik mengenai bidang tanah di Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (10/1/2023). Kantah Jaktim menjadi Termohon dalam sidang sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Nelmina Tampubolon. Ketua Majelis Komisioner Aang Muhdi Gozali mengatakan sidang kali ini beragendakan pemeriksaan…

Kantor Pertanahan Jakarta Timur Menutup Informasi Soal Status Tanah Di Ciracas Jakarta Timur.
|

Kantor Pertanahan Jakarta Timur Menutup Informasi Soal Status Tanah Di Ciracas Jakarta Timur.

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tetap menggelar sidang sengketa informasi antara Pemohon Nelmina Tampubolon dengan Termohon Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur meski tanpa kehadiran Pemohon di ruang sidang Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Rabu(20/12/2023). Termohon dengan no register 0087/IX/KIP-DKI-PS/2023 menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon merupakan informasi tertutup atau dikecualikan. Adapun…