Setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi publik kepada masyarakat yang diberikan melalui Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID). JAKARTA – Setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi publik kepada masyarakat yang diberikan melalui Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID). Hal tersebut seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 2 UU tersebut
Tahukah Anda bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk mengelola dan menyediakan informasi publik bagi masyarakat. JAKARTA – Tahukah Anda bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk mengelola dan menyediakan informasi publik bagi masyarakat. Karena itu, setiap proses dalam pengambilan keputusan, program kerja yang dijalankan oleh badan publik atau pemerintah itu bersifat terbuka dan dapat
Gelar Visitasi, KI DKI Dorong Pemkot Jakbar Bina Kecamatan Hingga Kelurahannya Jadi Informatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta, Kamis (02/02/2023). JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta, Kamis (02/02/2023). Kunjungan tersebut sebagai bentuk
Jakarta – Tim visitasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta kunjungi Kantor Kelurahan Kelapa Gading Timur, peraih Penghargaan Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kelurahan Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, Kamis (09/02/2023). Tim yang terdiri dari Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Agus Wijayanto Nugroho, Ketua Bidang Kelembagaan Luqman Hakim Arifin dan Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi
KI DKI Jakarta Sambut Baik Ajakan Kolaborasi Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sambut baik rencana kolaborasi Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Hal ini disampaikan pada rapat pembahasan bersama di ruang rapat Gedung Balaikota Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, pada Jumat(10/2/2023). “Kami sambut baik ajakan PPID Provinsi untuk
Salah satu kewajiban badan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat atau pemohon informasi. JAKARTA – Salah satu kewajiban badan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat atau pemohon informasi. Informasi publik adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sekaligus informasi yang dihasilkan, disimpan
Tahukah Anda, Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu badan publik yang wajib menyediakan layanan informasi publik bagi masyarakat. JAKARTA – Tahukah Anda, Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu badan publik yang wajib menyediakan layanan informasi publik bagi masyarakat. Jenis
Tahukah Anda, Partai Politik merupakan salah satu badan publik yang wajib menyediakan layanan informasi publik bagi masyarakat. JAKARTA – Tahukah Anda, Organisasi Non-Pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan atau sumbangan luar negeri masuk dalam kategori badan publik.
JAKARTA – Tahukah Anda, Partai Politik merupakan salah satu badan publik yang wajib menyediakan layanan informasi publik bagi masyarakat. Jenis informasi yang harus disediakan Partai Politik pun diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 15 aturan tersebut menjelaskan bahwa informasi publik yang wajib disediakan oleh Partai Politik yaitu
Sidang Kesimpulan Tuntas, Majelis Komisioner Agendakan Pembacaan Putusan Sengketa Informasi Antara PKN dan KI Jawa Barat Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi antara Pemohon Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan Termohon Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Rabu (14/02/2023). JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi antara Pemohon Perkumpulan