Visitasi Kelurahan Baru,KI DKI Jakarta Ingatkan Badan Publik Tak Sekadar Upload Dokumen,Tapi Pahami Pelayanan Informasi
JAKARTA — Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta,Agus Wijayanto Nugroho menegaskan pentingnya penguatan pelayanan informasi publik dan digitalisasi dalam kegiatan visitasi badan publik ke Kelurahan Baru, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (25/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Agus menyampaikan bahwa Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta tidak hanya melakukan pemantauan melalui aplikasi E-Monev, tetapi juga memberikan pendampingan langsung kepada badan publik menjelang tahapan verifikasi yang direncanakan dimulai pada akhir Agustus atau September 2026.
“Tujuan kami bersilaturahmi selain menyampaikan secara langsung, juga memberikan catatan-catatan penting sebagai persiapan monev mendatang,” ujar Agus.
Menurutnya, Kelurahan Baru saat ini telah meraih nilai 86 dan masuk kategori menuju informatif. KI DKI Jakarta berharap Kelurahan Baru dapat mencapai kategori informatif dengan nilai minimal 90.
Agus menjelaskan, terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti, di antaranya penguatan regulasi, dokumentasi laporan, serta digitalisasi informasi publik.
Menurut Agus, menilai regulasi pelayanan informasi sejatinya sudah tersedia dan dapat diunduh untuk kemudian dipublikasikan melalui website resmi badan publik.
“Website menjadi rumah utama informasi publik. Namun saat ini media sosial juga penting untuk menyebarluaskan konten website, laporan kegiatan, maupun berbagai informasi pelayanan publik,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemahaman petugas pelayanan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Menurut Agus, badan publik perlu menyediakan alur permohonan informasi yang jelas agar masyarakat memahami mekanisme layanan informasi, meski petugas front desk belum sepenuhnya memahami regulasi secara detail.
Selain itu, Agus mengungkapkan bahwa permohonan informasi terkait pengadaan barang dan jasa cukup banyak diajukan masyarakat. Karena itu, badan publik diminta tetap responsif dalam memberikan jawaban terhadap permohonan informasi sepanjang informasi tersebut terbuka untuk publik.
“Mohon dibantu untuk merespons dan menjawab permohonan informasi selama memang bisa diberikan. Jika terdapat keberatan atau persoalan lebih lanjut, nantinya dapat diselesaikan melalui sengketa informasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agus juga mendorong badan publik memanfaatkan program coaching clinic yang diselenggarakan KI DKI Jakarta sebagai pra-kondisi menghadapi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.
Kegiatan coaching tersebut dapat dilakukan melalui Zoom maupun secara langsung di kantor KI DKI Jakarta.
Sementara itu, Sekretaris Kelurahan Baru, Jamilah menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pendampingan yang dilakukan KI DKI Jakarta.
“Kami bersyukur Kelurahan Baru masih berada pada kategori menuju informatif. Meski terdapat keterbatasan, terutama dengan adanya pejabat baru di lingkungan kelurahan, kami tetap optimistis tahun ini bisa mencapai kategori informatif,” kata Jamilah.
Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan pembenahan secara bertahap untuk memenuhi berbagai indikator keterbukaan informasi publik.
Pada kesempatan yang sama, Agus juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kota Jakarta Timur yang dinilai responsif dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui keterlibatan kecamatan dan kelurahan.
