Jadi Ruang Partisipasi Publik, KI DKI Jakarta Dorong Optimalisasi Musrenbang Kelurahan agar Tidak Sekadar Formalitas

Jadi Ruang Partisipasi Publik, KI DKI Jakarta Dorong Optimalisasi Musrenbang Kelurahan agar Tidak Sekadar Formalitas

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mendorong optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan agar benar-benar menjadi wadah efektif dalam menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Harry menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum penting bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, Musrenbang kerap dianggap hanya sebagai kegiatan formalitas…

Jadi Aktor Utama UU KIP, KI DKI Jakarta Tekankan Warga Pahami Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Jadi Aktor Utama UU KIP, KI DKI Jakarta Tekankan Warga Pahami Mekanisme Permohonan Informasi Publik

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan aktor utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Menurut Luqman, setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses berbagai informasi publik yang dikelola oleh badan publik. “Masyarakat adalah aktor utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan…

KI DKI Jakarta Sosialisasikan UU KIP di Kelurahan Munjul, Tekankan Hak Warga dalam Mengakses Informasi Publik

KI DKI Jakarta Sosialisasikan UU KIP di Kelurahan Munjul, Tekankan Hak Warga dalam Mengakses Informasi Publik

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Kelurahan Munjul, Jakarta Timur, Kamis (4/12/2025). Kegiatan yang diinisiasi Kelurahan Munjul ini menghadirkan Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat serta Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Agus Wijayanto Nugroho sebagai narasumber. Dalam paparannya,…

Meski Dijamin UU KIP, KI DKI Jakarta Tekankan Warga Punya Tujuan Jelas Saat Mengajukan Permohonan Informasi Publik

Meski Dijamin UU KIP, KI DKI Jakarta Tekankan Warga Punya Tujuan Jelas Saat Mengajukan Permohonan Informasi Publik

JAKARTA – Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Agus Wijayanto Nugroho, menekankan pentingnya setiap orang memiliki tujuan yang jelas ketika mengajukan permohonan informasi publik. Menurut Agus, permohonan informasi publik tidak boleh dijadikan alat untuk memeras apalagi mengancam badan publik. “Yang pasti bapak ibu harus punya kepentingan dan tujuan yang jelas. Kalau cuma…

Willem Sitorus dan Tiga Termohon Badan Publik Menempuh Tahapan Mediasi di Komisi Informasi DKI Jakarta

Willem Sitorus dan Tiga Termohon Badan Publik Menempuh Tahapan Mediasi di Komisi Informasi DKI Jakarta

JAKARTA – Sengketa informasi publik antara Pemohon Willem Sitorus dan Termohon Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Selatan, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan, serta Kelurahan Srengseng Sawah masuk ke tahapan mediasi. Hal tersebut ditetapkan oleh Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin berdasarkan kesepakatan para pihak dalam sidang pemeriksaan awal sengketa informasi…

Sidang Sengketa Informasi Pemohon Elnard Peter vs Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ditunda

Sidang Sengketa Informasi Pemohon Elnard Peter vs Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ditunda

JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi publik dengan agenda pemeriksaan awal antara Pemohon Elnard Peter dan Termohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang berlangsung di Ruang Sidang Lantai 1, Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025). Sidang dipimpin oleh Majelis Komisioner yang terdiri dari Luqman Hakim Arifin…

Sidang Sengketa Ijazah Mantan Gubernur: KI DKI Jakarta Dengar Ahli dan Minta Dispusip Hadir

Sidang Sengketa Ijazah Mantan Gubernur: KI DKI Jakarta Dengar Ahli dan Minta Dispusip Hadir

Jakarta — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Bonatua Silalahi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku Termohon dengan agenda pembuktian. Sidang berlangsung di Ruang Sidang Lantai 1 Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025). Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner, Agus Wijayanto Nugroho, didampingi Anggota…

KI DKI Jakarta Serahkan Laporan Kinerja 2024 Hingga Paparkan 5 Aspek Penguatan Keterbukaan Informasi Publik ke Komisi A DPRD DKI Jakarta

KI DKI Jakarta Serahkan Laporan Kinerja 2024 Hingga Paparkan 5 Aspek Penguatan Keterbukaan Informasi Publik ke Komisi A DPRD DKI Jakarta

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kinerja Tahun 2024 kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025). Harry menegaskan bahwa penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab komisioner dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh publik melalui DPRD. “Laporan ini kami serahkan…

KI DKI Jakarta Dorong Budaya Kritis Warga Lewat Pemahaman Hak atas Informasi

KI DKI Jakarta Dorong Budaya Kritis Warga Lewat Pemahaman Hak atas Informasi

JAKARTA – Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 di Aula Kantor Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025). Kegiatan ini diikuti perwakilan kelurahan dan unsur masyarakat dari wilayah Jakarta Timur. Dalam paparannya,…

KI DKI Jakarta dan DPPAPP Soroti Urgensi Tata Kelola Data di Era AI dan Big Data

KI DKI Jakarta dan DPPAPP Soroti Urgensi Tata Kelola Data di Era AI dan Big Data

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menegaskan bahwa penyelenggara layanan informasi publik, khususnya yang menangani isu perempuan dan anak, harus memiliki pemahaman kuat terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pemahaman tersebut penting agar aparatur mampu membedakan data yang wajib dibuka dan informasi yang harus dirahasiakan. “Isu perempuan dan anak…