KI DKI Dorong Keterbukaan Informasi Jadi Indikator Kinerja Badan Publik

KI DKI Dorong Keterbukaan Informasi Jadi Indikator Kinerja Badan Publik

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Jakarta Utara dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik hingga tingkat kecamatan, kelurahan, puskesmas dan sekolah. Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Agus Wijayanto Nugroho mengatakan keberhasilan badan publik dalam membangun tata kelola layanan informasi sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan. “Kami mengapresiasi…

Ketua KI DKI: Hak Publik Mendapat Informasi Ada Batas Hukumnya, Badan Publik Harus Tingkatkan Kepercayaan Publik

Ketua KI DKI: Hak Publik Mendapat Informasi Ada Batas Hukumnya, Badan Publik Harus Tingkatkan Kepercayaan Publik

JAKARTA – Transparansi keterbukaan informasi publik tidak berarti seluruh informasi dapat dibuka kepada masyarakat. Di balik semangat keterbukaan, terdapat batasan hukum yang harus dipatuhi untuk melindungi kepentingan negara sekaligus hak privasi warga. Karena itu, badan publik dituntut mampu menerapkan keterbukaan informasi secara tepat guna meningkatkan kepercayaan publik. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta,…

KI DKI Jakarta dan Pemkot Jakpus Kawal 10 Badan Publik Jakpus Raih Predikat Informatif

KI DKI Jakarta dan Pemkot Jakpus Kawal 10 Badan Publik Jakpus Raih Predikat Informatif

JAKARTA — Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong 10 badan publik di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan meraih predikat Informatif pada E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Dorongan tersebut disampaikan Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, saat kegiatan visitasi dan pembinaan bagi badan…

Permohonan Informasi Masif Tanpa Tujuan Jelas, Sengketa Willem Sitorus Tidak Diterima KI DKI Jakarta

Permohonan Informasi Masif Tanpa Tujuan Jelas, Sengketa Willem Sitorus Tidak Diterima KI DKI Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan putusan sela terhadap 11 register sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon Willem Sitorus pada Rabu (24/6/2026). Dalam amar putusannya, Majelis Komisioner menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena dinilai tidak diajukan secara sungguh-sungguh dan tidak beritikad baik. “Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan menyatakan permohonan Pemohon dilakukan…

KI DKI Jakarta dan Kominfotik Targetkan 1.001 Badan Publik Ikuti E-Monev 2026

KI DKI Jakarta dan Kominfotik Targetkan 1.001 Badan Publik Ikuti E-Monev 2026

JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di Jakarta. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara KI DKI Jakarta dan Dinas Kominfotik yang berlangsung di Gedung Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta, Rabu (24/6). Ketua KI DKI…

Ketua KI DKI: HUT Ke-499 Jakarta Dapat Kado Istimewa, 189 Badan Publik Informatif dan Ranperda KIP Ditargetkan Rampung Jelang 500 Tahun Jakarta

Ketua KI DKI: HUT Ke-499 Jakarta Dapat Kado Istimewa, 189 Badan Publik Informatif dan Ranperda KIP Ditargetkan Rampung Jelang 500 Tahun Jakarta

JAKARTA – Sebanyak 189 Badan Publik berhasil meraih predikat Informatif dalam pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Capaian tersebut menjadi salah satu hadiah istimewa bagi masyarakat pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-499 Kota Jakarta sekaligus menandai semakin kuatnya komitmen keterbukaan informasi publik di ibu kota. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi…

Alarm Transparansi Keterbukaan Informasi Publik Jakarta! Baru 36 Persen Badan Publik Sampaikan LLIP, Zona Informatif Baru Terpasang di 81 Persen Badan Publik Informatif

Alarm Transparansi Keterbukaan Informasi Publik Jakarta! Baru 36 Persen Badan Publik Sampaikan LLIP, Zona Informatif Baru Terpasang di 81 Persen Badan Publik Informatif

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan seluruh badan publik bahwa penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) merupakan kewajiban tahunan yang harus dipenuhi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik (KIP),Jumat(19/6/2026) Berdasarkan rekapitulasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 300 badan publik (36,18%) telah menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik dari total 829 badan…

KI DKI Jakarta Ajak Akademisi UPN Veteran Jakarta Kawal Rancangan Perda KIP

KI DKI Jakarta Ajak Akademisi UPN Veteran Jakarta Kawal Rancangan Perda KIP

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mendorong percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Jakarta. Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertajuk “Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital: Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas” yang digelar di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Senin (15/6/2026). Ketua KI DKI Jakarta…

Tak Sekadar Target, Angka 1.001 Jadi Simbol Gerakan Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta

Tak Sekadar Target, Angka 1.001 Jadi Simbol Gerakan Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menargetkan sebanyak 1.001 badan publik mengikuti Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Target tersebut mencerminkan komitmen KI DKI Jakarta untuk memperluas ekosistem keterbukaan informasi publik di berbagai sektor pelayanan publik di Jakarta. Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, mengatakan peningkatan jumlah peserta E-Monev…

KI DKI Jakarta Targetkan 1.001 Badan Publik Ikuti E-Monev 2026

KI DKI Jakarta Targetkan 1.001 Badan Publik Ikuti E-Monev 2026

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menargetkan sebanyak 1.001 badan publik mengikuti Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Target tersebut meningkat dibandingkan pelaksanaan E-Monev 2025 yang diikuti 829 badan publik. Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, mengatakan angka 1.001 bukan sekadar target administratif, melainkan simbol perluasan gerakan keterbukaan informasi…