Author: Ardiansyah Fadli

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menunda sidang kedua pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon H. Murtadih melawan Termohon Kelurahan Jagakarsa dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta. Penundaan dilakukan untuk memastikan legal standing kuasa Pemohon serta kelengkapan dokumen terkait pengecualian informasi publik Termohon. Dalam persidangan, Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta…

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak konstitusional warga negara yang lahir dari semangat reformasi dan wajib dijalankan oleh seluruh badan publik. “UU KIP ini lahir sebagai buah reformasi 1998 dan menjadi salah satu instrumen yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi publik….

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi gabungan dalam rangka pembinaan dan tindak lanjut hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik kepada badan publik di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026). Dalam kegiatan tersebut, Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta Ferid Nugroho menekankan pentingnya komitmen badan publik…

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan Harry saat menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Implementasi Keterbukaan Informasi BPJS Kesehatan” yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Kantor…

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Jakarta Utara dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik hingga tingkat kecamatan, kelurahan, puskesmas dan sekolah. Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Agus Wijayanto Nugroho mengatakan keberhasilan badan publik dalam membangun tata kelola layanan informasi sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan. “Kami mengapresiasi…

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan putusan sela terhadap 11 register sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon Willem Sitorus pada Rabu (24/6/2026). Dalam amar putusannya, Majelis Komisioner menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena dinilai tidak diajukan secara sungguh-sungguh dan tidak beritikad baik. “Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan menyatakan permohonan Pemohon dilakukan…