Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) mengadakan pelatihan desain website khusus bagi jajaran internal sekretariat dan tenaga ahli di kantor KI DKI Jakarta gedung graha mental spiritual Jakarta Pusat,pada (Kamis/18/11/2021) Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara dalam sambutannya bahwa pelatihan bagi internal KI DKI Jakarta perlu diadakan untuk
Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta melaksanakan pelatihan videografi pada Kamis (18/11/2021) di Kantor Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta bagi Sekretariat dan Tenaga Ahli. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi sebuah pemenuhan kebutuhan dokumentasi instansi dalam bentuk videografi. Dengan mengundang pakar videografi, Ruspandu, yang membagi ilmu terkait videografi. Keperluan peserta mengenali nilai penting dan menarik dalam produk
Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) menyelenggarakan pelatihan public speaking dalam rangka peningkatan kapasitas internal KI DKI, Jum’at (19/11/2021). Pelatihan kali ini mengusung tema “ Peningkatan Kapasitas Public Speaking dalam Membangun Komunikasi yang Efektif” dengan mengundang narasumber yaitu Ayu Darsono, Head of Daily News JakTV. “Sebagai Lembaga publik yang berhadapan langsung dengan Publik
Jakarta – Terima kunjungan studi tiru Komisi Informasi Sumatera Selatan, komisioner Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta bidang kelembagaan Nelvia Gustina didampingi sekretariat serta tenaga ahli Ria, Umi, Natalia (bidang ASE), Afriyani, Sri Puji (bidang kelembagaan), Al Fath, Sony, Ira (bidang penyelesaian sengketa), Richard, Suwito (web/IT) di kantor KI DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah
Jakarta – Webinar melek literasi digital giat edukasi lembaga non structural, organisasi keagamaan, ormas, dan civitas pendidikan yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk membumikan keterbukaan informasik (KIP), pada Kamis,(25/11/2021). Era kini, literasi digital menjadi habbit bagi masyarakat dengan penggunaan teknologi layar sentuh. Namun pengelolaan konten digital dan kreativitas mengelolanya perlu bijak dan cakap. Sehingga
Jakarta – Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Periode 2020/2024 mengadakan tasyakuran satu tahun masa jabatan kerja, Jum’at (19/11/2021). Tasyakuran tersebut bertepatan dengan pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Bersertifikat di Yogyakarta. Selain doa bersama, pemotongan tumpeng juga menjadi salah satu rangkaian dari tasyakuran ini. Secara simbolis, potongan pertama diberikan kepada Prof. Indra Bastian, MBA., PhD.
Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) menggelar sidang pada Senin (06/12/2021) di Ruang Sidang Lantai 1 Graha Mental Spiritual antara Pemohon Yayasan Kruha dan Suhendi Nur dkk terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon. Sidang pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari BPKP Republik Indonesia dan KPK RI. Sesuai keterangan saksi, PAM
Jakarta – Hakordia juga disebut hari anti korupsi sedunia diperingati setiap 9 Desember, momentum hari anti korupsi International atau International Anti-Corruption Day. Sejarah hakordia international dimana sidang umum menyetujui konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan korupsi (United Nationas Convention Againts Corruption-UNICAC). Melalui resolusi 58/4 majelis PBB kemudian menetapkan 9 Desember sebagai hari anti korupsi sedunia, meski
Jakarta – Hari Hak Asasi Manusia yang diperingati setiap tahunnya di seluruh dunia pada tanggal 9 Desember sebagai peringatan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Perayaan kebebasan HAM ini pada tanggal 10 Desember 1950 Majelis Umum PBB menerbitkan resolusi 423 yang berisi himbauan, bahwa semua negara anggota dan organisasi PBB
Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong partai politik (parpol) bentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) disampaikan pada rapat koordinasi “Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik Kelembagaan Partai Politik DKI Jakarta”, pada Kamis (9/12/2021). Hal itu disampaikan Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat sekaligus narasumber. Menegaskan kewajiban parpol sebagai badan publik yang mendapatkan anggaran