Jakarta – Seluruh komisioner KI DKI Jakarta hadiri Focus Group Discussion (FGD) secara online dengan tema dinamika dan problematika pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat, pada (15/7/2022). FGD secara hybrid ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan diberlakukannya UU KIP 14/2008 telah dilaksanakan 14 tahun sejak diundangkan pada April
Jakarta – Sidang kasus sengketa informasi publik terkait permintaan informasi dokumen kontrak yang diminta pemohon Chastoro Sitinjak kepada termohon Pemprov DKI Jakarta telah memasuki tahap selanjutnya. Selasa(19/7/2022), sidang sengketa informasi publik dihadiri kedua belah pihak dan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta memberikan enam jawaban tertulis yang dimintakan majelis komisioner sesuai sidang sebelumnya. Dokumen kontrak yaitu berupa
Hadiri Penyambutan Kepala Ombudsman RI Jakarta Raya, Momentum KI DKI Jakarta Tingkatkan Kolaborasi Jakarta – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta siap tingkatkan kolaborasi dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Jakarta Raya, pada penyambutan Kepala Perwakilan ORI perwakilan Jakarta Raya. Kehadiran mewakili KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta didampingi
KIP DKI Dorong Badan Publik Beri Pelayanan Informasi Setara Bagi Masyarakat Disabilitas Kegiatan Webinar online Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta bertajuk Aksesibilitas Informasi Publik di Era Digital Bagi Masyarakat Umum dan Penyandang Disabilitas, Kamis (21/07/2022). JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong seluruh badan publik di Jakarta untuk memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan
Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Audiensi ke KI DKI, Pelajari UU Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menerima audiensi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) DKI Jakarta di Kantor KI DKI, Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Selasa (26/07/2022). JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menerima audiensi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah)
Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi KI DKI Tahun 2022 Dihadiri Ratusan Badan Publik Se-Jakarta Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar acara Sosialiasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik Tahun 2022, Kamis (28/07/2022). JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar acara Sosialiasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik Tahun 2022, Kamis (28/07/2022). Kegiatan tersebut dihadiri oleh
Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta resmi menggelar tahapan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2022. JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta resmi menggelar tahapan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2022. Dalam pelaksanaan monev tahun 2022, KI DKI menambah satu kategori peserta badan publik yaitu pengadilan sebagai peserta. Wakil Ketua KI DKI Nelvia Gustina
Sosialiasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik Tahun 2022 yang digelar secara virtual, Kamis (28/07/2022). JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta memasukkan pengadilan dalam kategori badan publik yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2022. Ikut sertanya pengadilan otomatis menambah kategori badan publik dalam kegiatan monev tahun ini menjadi 16 kategori dari sebelumnya
Sosialiasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik Tahun 2022 yang digelar secara virtual, Kamis (28/07/2022). JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta resmi menggelar tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun 2022. “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka tahapan Monev tahun 2022 resmi kami buka,” kata Ketua KI DKI Harry Ara Hutabarat dalam kegiatan Sosialiasi Monitoring dan
Jamin Transparansi, KI DKI Dorong Partai Politik Jadi Perserta Monev dan Tetapkan PPID Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta perilah Pelaksanaan Tahapan Pendaftaram Verifikasi dan Penerapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong Partai Politik selaku badan publik untuk turut serta mengikuti kegiatan Monitoring