Pemohon: Ada Ketidakpastian Hukum Atas Hasil Uji Konsekuensi Termohon Jakarta-Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KIP DKI) kembali digelar antara Abdul Rohim (Pemohon) melawan Badan Pengelola Aset Daerah dan Dinas Pendidikan (Termohon). Kali ini dengan agenda sidang yaitu penyampaian kesimpulan Pemohon dan Termohon, Rabu (10/02/2021). Pemohon menyampaikan bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2
Webinar Peningkatan Inovasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Dki Jakarta Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta (KI DKI) ditengah pandemi covid-19 mengadakan webinar bersama seluruh SKPD se – DKI Jakarta pada 15 Februari 2021. Sebagai inisiasi kegiatan bersama yang melibatkan Badan Publik DKI Jakarta untuk meningkatkan inovasi dalam pengelolaan informasi publik. Webinar yang bertemakan “Peningkatan
Mediasi Berhasil, KIP DKI Berikan Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi PSI yang Berkualitas Mediasi Berhasil, KIP DKI Berikan Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang Berkualitas Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KIP DKI) berhasil menyelesaikan sengketa informasi antara Supriyono (Pemohon) melawan Komisi Informasi Pusat (Termohon) melalui proses mediasi yang dibantu oleh Mediator KIP DKI, Nelvia Gustina.
Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Mengukuhkan Keputusan PPID Utama Pemprov DKI Terkait Sengketa Informasi Lelang Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta memutuskan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan pemohon ditolak. Sidang putusan Putusan dengan No sengketa 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 dibacakan pada Kamis, 18/03/2021. Putusan dibacakan dihadapan Bonatua Silalahi selaku pemohon dan PPID Provinsi DKI Jakarta selaku Termohon, keduanya
Jakarta – Sidang sengketa antara Abdul Rohim sebagai pemohon terhadap Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta bersama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta keduanya sebagai termohon dalam persidangan kali ini. Komisi Informasi DKI Jakarta (KI DKI) memutus sengketa dengan nomor perkara 0004/IV/KIP-DKI-PS-A/2020 dan juga 0005/IV/KIP-DKI-PS-A/2020. Sidang sengketa dibuka dan terbuka untuk umum pada Rabu
Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta (KI DKI) tolak sengketa informasi antara DPD Golkar Kota Bekasi sebagai pemohon terhadap Universitas Islam Azzahra sebagai termohon. Penyelesaian sengketa dengan No 0014/XI/KIP-DKI-PS/2020 ditolak pada Rabu, 24/02/2021 di Ruang Sidang Lantai 1 Gedung Graha Mental Spiritual. Kedua belah pihak hadir dalam persidangan kali ini dan MK Adapun informasi yang
Mediasi KIP DKI Selesaikan Kasus BOP Sekolah Jakarta – Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KIP DKI) membacakan putusan mediasi dengan nomor sengketa 0011/VIII/KIP-DKI-PS-A-M/2020 antara Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan Pemuda Dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) (Pemohon) melawan Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta (Termohon), Kamis (25/02/2021). Dalam putusannya, mediasi dinyatakan berhasil. Majelis Komisioner
Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebagai penggerak sekaligus pelaksana implementasi Keterbukaan Informasi Publik telah menyerahkan Laporan Kinerja (LPJ) kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan di Ruang Rapim Utama Balaikota DKI Jakarta, pada (Selasa/2 Maret/2021). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima dan memberikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta atas laporan kinerja
LBH Jakarta Pemohon : Putusan KIP DKI Jakarta Berorientasi pada Kepentingan Publik LBH Jakarta (Pemohon) : Putusan KIP DKI Jakarta Berorientasi pada Kepentingan Publik Jakarta – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta memerintahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Termohon) memberikan seluruh informasi terkait penanggulangan banjir yang dimohonkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. “Dalam amar putusannya, Majelis
Jakarta – KI DKI kembali menggelar sidang dengan 3 (tiga) termohon sekaligus yakni Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Timur, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Adm. Jakarta Timur, Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Adm. Jakarta Timur dengan Team Observsi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran/Aset Daerah (TOPAN AD) sebagai Pemohon. Sidang perdana