Studi Banding Tata Kelola Kelembagaan KI Kaltim Sambangi KI DKI Jakarta
Jakarta – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur guna studi banding koordinasi tata kelola kelembagaan. Sejumlah informasi disampaikan perwakilan KI Kaltim mengenai pengelolaan anggaran kelembagaan, kondisi pasca dilantiknya komisioner dan sekretariat baru sampai keterlambatan honorarium.
Kunjungan dan studi banding diterima langsung jajaran KI DKI Jakarta, Ketua Harry Ara Hutabarat, Ketua Bidang Kelembagaan Nelvia Gustina, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Arya Sandhiyudha dan Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (A.S.E) Aang Muhdi Gozali beserta unsur sekretariat dan tenaga ahli. Diterima di ruang rapat KI DKI Jakarta lt.7 Gedung Graha Mental Spiritual, Senin(3/5/2021).
Rombongan Ketua KI Kaltim Ramaon D Saragih, M Khaidir Ketua Bidang PSI, Sekretaris Diskominfo Prov. Kaltim Edi Hermawanto dan Elly Akbar sekretariat administrasi data dan publikasi hadir mewakili Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
Disampaikan Ketua KI Kaltim dengan maksud “memperkuat tali silaturahim lembaga juga ingin mendapat masukan mengenai nomenklatur pengelolaan anggaran serta penguatan eksistensi Komisi Informasi”, ujar Ramaon D Saragih yang baru dilantik periode November 2020. Menanggapi hal tersebut, KI DKI Jakarta menyarankan pihak sekretariat Provinsi Kalimantan Timur dapat mengikuti kebijakan nomenkaltur anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menguatkan komunikasi dengan stake holder.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kaltim periode Tahun 2020-2024 yaitu: Ramaon D Saragih, M.Khaidir, Imran Duse, Erni Wahyuni dan Indra Zakaria.
Perlu diketahui, Provinsi Kaltim telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus keterbukaan informasi publik. Pertemuan ini juga saling bertukar gagasan dan informasi yang mencerahkan kedua pihak. Diharapkan dengan adanya kunjungan kerja ini menjadi spirit bersama bagi kedua pihak Komisi Informasi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta dalam meningkatkan pelaksanaan tugas terkait keterbukaan informasi publik.(R)
