BOGOR – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi dan merumuskan penguatan sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) agar semakin berkualitas dan berdampak bagi masyarakat. Penguatan tersebut menjadi fokus kegiatan upgrading yang diikuti seluruh sumber daya manusia (SDM) yaitu komisioner, tenaga ahli, dan jajaran sekretariat KI DKI Jakarta di Tavia Riverside, Cisarua, Bogor,…
BOGOR — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan Konsolidasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mengoptimalisasikan pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring (E-Monev) Tahun 2026. Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menegaskan bahwa momentum pertemuan ini bukanlah sekadar rutinitas penutupan program tahunan, melainkan sebuah kesempatan berharga yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh…
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menekankan pentingnya peran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai bentuk inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di era digital. Menurut Luqman, pemanfaatan teknologi AI akan mempermudah kerja-kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik dalam menata kelola serta menyajikan layanan informasi…
JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menuntaskan agenda pembuktian akhir (keempat) sengketa informasi publik antara Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda, dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) sebagai Pemohon dengan Kelurahan Pegadungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon, Rabu (4/11/2026). Setelah memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan kedua…
JAKARTA– Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menunda sidang pembuktian sengketa informasi publik antara Pemohon Oktarian Tama TS dan Termohon Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat. Penundaan dilakukan karena termohon belum siap menyerahkan daftar bukti secara lengkap. Sidang yang berlangsung Selasa (3/11/2026) tersebut dipimpin Ketua Majelis Komisioner Agus Wijayanto Nugroho, didampingi Anggota Majelis Harry Ara…
JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta membagikan praktik baik pelaksanaan monitoring dan evaluasi (E-Monev) keterbukaan informasi publik kepada KI Provinsi Maluku Utara. Strategi yang dipaparkan mencakup mekanisme penilaian, evaluasi kepatuhan, hingga pembinaan badan publik melalui coaching dan visitasi. Hal tersebut menjadi fokus kunjungan kerja KI Maluku Utara ke KI DKI Jakarta di Gedung Graha…
JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyelenggaraan penganugerahan Duta Antihoaks Jakarta Tahun 2026. Komisioner Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta Aang Muhdi Ghozali menilai langkah strategis ini merupakan pijakan nyata dalam membangun ekosistem informasi yang sehat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Kami memandang bahwa agenda ini bukan sekadar…
JAKARTA – Komisi Informasi DKI Jakarta mencatat tingkat kepatuhan luar biasa dari badan publik kelurahan dan kecamatan yang merupakan garda terdepan (front liner) pelayanan publik di Jakarta. Berdasarkan laporan E-Monev, seluruh kecamatan dan kelurahan di wilayah DKI Jakarta resmi menyelesaikan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) pada Monitoring dan Evaluasi Elektronik (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun…
JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menunda sidang pembuktian sengketa informasi publik antara Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda, dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) sebagai pemohon dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta serta Kelurahan Pegadungan sebagai termohon. Penundaan dilakukan karena bukti yang diajukan para pihak belum lengkap, di Gedung…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar pembekalan dan penguatan kompetensi bagi tenaga ahli terkait internalisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga ahli sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi proses sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengatakan pembekalan tersebut…