Usai Dinilai Informatif, Badan Publik Wajib Pasang Zona Informatif

Usai Dinilai Informatif, Badan Publik Wajib Pasang Zona Informatif

JAKARTA – Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan bahwa setiap badan publik yang telah mendapatkan penilaian Badan Publik Informatif wajib memasang penanda Zona Informatif sebagai bentuk tanggung jawab atas layanan informasi publik. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Agus Wijayanto Nugroho, menyatakan pemasangan penanda ini penting agar masyarakat mengetahui komitmen badan publik terhadap transparansi. “Ini adalah standar…

Fakta Baru: 12 Sengketa Dipicu Warga Biasa! KI DKI: Ini Bukti Publik Makin Cerdas

Fakta Baru: 12 Sengketa Dipicu Warga Biasa! KI DKI: Ini Bukti Publik Makin Cerdas

JAKARTA — Tren keterbukaan informasi di Jakarta memasuki babak baru. Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengungkap bahwa sejak Januari hingga awal April 2026, tercatat 15 sengketa informasi masuk ke meja register. Yang mengejutkan, 12 di antaranya diajukan oleh pemohon pribadi. Tiga sengketa lainnya diajukan oleh badan hukum, yakni Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BPADI)…

Ketua KI DKI Jakarta: Zona Informatif Adalah Budaya Baru Transparansi Jakarta

Ketua KI DKI Jakarta: Zona Informatif Adalah Budaya Baru Transparansi Jakarta

JAKARTA— Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, memberikan apresiasi kepada seluruh Badan Publik Informatif yang telah memasang dan mengembangkan Zona Informatif di lingkungan kerjanya, Kamis (2/4/2026). Meski baru berjalan dua tahun sejak diinisiasi KI DKI Jakarta, Harry menilai Zona Informatif seharusnya menjadi kebanggaan sekaligus komitmen nyata setiap badan publik dalam membangun…

KIDKI: Zona Informatif adalah Kewajiban, Bukan Sekedar Predikat

KIDKI: Zona Informatif adalah Kewajiban, Bukan Sekedar Predikat

JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa penerapan Zona Informatif merupakan kewajiban setiap badan publik “informatif”, bukan sekadar target penilaian tahunan, Jakarta Pusat,pada Rabu (1/4/2026) Penegasan ini disampaikan Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA), Ferid Nugroho, sebagai bentuk dorongan agar seluruh badan publik semakin memperkuat implementasi keterbukaan informasi. Ferid menekankan bahwa zona…

KI DKI Ungkap Catatan Keterbukaan Informasi di Kelurahan Gambir

KI DKI Ungkap Catatan Keterbukaan Informasi di Kelurahan Gambir

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi ke Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan rekomendasi hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Kamis (12/3/2026). Visitasi tersebut dipimpin Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, dan diterima Sekretaris Kelurahan Gambir, Rahmat Amin, didampingi jajaran kelurahan serta…

Pemohon Disabilitas Gunakan Hak Akses Informasi, Sengketa dengan Pemprov DKI Berakhir Damai

Pemohon Disabilitas Gunakan Hak Akses Informasi, Sengketa dengan Pemprov DKI Berakhir Damai

JAKARTA – Akses terhadap informasi publik semakin terbuka bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini tercermin dari langkah Yosi Yudianto, pemohon penyandang disabilitas yang memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta. Melalui proses mediasi yang dipimpin mediator, Luqman Hakim Arifin, dua perkara sengketa informasi antara Yosi dan…

Sidang Sengketa Informasi BPAD DKI Jakarta Ditunda, Majelis Komisioner Buka Peluang Hadirkan Saksi dan Ahli

Sidang Sengketa Informasi BPAD DKI Jakarta Ditunda, Majelis Komisioner Buka Peluang Hadirkan Saksi dan Ahli

JAKARTA — Sidang penyelesaian sengketa informasi antara Pemohon Albert T. Siregar dan kawan-kawan melawan Termohon Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta memasuki tahap pembuktian. Persidangan digelar di ruang sidang Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026). Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Luqman Hakim Arifin, dengan anggota majelis Aang Muhdi Gozali…

Wakil Ketua KI DKI Jakarta: PPID Bukan Beban Administratif, tapi Strategi Bangun Kepercayaan Publik

Wakil Ketua KI DKI Jakarta: PPID Bukan Beban Administratif, tapi Strategi Bangun Kepercayaan Publik

JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi ke Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam rangka menyampaikan rekomendasi hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin mengatakan bahwa visitasi ini bertujuan mendorong badan publik untuk terus bertumbuh dan memperkuat…

KI DKI Jakarta Dorong Reformasi Keterbukaan Informasi, Dishub Naik Dua Tingkat di E-Monev 2025

KI DKI Jakarta Dorong Reformasi Keterbukaan Informasi, Dishub Naik Dua Tingkat di E-Monev 2025

JAKARTA — Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat melakukan visitasi ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rekomendasi hasil Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025. Kunjungan diterima Sekretaris Dinas Perhubungan Renny Dwi Lestari di Gedung Graha Lestari, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026). Ketua KI DKI Jakarta…

Hanya Selangkah ke Informatif, Ini Catatan Penting KI DKI Jakarta untuk RSUD Cempaka Putih

Hanya Selangkah ke Informatif, Ini Catatan Penting KI DKI Jakarta untuk RSUD Cempaka Putih

JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi ke RSUD Cempaka Putih guna menyampaikan hasil rekomendasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025,pada Senin(2/2/2026). Visitasi yang berlangsung di Ruang Lantai 4 RSUD Cempaka Putih, Rawa Sari, Jakarta Pusat, dipimpin langsung oleh Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho….