JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui penyerahan rekomendasi hasil Evaluasi dan Monitoring (E-Monev) Tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Kelembagaan Aang Muhdi Gozali dalam kegiatan visitasi KI DKI Jakarta ke Kantor DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat,…
JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi pemeriksaan awal (legal standing) antara Pemohon Yosi Yudianto dan Termohon Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta, di Gedung Graha Mental Spiritual,Tanah Abang Jakarta Pusat pada, Rabu (11/2/2026). Dalam persidangan tersebut, Ketua Majelis Komisioner Ferid Nugroho…
JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memutuskan menolak seluruh permohonan informasi publik Pemohon Bonatua Silalahi mengenai dokumen Jokowi dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012. Majelis Komisioner menegaskan bahwa badan publik hanya berkewajiban memberikan informasi yang berada dalam penguasaan dan pendokumentasiannya. Penegasan tersebut disampaikan melalui putusan sengketa informasi antara Pemohon Bonatua Silalahi dan…
JAKARTA — Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong agar keterbukaan informasi publik dijadikan fondasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) Komisi Informasi DKI Jakarta, Ferid Nugroho, saat memimpin visitasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Ferid menegaskan peran strategis Bappeda sebagai pusat perencanaan pembangunan Jakarta. Karena…
JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Saut Maruli P. Simatupang dan Termohon Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Jakarta Utara, dengan agenda pemeriksaan awal (legal standing), pada Rabu (4/2/2026). Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Harry Ara Hutabarat, dengan anggota majelis Luqman Hakim Arifin dan Ferid Nugroho, serta didampingi…
JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Yosi Yudianto dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan agenda pemeriksaan awal legal standing, pada Rabu (4/2/2026). Ketua Majelis Komisioner Aang Muhdi Gozali menegaskan bahwa pemeriksaan awal merupakan kewenangan Komisi Informasi untuk memastikan kelengkapan permohonan serta kedudukan hukum (legal standing) baik Pemohon…
JAKARTA — Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, mendorong pembenahan dan penguatan pelayanan informasi publik hingga tingkat kecamatan dan kelurahan di wilayah Jakarta Barat. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta membangun kepercayaan publik. Hal tersebut disampaikan Ara_ sapaan akrab Harry Ara Hutabarat saat menghadiri Rapat Koordinasi…
JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Ernald Peter dan Termohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dengan agenda kesimpulan tersebut berlangsung di Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/1/2026). Dalam persidangan tersebut, Pemohon kembali tidak hadir tanpa memberikan keterangan yang jelas. Ketidakhadiran ini…
JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menilai penerapan Zona Informatif pada 189 badan publik berpredikat Informatif menjadi fondasi penting dalam memperkuat arah kebijakan Jakarta menuju kota global yang transparan, inklusif, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho, dalam keterangannya di Kantor KI DKI Jakarta,…
JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menerima pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon atas nama Bonatua Silalahi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta terkait permohonan salinan ijazah Joko Widodo yang digunakan sebagai syarat pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Permohonan sengketa informasi tersebut sebelumnya telah diregistrasi dengan Nomor 0039/X/KIP-DKI-PS/2025. Pencabutan…