JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi ke Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Biro ORB) Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/2/2026). Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan rekomendasi hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2025 Biro ORB. Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menyampaikan bahwa berdasarkan hasil E-Monev 2025, Biro ORB…
JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi ke Kantor Biro Kesejahteraan Sosial (Kesos) Setda Provinsi DKI Jakarta, Kamis (19/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, menyerahkan sertifikat predikat “Menuju Informatif” hasil Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 kepada Kepala Biro Kesos, Sugih Ilman. Luqman menegaskan,…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/2/2026). Audiensi tersebut upaya memperkuat sinergi antara KI DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memastikan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di seluruh badan publik di lingkungan Pemprov DKI…
JAKARTA – Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, menegaskan bahwa Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik bukan sekadar agenda penilaian tahunan, melainkan instrumen pembenahan tata kelola informasi untuk mencegah sengketa informasi sejak awal. “Rapor hasil Monev sudah kami sampaikan sejak awal tahun. Perbaikan tidak boleh menunggu mendekati Juli. Ini harus…
JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui penyerahan rekomendasi hasil Evaluasi dan Monitoring (E-Monev) Tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Kelembagaan Aang Muhdi Gozali dalam kegiatan visitasi KI DKI Jakarta ke Kantor DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat,…
JAKARTA – Komisi Informasi DKI Jakarta menggelar sidang pemeriksaan legal standing kedua sengketa informasi publik antara Pemohon Yosi Yudianto dan Termohon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (11/2/2026). Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali mengonfirmasi Panitera Pengganti terkait ketidakhadiran Pemohon. “Agenda sidang kali ini masih terkait pemeriksaan legal standing. Pemohon…
JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi pemeriksaan awal (legal standing) antara Pemohon Yosi Yudianto dan Termohon Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta, di Gedung Graha Mental Spiritual,Tanah Abang Jakarta Pusat pada, Rabu (11/2/2026). Dalam persidangan tersebut, Ketua Majelis Komisioner Ferid Nugroho…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memasang booth sosialisasi keterbukaan informasi publik di area halaman Gedung Graha Mental Spiritual (GMS), Jakarta Pusat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas informasi publik serta mengenalkan peran dan fungsi Komisi Informasi. Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengatakan pemasangan booth tersebut merupakan bagian…
JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memutuskan menolak seluruh permohonan informasi publik Pemohon Bonatua Silalahi mengenai dokumen Jokowi dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012. Majelis Komisioner menegaskan bahwa badan publik hanya berkewajiban memberikan informasi yang berada dalam penguasaan dan pendokumentasiannya. Penegasan tersebut disampaikan melalui putusan sengketa informasi antara Pemohon Bonatua Silalahi dan…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon Albert T. Siregar dkk. dan Termohon Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho memeriksa dokumen legal standing para pihak sebagai syarat utama mengikuti proses penyelesaian…