Jakarta – Melewati satu dekade diundangkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Komisi Informasi DKI Jakarta yang didirikan tahun 2012, kini telah memasuki usia 10 tahun perjalanan mengawal keterbukaan informasi publik DKI tepat pada (26/1/2022). Ini merupakan momentum pertama kalinya komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dan dilantik berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Komisi Informasi DKI Jakarta Gelar Sidang Sengketa Informasi Pertama 2022 Dengan Termohon Komisi Informasi Pusat Jakarta – KI DKI Jakarta gelar perdana sidang sengketa informasi publik di tahun 2022 dan terbuka untuk umum. Sengketa ajudikasi non litigasi mengagendakan pemeriksaan awal antara pemohon Moch. Ojat Sudrajat S Warga Lebak Banten melawan termohon Komisi Informasi Pusat (KI
Jakarta – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, salah satu komisi informasi daerah turut menghadiri Focus Group Discussion (FGD) metode penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi. FGD untuk menemukan formula merancang revisi Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP no.1 Tahun 2013) diselenggarakan KI Pusat, pada jumat (4/2/2022) di Hotel Sahira Bogor. FGD
Jakarta – Negara Inggris diantara delapan negara inisiator Open Government Partnership (OGP), merupakan negara kedua yang disambangi Komisi Informasi(KI) DKI Jakarta melalui audiensi kemitraan dengan terbuka. inisiator OGP (Open Government Partnership), Negara yang mendukung program mengedepankan transparansi dan anti korupsi. Kedutaan Inggris untuk Indonesia diwakili Samuel Hayes (Head of Second Cities, Network and Strategy, British
Jakarta – KI DKI Jakarta gelar sidang sengketa ajudikasi non litigasi permohonan sengketa informasi publik dengan termohon Komisi Informasi Pusat di Gedung Graha Mental Spiritual, pada Kamis(10/2/2022). Sidang sengketa informasi publik terjadi karena termohon dalam hal ini belum menanggapi atau memberikan jawaban atas pengajuan permohonan informasi mengenai penjelasan tertulis atau dokumen sejenis dasar pertimbangan KI
Jakarta – Bidang penyelesaian sengketa informasi memberikan catatan baik terhadap kepastian hukum bagi masyarakat dan juga badan publik. Komisi Informasi DKI Jakarta (KI DKI) tercatat sejak 8 Desember 2020 hingga 13 Januari 2021 telah menyidangkan 12 register dan menyelesaikan putusan sebanyak 4 register. Sejak Minggu kedua Desember 2020, komitmen untuk menyelesaikan sengketa dalam 100 hari
Jakarta – Sidang sengketa ajudikasi non-litigasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi DKI Jakarta (KI DKI) pada Rabu, 12 Januari 2021 pukul 11.00 di Ruang Sidang KI DKI Gedung Graha Mental Spiritual Lantai 1. KI DKI Jakarta menyelesaikan sidang antara LBH Masyarakat sebagai pemohon dan Kepala Kepolisian Sektor Johar Baru sebagai termohon. Dengan nomer perkara 0001/I/KIP-DKI-PS/2020
KIP DKI Jakarta Putuskan PD Pasar Jaya Buka Riwayat Kepemilikan Tanah Jakarta-Sidang ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KIP DKI Jakarta) antara Abdul Rohim (Pemohon) melawan Direktur Utama PD. Pasar Jaya (Termohon) telah menghasilkan sebuah Putusan Mediasi dengan nomor perkara 0006/IV/KIP-DKI-PS/2020. Putusan Mediasi dibacakan oleh Majelis Komisioner Harminus selaku Ketua merangkap anggota, Aang Muhdi
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar putusan sidang sengketa informasi register 0002/II/KIP-DKI-PS/2022 atas Pemohon Tonggo Marisi Dame S Dkk dan Termohon Kelurahan Guntur, Rabu (18/01/2023). Dalam putusan tersebut, majelis komisoner KI DKI Jakarta mengabulkan permohonan Pemohon dan memerintahkan Termohon Kelurahan Guntur untuk memberikan informasi yang dimohonkan, yaitu berupa salinan informasi tanah fasilitas umum di…
JAKARTA – Setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik yang disediakan oleh pemerintah. Hal itu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Aturan tersebut menjelaskan bahwa setiap kebijakan, program kerja hingga proses pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh badan publik atau pemerintah harus dilakukan secara transparan, bersifat terbuka serta diketahui oleh masyarakat….