Sidang Sengketa Informasi BPN Jakarta Selatan Berakhir Gugur, Pemohon Tak Hadir Dua Kali

Sidang Sengketa Informasi BPN Jakarta Selatan Berakhir Gugur, Pemohon Tak Hadir Dua Kali

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggugurkan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Derek Prabu Maras sebagai pemohon terhadap termohon Badan Pertanahan Jakarta selatan. Putusan tersebut disampaikan dalam sidang pemeriksaan awal kedua, yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Agus Wijayanto Nugroho, Aang Muhdi Gozali, Luqman Hakim Arifin sebagai Anggota dan Panitera Pengganti Melin Evalina…

Pastikan Legal Standing Kuasa Pemohon, KI DKI Jakarta Tunda Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi H. Murtadih

Pastikan Legal Standing Kuasa Pemohon, KI DKI Jakarta Tunda Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi H. Murtadih

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menunda sidang kedua pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon H. Murtadih melawan Termohon Kelurahan Jagakarsa dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta. Penundaan dilakukan untuk memastikan legal standing kuasa Pemohon serta kelengkapan dokumen terkait pengecualian informasi publik Termohon. Dalam persidangan, Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta…

KI DKI Jakarta Bekali RT dan RW Pemahaman Keterbukaan Informasi Publik

KI DKI Jakarta Bekali RT dan RW Pemahaman Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik hingga tingkat wilayah melalui kegiatan Pembinaan Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di Aula Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tomy Fudihartono, jajaran Kecamatan Mampang Prapatan, serta diikuti…

Perkuat Sinergi Literasi Keterbukaan Informasi Publik, Ketua KI DKI Jakarta Terima PPL Mahasiswa STAI Persis Jakarta

Perkuat Sinergi Literasi Keterbukaan Informasi Publik, Ketua KI DKI Jakarta Terima PPL Mahasiswa STAI Persis Jakarta

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, mengatakan Komisi Informasi dapat menjadi ruang belajar sekaligus”rumah besar” bagi mahasiswa dalam memperdalam pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik. Hal itu disampaikan Harry saat menerima kunjungan dua mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Jakarta Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dalam rangka…

KI DKI Jakarta: Predikat Informatif Harus Dijaga dengan Komitmen dan Konsistensi

KI DKI Jakarta: Predikat Informatif Harus Dijaga dengan Komitmen dan Konsistensi

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, mengapresiasi komitmen dan konsistensi Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PAM JAYA sebagai badan publik informatif dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Apresiasi tersebut disampaikan Luqman saat membuka kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Learning Centre PAM JAYA, Duren Sawit, Jakarta Timur,…

Sosialisasikan UU KIP, KI DKI Ajak Masyarakat Manfaatkan PPID untuk Mengakses Informasi Publik

Sosialisasikan UU KIP, KI DKI Ajak Masyarakat Manfaatkan PPID untuk Mengakses Informasi Publik

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik sekaligus mendorong badan publik memberikan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel. Komisioner Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta…

KI NTT Studi Tiru ke KI DKI Jakarta, Dalami Penyelesaian Sengketa Informasi, Edukasi dan Sosialisasi, serta E-Monev

KI NTT Studi Tiru ke KI DKI Jakarta, Dalami Penyelesaian Sengketa Informasi, Edukasi dan Sosialisasi, serta E-Monev

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja KI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (16/7/2026). Kunjungan tersebut bertujuan melakukan studi tiru terkait penyelesaian sengketa informasi publik serta tata kelola kelembagaan. Rombongan KI NTT yang dipimpin Ketua KI NTT, Drs. Germanus Attawuwur, disambut langsung oleh Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara…

Sidang Sengketa Informasi Termohon Polres Metro Depok Ditunda, KI DKI Minta Pemohon Lengkapi Legal Standing

Sidang Sengketa Informasi Termohon Polres Metro Depok Ditunda, KI DKI Minta Pemohon Lengkapi Legal Standing

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menunda sidang pemeriksaan awal penyelesaian sengketa informasi publik antara Andy Firmansyah selaku Pemohon dan Polres Metro Depok selaku Termohon di Ruang Sidang Gedung Graha Mental Spiritual Tanah Abang,Jakarta Pusat,pada Rabu(15/7/2026). Penundaan dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon melengkapi dokumen legal standing. Dalam persidangan, Ketua Majelis Komisioner Harry…

KI DKI Jakarta dan KI Sumatera Utara Bahas Strategi E-Monev dan Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

KI DKI Jakarta dan KI Sumatera Utara Bahas Strategi E-Monev dan Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA – Komisi Informasi(KI) Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Kantor KI DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, khususnya terkait pelaksanaan Elektonik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev). Ketua KI DKI…

KI DKI Jakarta Tunda Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi Publik Termohon BPN Jakarta Selatan

KI DKI Jakarta Tunda Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi Publik Termohon BPN Jakarta Selatan

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menunda sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Derek Prabu Maras selaku Pemohon dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan sebagai Termohon, Rabu (15/7/2026). Penundaan tersebut diputuskan lantaran pihak Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan keterangan resmi. “Karena Pemohon tidak hadir, maka sidang kami tunda satu minggu ke…