Hakordia, Budaya Keterbukaan Informasi Publik Benteng Pencegahan Korupsi

Hakordia, Budaya Keterbukaan Informasi Publik Benteng Pencegahan Korupsi

Jakarta – Hakordia juga disebut hari anti korupsi sedunia diperingati setiap 9 Desember, momentum hari anti korupsi International atau International Anti-Corruption Day. Sejarah hakordia international dimana sidang umum menyetujui konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan korupsi (United Nationas Convention Againts Corruption-UNICAC). Melalui resolusi 58/4 majelis PBB kemudian menetapkan 9 Desember sebagai hari anti korupsi sedunia, meski

Partisipasi Publik dalam Wujudkan Informasi yang Berkeadilan dan Transparan

Partisipasi Publik dalam Wujudkan Informasi yang Berkeadilan dan Transparan

Jakarta – Hari Hak Asasi Manusia yang diperingati setiap tahunnya di seluruh dunia pada tanggal 9 Desember sebagai peringatan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Perayaan kebebasan HAM ini pada tanggal 10 Desember 1950 Majelis Umum PBB menerbitkan resolusi 423 yang berisi himbauan, bahwa semua negara anggota dan organisasi PBB

Partai Politik Bentuk PPID Jamin Kepercayaan Publik

Partai Politik Bentuk PPID Jamin Kepercayaan Publik

Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong partai politik (parpol) bentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) disampaikan pada rapat koordinasi “Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik Kelembagaan Partai Politik DKI Jakarta”, pada Kamis (9/12/2021). Hal itu disampaikan Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat sekaligus narasumber. Menegaskan kewajiban parpol sebagai badan publik yang mendapatkan anggaran

Sengketa Adendum Kerjasama, Pemohon Minta Putusan Seadil-adilnya kepada KIP DKI Jakarta

Sengketa Adendum Kerjasama, Pemohon Minta Putusan Seadil-adilnya kepada KIP DKI Jakarta

Sengketa Adendum Kerjasama, Pemohon Minta Putusan Seadil-adilnya kepada KIP DKI Jakarta Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) kembali menggelar Sidang Ajudikasi nonlitigasi antara Yayasan Kruha & Suhendi Nur dkk (Pemohon) melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Termohon), Senin (13/12/2021) dengan agenda sidang yaitu pembacaan kesimpulan Pemohon dan Termohon. Informasi yang diminta yaitu addendum

Gelar Audiensi Bersama KPK RI, Komisi Informasi DKI Jakarta Ajak Kolaborasi Cegah Korupsi

Gelar Audiensi Bersama KPK RI, Komisi Informasi DKI Jakarta Ajak Kolaborasi Cegah Korupsi

Gelar Audiensi Bersama KPK RI, Komisi Informasi DKI Jakarta Ajak Kolaborasi Cegah Korupsi Jakarta – Dua lembaga negara Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI gelar audiensi yang diselenggarakan secara virtual zoom pada senin (20/12/2021. Audiensi bermaksud mengajak kolaborasi program cegah korupsi melalui tema-tema edukasi transparansi. “Tentu, keterbukaan informasi publik

Dalam Pembuktian Addendum PDAM DKI dan Aetra Masih Tahap Rancangan, KI DKI Putuskan Tolak Permohonan Informasi

Dalam Pembuktian Addendum PDAM DKI dan Aetra Masih Tahap Rancangan, KI DKI Putuskan Tolak Permohonan Informasi

Dalam Pembuktian Addendum PDAM DKI dan Aetra Masih Tahap Rancangan, KI DKI Putuskan Tolak Permohonan Informasi Jakarta – Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) terhadap sengketa informasi publik antara Yayasan Kruha & Suhendi Nur dkk (Pemohon) melawan Pemprov. DKI Jakarta (Termohon) menyatakan bahwa permohonan informasi di tolak seluruhnya. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Komisioner

Kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 Komisi Informasi Provinsi Dki Jakarta

Kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 Komisi Informasi Provinsi Dki Jakarta

Kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 Komisi Informasi Provinsi Dki Jakarta Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI Jakarta) menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021. Dalam hal ini KI DKI telah melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pada Badan Publik di Provinis DKI Jakarta dengan tahapan sebagai berikut: Melakukan Focus Group Discussion (FGD)

KI DKI Jakarta Mencatat 19 Keberhasilan Sosialisasi Hak Atas Informasi

KI DKI Jakarta Mencatat 19 Keberhasilan Sosialisasi Hak Atas Informasi

Refleksi Akhir Tahun: KI DKI Jakarta Mencatat 19 Keberhasilan Sosialisasi Hak Atas Informasi Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta jalankan peran membumikan keterbukaan informasi publik, dengan catat keberhasilan sosialisasi 19 kegiatan atau 80 persen capaian hak atas informasi di multi segmen. Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.  Meski pandemi

KIP DKI Jakarta Berhasil Selesaikan 27 Sengketa Sepanjang Tahun 2021

KIP DKI Jakarta Berhasil Selesaikan 27 Sengketa Sepanjang Tahun 2021

Jakarta – Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 (UU KIP) merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi publik yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Hadirnya UU KIP tersebut juga mendorong partisipasi masyarakat dalam hal permohonan transparansi informasi publik. Pemerintah dalam hal ini, sudah melakukan transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga kasus sengketa informasi

Refleksi 2021, Dua Indikator Capaian Kelembagaan KI DKI Diukir Lebih Baik Tahun 2022

Refleksi 2021, Dua Indikator Capaian Kelembagaan KI DKI Diukir Lebih Baik Tahun 2022

Refleksi 2021, Dua Indikator Capaian Kelembagaan KI DKI Diukir Lebih Baik Tahun 2022 Jakarta – Memasuki akhir tahun 2021, momentum yang tepat bagi Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta untuk mereflesikan apa saja yang telah dicapai selama satu tahun menyongsong tahun 2022 agar lebih baik. Momentum Tahun 2021 sebagai tahun komitmen menyelesaikan pekerjaan rumah di periode