JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong PLN UID Jakarta Raya memperkuat keterbukaan informasi dan konsisten memenuhi hak masyarakat atas informasi. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, dalam audiensi bersama PLN UID Jakarta Raya, Kamis (3/9/2026). Audiensi yang diikuti Tenaga Ahli KI DKI Jakarta berlangsung dalam suasana…
JAKARTA — Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen badan publik terhadap keterbukaan informasi tidak cukup hanya dibuktikan dengan keberadaan Surat Keputusan (SK) Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP). Agus Wijayanto Nugroho, juga mengatakan dukungan nyata…
JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan aplikasi E-Monitoring and Evaluation (E-Monev) Badan Publik. Aplikasi ini dikembangkan melalui kolaborasi strategis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta guna mempermudah pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ). Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi mandiri ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat ekosistem…
JAKARTA — Sidang pembuktian sengketa informasi antara Pemohon H. Murtadih dan Termohon Kelurahan Jagakarsa serta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta ditunda dan akan dilanjutkan pada agenda pembuktian berikutnya. Sidang berlangsung di Ruang Sidang Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026). Ketua Majelis Komisioner Luqman Hakim Arifin meminta Pemohon dan…
JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar sidang penyelesaian sengketa informasi (PSI) antara Pemohon Achmad Riady Syahputra dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku Termohon. Sidang dengan agenda pembuktian tersebut berlangsung di ruang sidang KI DKI Jakarta, Selasa (1/9/2026). Ketua Majelis Aang Muhdi Gozali mengatakan Majelis memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk…
JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi peluncuran aplikasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, digitalisasi proses E-Monev menjadi langkah penting untuk mewujudkan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang semakin mudah, efektif, transparan, dan akuntabel. “Dengan adanya aplikasi E-Monev ini, proses monitoring…
JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta resmi memulai Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 sekaligus meluncurkan aplikasi E-Monev mandiri di JB Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026). Kick off E-Monev 2026 diresmikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta Marulina…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta bersiap menggelar Kick Off Monitoring dan Evaluasi Elektronik (E-Monev) Tahun 2026 pada Senin (31/8/2026) di Gedung JB Tower, Jakarta Pusat. Kegiatan tahunan ini rencananya dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Komisioner Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta Aang Muhdi Ghozali menyampaikan bahwa kick off ini menandai…
JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong Perumda Dharma Jaya memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Penguatan tersebut dibahas dalam Sharing Session bertajuk “Keterbukaan Informasi Publik sebagai Fondasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik” di Perumda Dharma Jaya, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (28/8/2026). Ketua KI Provinsi DKI…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memberikan pendampingan dan konsultasi kepada Badan Publik tingkat kelurahan dalam sesi penutupan Coaching Clinic E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev), Kamis (27/8/2026). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memantapkan persiapan serta menyempurnakan tata kelola layanan informasi publik sebelum memasuki tahapan evaluasi tahunan. Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta…