Gandeng Pemprov, KI DKI Jakarta Bangun Aplikasi E-Monev untuk Pengisian SAQ Lebih Responsif dan Aksesibel
JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan aplikasi E-Monitoring and Evaluation (E-Monev) Badan Publik. Aplikasi ini dikembangkan melalui kolaborasi strategis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta guna mempermudah pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ).
Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi mandiri ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik yang lebih masif, terintegrasi, dan akuntabel. Sebelumnya, pengisian SAQ dilakukan secara manual menggunakan Google Drive serta menumpang pada aplikasi dari KI Pusat.
“E-Monev tahun sebelumnya kita mengisi SAQ secara manual menggunakan Google Drive dan juga aplikasi dari KI Pusat. Tahun ini, berkat kolaborasi KI DKI dengan Pemprov DKI, kami membuat aplikasi E-Monev sendiri,” ujar Luqman.
Luqman menyebut, aplikasi terbaru ini dirancang agar lebih aksesibel dan ramah pengguna (user-friendly). Secara teknis, menurut Luqman, pengelolaan mandiri ini memungkinkan penanganan kendala dan pemeliharaan sistem (maintenance) dapat dilakukan secara cepat dan efisien tanpa bergantung pada pihak luar.
Selain kemudahan teknis, sistem ini juga disesuaikan dengan indikator penilaian spesifik yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan daerah serta pembaruan fitur keamanan data badan publik.
Luqman menuturkan bahwa pada tahun ini, target peserta E-Monev meningkat menjadi 1.001 badan publik, naik dari 829 badan publik pada tahun sebelumnya.
“Target kami pada E-Monev tahun ini mencapai 1.001 peserta badan publik. Tentu peluncuran aplikasi E-Monev ini menjadi sebuah keharusan karena kita mengelola aplikasi tersebut secara cepat dan mandiri,” tambah Luqman.
Melalui inovasi ini, lanjut Luqman, KI DKI Jakarta berharap peningkatan kualitas keterbukaan informasi dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demi mewujudkan visi “Kunci Jakarta Terbuka, Jakarta Mendunia” pungkas Luqman.
