Ketua Komisi Informasi DKI Ajak Badan Publik Laksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
|

Ketua Komisi Informasi DKI Ajak Badan Publik Laksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan visitasi ke Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (01/09/2023). Kunjuangan tersebut dipimpin Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat, SH.,MH. Dalam sambutannya Harry Ara mengatakan tujuan dari kegiatan ini sebagai upaya mengajak badan…

KI DKI Akan Gelar Bimtek Jelang Pengisian SAQ Monev Tahun 2023, Catat Tanggalnya
| |

KI DKI Akan Gelar Bimtek Jelang Pengisian SAQ Monev Tahun 2023, Catat Tanggalnya

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta resmi menggelar tahapan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2023, Jumat, (01/09/2023). Dalam pelaksanaan Monev tahun 2023, KI DKI berharap sebanyak 234 badan publik dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Monev. Setelah sebelumnya di tanggal 23 Juni 2023 dilaksanakan Launching E-Monev, kini menjelang persiapan pengisian SAQ. KI DKI akan…

Gelar Visitasi Monev, Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sambut Baik Sinergi KI DKI Jakarta
| |

Gelar Visitasi Monev, Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sambut Baik Sinergi KI DKI Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta gelar kunjungan visitasi ke Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta diterima langsung Kepala Biro Fredy Setiawan di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (31/08/2023).  Visitasi sebagai upaya menguatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan memberikan apresiasi atas partisipasi Biro Pemerintahan telah mengikuti Monev 2022. Hal…

Gelar Visitasi, KI DKI Pantau Implementasi UU KIP Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta 
| |

Gelar Visitasi, KI DKI Pantau Implementasi UU KIP Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta 

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (31/08/2023).  Kunjungan tersebut merupakan upaya mendorong kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).  “Kedatangan Kami kesini ingin memantau sekaligus mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi UU…

Batas Waktu Permohonan Informasi Anggaran PKH Wilayah DKI Jakarta, Majelis Komisioner KI DKI Jakarta : Sidang Ditunda.
| |

Batas Waktu Permohonan Informasi Anggaran PKH Wilayah DKI Jakarta, Majelis Komisioner KI DKI Jakarta : Sidang Ditunda.

JAKARTA-Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menunda sidang sengketa informasi Pemeriksaan Awal antara Pemohon Perkumpulan Aliasi Peduli Indonesia dan Termohon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (30/08/2023). Hal itu disampaikan Ketua Majelis Komisioner KI DKI Harry Ara Hutabarat dalam sidang tersebut bahwa batas waktu permohonan informasi masih akan dikaji pada sidang berikutnya. Harry selaku Ketua…

KI DKI Hadiri Peringatan Ulang Tahun ICEL Ke-30: Angkat Isu Hukum demi Kepedulian Terhadap Lingkungan

KI DKI Hadiri Peringatan Ulang Tahun ICEL Ke-30: Angkat Isu Hukum demi Kepedulian Terhadap Lingkungan

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menghadiri perayaan 30 tahun Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di The Club at Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).  Ketua KI DKI Harry Ara Hutabarat mengatakan ICEL sebagai organisasi independen non pemerintah telah berkontribusi besar dalam memperjuangkan hukum lingkungan di Indonesia.  “Kami mengucapkan selamat ulang tahun ICEL…

MK KI DKI Jakarta Minta Badan Publik Walikota Administrasi Jakarta Barat Lakukan Uji Konsekuensi.
|

MK KI DKI Jakarta Minta Badan Publik Walikota Administrasi Jakarta Barat Lakukan Uji Konsekuensi.

JAKARTA – Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta meminta Badan Publik Walikota Administrasi Jakarta Barat segera melakukan uji konsekuensi terhadap permintaan informasi yang dikecualikan oleh Pemohon Aliansi Peduli Indonesia Jaya, pada Rabu(16/8/2023). Hal itu disampaikan dalam agenda pemeriksaan awal yang diketuai Aang Muhdi Gozali, beranggotakan Agus Wijayanto Nugroho dan Harry Ara Hutabarat didampingi…

HUT Ke-78 RI, KI DKI Ingatkan Badan Publik di Jakarta Jaga Semangat Transparansi dan Prinsip Good Government

HUT Ke-78 RI, KI DKI Ingatkan Badan Publik di Jakarta Jaga Semangat Transparansi dan Prinsip Good Government

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengucapkan selamat memperingati HUT Ke-78 RI yang mengambil tema “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”. “Kami, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, selamat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-78,” kara Harry di Jakarta, Rabu (26/08/2023). Dalam konteks keterbukaan…

Sengketa Informasi antara PKN dan SMPN 95 Jakarta Berhasil Dimediasi
|

Sengketa Informasi antara PKN dan SMPN 95 Jakarta Berhasil Dimediasi

Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan mediasi dengan Nomor Register Sengketa 0004/II/KIP-DKI-PS/2023, Rabu (16/08/2023). Putusan mediasi dilaksanakan di Ruang Sidang KI DKI Gedung Graha Mental Spiritual Jakarta. Sengketa informasi antara Pemantau Keuangan Negara (PKN) terhadap SMPN 95 Jakarta. Dalam agenda pembacaan putusan mediasi dihadiri oleh kedua belah…

Sidang Sengketa Informasi antara Aliansi Peduli Indonesia dan Pemprov DKI Soal Anggaran PKH Ditunda
|

Sidang Sengketa Informasi antara Aliansi Peduli Indonesia dan Pemprov DKI Soal Anggaran PKH Ditunda

JAKARTA – Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menunda sidang sengketa informasi Pemeriksaan Awal antara Pemohon Perkumpulan Aliasi Peduli Indonesia dan Termohon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (16/08/2023). Hal itu disampaikan Ketua Majelis Komisioner KI DKI Harry Ara Hutabarat dalam sidang tersebut. Harry mengatakan penundaan sidang pemeriksaan awal ini dikarenakan Termohon belum melengkapi surat…