Blog

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik di sektor kesehatan harus dilaksanakan secara seimbang dengan perlindungan data pribadi pasien. Menurutnya, transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi kepada publik, melainkan memberikan informasi yang memang menjadi hak masyarakat sekaligus menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan. Hal tersebut disampaikan Harry…

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak konstitusional warga negara yang lahir dari semangat reformasi dan wajib dijalankan oleh seluruh badan publik. “UU KIP ini lahir sebagai buah reformasi 1998 dan menjadi salah satu instrumen yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi publik….

JAKARTA – Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi ajang meraih predikat dalam Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, E-Monev momentum pembelajaran dan penguatan tata kelola informasi publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal…

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi gabungan dalam rangka pembinaan dan tindak lanjut hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik kepada badan publik di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026). Dalam kegiatan tersebut, Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta Ferid Nugroho menekankan pentingnya komitmen badan publik…

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menerima 162 laporan pemasangan Alat Peraga Zona Badan Publik Informatif dari berbagai badan publik. Setelah dilakukan verifikasi, diketahui sebanyak 153 laporan berasal dari badan publik berpredikat Informatif, sedangkan sembilan laporan lainnya berasal dari badan publik yang belum berpredikat Informatif. Hasil verifikasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat implementasi Zona Badan…

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan Harry saat menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Implementasi Keterbukaan Informasi BPJS Kesehatan” yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Kantor…

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Jakarta Utara dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik hingga tingkat kecamatan, kelurahan, puskesmas dan sekolah. Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Agus Wijayanto Nugroho mengatakan keberhasilan badan publik dalam membangun tata kelola layanan informasi sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan. “Kami mengapresiasi…

JAKARTA – Transparansi keterbukaan informasi publik tidak berarti seluruh informasi dapat dibuka kepada masyarakat. Di balik semangat keterbukaan, terdapat batasan hukum yang harus dipatuhi untuk melindungi kepentingan negara sekaligus hak privasi warga. Karena itu, badan publik dituntut mampu menerapkan keterbukaan informasi secara tepat guna meningkatkan kepercayaan publik. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta,…