Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan Nara Integrita yang merupakan Non Government Organization (NGO) di bidang kajian aksi seni dan kebudayaan berbasis komunitas, Selasa (09/08/2022). Jakarta – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan Nara Integrita yang merupakan Non Government Organization (NGO) di bidang kajian aksi seni dan kebudayaan berbasis komunitas, Selasa (09/08/2022).
Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta melakukan audiensi ke Kantor Komisi Informasi Pusat, Jumat (05/08/2022). Jakarta – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta melakukan audiensi ke Kantor Komisi Informasi Pusat, Jumat (05/08/2022). Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan sejumlah masukan terkait agenda kegiatan dan program kerja Komisi Informasi. Ketua KI DKI Harry Ara Hutabarat mengucapkan selamat dan apresiasi atas
Tingkatkan Kualitas SDM, KI DKI Gelar FGD Prosedur Hukum Acara Sengketa Informasi Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Sengketa Informasi, Jumat (12/08/2022). Tingkatkan Kualitas SDM, KI DKI Gelar FGD Prosedur Hukum Acara Sengketa Informasi JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD)
Gelar Diskusi Publik, KI DKI Harap Generasi Muda Kawal Keterbukaan Informasi di Jakarta Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta menggelar kegiatan Diskusi Publik Virtual bertajuk “Peran Generasi Muda dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia”, Selasa (16/08/2022). JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta menggelar kegiatan Diskusi Publik Virtual bertajuk “Peran Generasi Muda dalam
Batas waktu pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi (Monev) KI DKI akan berakhir pada 30 Agustus 2022. JAKARTA – Batas waktu pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi (Monev) KI DKI akan berakhir pada 30 Agustus 2022. Wakil Ketua KI DKi Nelvia Gustina mengingatkan agar seluruh badan publik dapat segera mengisi SAQ
Komisi Informasi dan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Siap Jalin Kolaborasi Pelaksanaan UU KIP Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan audiensi mengenai keterbukaan informasi publik ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta, Selasa (23/08/2022). JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan audiensi mengenai keterbukaan informasi publik ke Kantor Wilayah
KI DKI Gelar FGD Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan Kekuatan Hukum Putusan Mediasi Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menggelar Forum Group Discussion (FDG) bertajuk “Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan Kekuatan Hukum Putusan Mediasi, Rabu (24/08/2022). JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menggelar Forum Group Discussion (FDG) bertajuk “Penyelesaian
Webinar KIP Jilid 3, Partisipasi Masyarakat Jadi Kekuatan Utama Perbaikan Kualitas Badan Publik di Jakarta Webinar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Jilid 3 yang diselenggarakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menekankan pentingnya partisipasi publik guna menjamin kualitas pelayanan publik di Jakarta. Hal tersebut diungkapkan
Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa pengisian SAQ Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2022 selama delapan hari kerja atau dari Rabu, 31 Agustus hingga Jumat, 9 September 2022. JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa pengisian SAQ Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2022 selama delapan hari kerja atau dari Rabu
Komisi Informasi DKI Jakarta Berikan Penajaman KIP di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jakarta – Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memberikan penajaman pemahaman keterbukaan informasi publik (KIP) bagi jajaran Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kegiatan ini guna peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik lingkungan kantor wilayah Kementrian hukum