JAKARTA – Pemohon Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda, dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) bersama tiga Termohon badan publik yaitu SDN Batu Ampar 10 Pagi Jakarta, SMKN 46 Jakarta, dan SMKN 48 Jakarta menyepakati hasil mediasi sengketa informasi publik yang difasilitasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Selasa…
JAKARTA – Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Aang Muhdi Ghozali mengingatkan seluruh badan publik untuk mulai mempersiapkan dokumen dan data dukung guna mengikuti pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2026. Menurut Aang, pelaksanaan E-Monev tahun ini dijadwalkan dimulai pada 7 Agustus 2026. Karena itu, badan publik diminta melakukan persiapan sejak dini agar…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengabulkan permohonan sengketa informasi publik yang diajukan oleh Albert T. Siregar dkk terhadap Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta terkait permohonan informasi aset lahan parkir di Kawasan Ruko Bona Indah Plaza. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 0031/IX/KIP-DKI-PS-M-A/2025 yang dipublikasikan melalui situs resmi Komisi Informasi Provinsi…
JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengucapkan selamat atas pelantikan Suhud Alynudin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024–2029. Harry berharap kepemimpinan baru Ketua DPRD DKI Jakarta dapat mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Kami mengucapkan…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang kedua pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon Willem Sitorus dan sejumlah badan publik pada Rabu (3/6/2026). Termohon dalam perkara tersebut yaitu Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Jakarta Utara, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kelurahan Pesanggrahan, dan…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menguatkan komitmen badan publik terhadap keterbukaan informasi publik serta menyampaikan rekomendasi hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev). Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menekankan pentingnya komitmen pimpinan badan publik untuk mendorong Kelurahan…
JAKARTA – Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Ferid Nugroho menyampaikan bahwa di era digital saat ini masyarakat dituntut cerdas dalam memilah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. “Di era digital saat ini, yang sulit bukan bukan bagaimana mendapatkan informasi, tetapi bagaimana memilih dan memilah informasi yang benar dan akurat,”…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon Willem Sitorus dan sejumlah Termohon pada Rabu (20/5/2026). Adapun Termohon dalam perkara tersebut yaitu Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Sudin PRKP) Jakarta Utara, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) dengan Termohon SDN Batu Ampar 10 Pagi Jakarta, SMKN 46 Jakarta, dan SMKN 48 Jakarta, Selasa (19/5/2026). Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Ferid Nugroho menjelaskan bahwa…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BAPDI) dan Termohon Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Selasa (19/5/2026). Dalam persidangan tersebut, Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho meminta para pihak melengkapi dokumen legal standing sebagai syarat mengikuti proses…