JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) untuk terus memperkuat budaya keterbukaan informasi publik sebagai fondasi tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan seiring keberhasilan PT JIEP kembali meraih predikat Badan Publik Informatif Tahun 2025 dengan nilai 97,6 dalam Monitoring dan…
JAKARTA – Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola perusahaan yang akuntabel dan meningkatkan kepercayaan publik. Komitmen tersebut, menurutnya, telah ditunjukkan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) melalui penguatan budaya keterbukaan informasi di lingkungan perusahaan. Pernyataan itu disampaikan Harry saat memberikan keynote speech pada…
JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mendorong seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik sehingga tidak ada lagi badan publik yang berpredikat kurang maupun tidak informatif. Hal tersebut disampaikan Harry saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik bagi…
JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta memperkuat sinergi dalam mempersiapkan Kick Off Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 serta peluncuran website E-Monev KI DKI Jakarta. Persiapan tersebut dibahas dalam audiensi di Graha Ali Sadikin Lantai 3, Balai Kota DKI…
JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menunda sidang ajudikasi nonlitigasi sengketa informasi publik antara Yosi Yudianto selaku Pemohon melawan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebagai Termohon. Penundaan dilakukan karena Termohon tidak dapat menghadiri sidang perdana dengan agenda pemeriksaan awal yang digelar pada Rabu (5/8/2026). Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Luqman Hakim Arifin didampingi Anggota…
JAKARTA – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 mencapai skor 82,94 atau masuk kategori baik, sehingga menempatkan Jakarta di peringkat kedelapan nasional berdasarkan metodologi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui penguatan keterbukaan informasi publik(KIP) Hal itu mengemuka dalam Focus…
JAKARTA – Sengketa informasi publik antara Pemohon H. Murtadih melawan Termohon Kelurahan Jagakarsa dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta masuk tahap mediasi pekan depan. “Mediasi para pihak akan dilaksanakan pada Selasa, 11 Agustus 2026 Pukul 09.00 WIB,” kata Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin dalam sidang pemeriksaan legal standing…
JAKARTA – Pengukuhan tujuh anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2026–2030 diharapkan menjadi momentum memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di tengah pesatnya transformasi digital dan meningkatnya tantangan disinformasi. Pengambilan sumpah jabatan dan pengukuhan anggota KIP dipimpin Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2026 di Media Center Kementerian…
BOGOR — Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat memaparkan hukum acara penyelesaian sengketa informasi publik dalam kegiatan In House Training Workshop Teknik dan Strategi Beracara bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kegiatan tersebut diselenggarakan KPU RI bekerja sama dengan Justitia Training Center di Bigland Hotel Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026). Dalam…
JAKARTA – Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Aang Muhdi Ghozali mendorong Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Menurut Aang, peningkatan kualitas tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memastikan informasi yang disediakan dapat menjangkau dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. “E-Monev…