JAKARTA – Sidang pembuktian sengketa informasi publik antara Pemohon Saut Maruli Simatupang dan Termohon Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kembali digelar pada Rabu (8/4/2026). Dalam sidang tersebut, Majelis Komisioner KI DKI Jakarta menerima sebanyak 17 bukti dokumen dari Pemohon dan empat bukti dokumen dari Termohon. “Bukti dokumen para pihak telah kami terima dan akan…
JAKARTA – Pengelolaan layanan informasi publik secara digital harus dimaksimalkan badan publik untuk memberikan kemudahan masyarakat. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta bahkan menjadikan digitalisasi layanan informasi publik sebagai salah satu indikator penilaian dalam pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-.Monev). Meski demikian, Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menegaskan bahwa salah satu kesalahan terbesar yang masih…
JAKARTA – Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Aang Muhdi Ghozali mendorong seluruh badan publik untuk terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam layanan informasi publik. Menurut Aang, peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai langkah, di antaranya perbaikan sistem layanan informasi serta penyediaan ruang khusus bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sosialisasi peningkatan kualitas pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dalam E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) di Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Utara, Selasa (17/3/2026). Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi pasien hingga pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berjenjang hingga ke…
JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat, Kamis (12/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan rekomendasi hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) keterbukaan informasi publik serta mendorong peningkatan kualitas layanan informasi di tingkat kelurahan. Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta Ferid Nugroho, mengatakan bahwa peningkatan…
JAKARTA – Pemohon Yosi Yudianto bersama Termohon Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta menyepakati hasil mediasi sengketa informasi publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026). Mediasi antara para pihak berhasil mencapai kesepakatan berkat bantuan mediator Luqman Hakim Arifin. “Alhamdulillah…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pembuktian sengketa informasi publik antara Pemohon Saut Maruli Simatupang dan Termohon Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara pada Rabu (11/3/2026). Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat meminta para pihak untuk menunjukkan dokumen alat bukti. Menurut Harry, alat bukti tertulis penting…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Senin (9/3/2026). Kunjungan ini bertujuan menyampaikan rekomendasi hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2025. Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menyampaikan bahwa berdasarkan laporan hasil E-Monev, Kecamatan Pademangan berada pada predikat Menuju Informatif dengan nilai 87,6 poin. Menurut Luqman,…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026). Visitasi tersebut bertujuan menyampaikan rekomendasi hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2025. Komisioner Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali menyampaikan bahwa berdasarkan laporan hasil E-Monev, Kecamatan Menteng berada pada predikat Menuju Informatif dengan nilai 84 poin. Menurut…
JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pemeriksaan legal standing keempat dalam sengketa informasi publik antara Pemohon Roby Tutuarima dan Termohon RS Primaya PGI Cikini, Selasa (3/3/2026). Dalam persidangan tersebut, Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, meminta Termohon menjelaskan secara komprehensif status hukumnya, khususnya terkait kedudukan sebagai badan publik…