JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di Jakarta. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara KI DKI Jakarta dan Dinas Kominfotik yang berlangsung di Gedung Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta, Rabu (24/6). Ketua KI DKI…
JAKARTA – Sebanyak 189 Badan Publik berhasil meraih predikat Informatif dalam pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Capaian tersebut menjadi salah satu hadiah istimewa bagi masyarakat pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-499 Kota Jakarta sekaligus menandai semakin kuatnya komitmen keterbukaan informasi publik di ibu kota. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi…
JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan seluruh badan publik bahwa penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) merupakan kewajiban tahunan yang harus dipenuhi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik (KIP),Jumat(19/6/2026) Berdasarkan rekapitulasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 300 badan publik (36,18%) telah menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik dari total 829 badan…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mendorong percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Jakarta. Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertajuk “Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital: Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas” yang digelar di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Senin (15/6/2026). Ketua KI DKI Jakarta…
JAKARTA – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menargetkan sebanyak 1.001 badan publik mengikuti Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Target tersebut mencerminkan komitmen KI DKI Jakarta untuk memperluas ekosistem keterbukaan informasi publik di berbagai sektor pelayanan publik di Jakarta. Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, mengatakan peningkatan jumlah peserta E-Monev…
JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menargetkan sebanyak 1.001 badan publik mengikuti Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Target tersebut meningkat dibandingkan pelaksanaan E-Monev 2025 yang diikuti 829 badan publik. Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, mengatakan angka 1.001 bukan sekadar target administratif, melainkan simbol perluasan gerakan keterbukaan informasi…
JAKARTA – Sengketa informasi publik antara Badan Aktivis Patriot Demokrasi (BAPDI) sebagai Pemohon dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Barat dan Sudin LH Jakarta Selatan sebagai Termohon mencapai kesepakatan mediasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Selasa (9/6/2026). Kesepakatan tersebut berhasil dicapai dengan bantuan mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Aang Muhdi Ghozali….
JAKARTA – Pemohon Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda, dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) bersama tiga Termohon badan publik yaitu SDN Batu Ampar 10 Pagi Jakarta, SMKN 46 Jakarta, dan SMKN 48 Jakarta menyepakati hasil mediasi sengketa informasi publik yang difasilitasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Selasa…
JAKARTA – Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Aang Muhdi Ghozali mengingatkan seluruh badan publik untuk mulai mempersiapkan dokumen dan data dukung guna mengikuti pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2026. Menurut Aang, pelaksanaan E-Monev tahun ini dijadwalkan dimulai pada 7 Agustus 2026. Karena itu, badan publik diminta melakukan persiapan sejak dini agar…
JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengabulkan permohonan informasi publik yang diajukan Saut Maruli Simatupang terhadap Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam sengketa informasi publik Nomor 0045/XI/KIP-DKI-PS-A/2025. Namun, akses terhadap salinan dokumen yang dimohonkan hanya dapat diberikan kepada Pemohon karena memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek informasi tersebut. Putusan tersebut diumumkan melalui situs…