Workshop KPU RI, Ketua KI DKI Jakarta Sosialisasikan Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Workshop KPU RI, Ketua KI DKI Jakarta Sosialisasikan Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

BOGOR — Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat memaparkan hukum acara penyelesaian sengketa informasi publik dalam kegiatan In House Training Workshop Teknik dan Strategi Beracara bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kegiatan tersebut diselenggarakan KPU RI bekerja sama dengan Justitia Training Center di Bigland Hotel Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026). Dalam…

KI DKI Dorong Kanwil Kemenag DKI Tingkatkan Layanan Informasi Publik Secara Proaktif

KI DKI Dorong Kanwil Kemenag DKI Tingkatkan Layanan Informasi Publik Secara Proaktif

JAKARTA – Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Aang Muhdi Ghozali mendorong Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Menurut Aang, peningkatan kualitas tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memastikan informasi yang disediakan dapat menjangkau dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. “E-Monev…

KPU DKI Susun Standar Layanan Pemutakhiran Data Pemilih, Ketua KI DKI Tekankan Keseimbangan Transparansi dan Pelindungan Data Pribadi

KPU DKI Susun Standar Layanan Pemutakhiran Data Pemilih, Ketua KI DKI Tekankan Keseimbangan Transparansi dan Pelindungan Data Pribadi

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menyebut langkah KPU DKI Jakarta menyusun standar pelayanan dan prosedur layanan pemutakhiran data pemilih merupakan indikator positif bagi penguatan tata kelola informasi publik di lingkungan penyelenggara pemilu. Menurut Harry, layanan pemutakhiran data pemilih tersebut harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan pelindungan data…

Polres Depok Disengketakan Andy Firmansyah di Komisi Informasi DKI Jakarta

Polres Depok Disengketakan Andy Firmansyah di Komisi Informasi DKI Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang lanjutan pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon Andy Firmansyah dan Termohon Polres Metro Depok, Rabu (29/7/2026). Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat meminta para pihak menunjukkan dan melengkapi dokumen legal standing sebagai syarat untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik. “Para pihak silakan…

Riwayat Tanah SDN Jagakarsa 04 Pagi Jadi Objek Sengketa Informasi, KI DKI Dorong Mediasi Para Pihak

Riwayat Tanah SDN Jagakarsa 04 Pagi Jadi Objek Sengketa Informasi, KI DKI Dorong Mediasi Para Pihak

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang lanjutan pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon H. Murtadih melawan Termohon Kelurahan Jagakarsa dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta di Kantor KI DKI Jakarta, Selasa (28/7/2026). Dalam persidangan, Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin meminta para pihak melengkapi dokumen…

Pastikan Legal Standing Kuasa Pemohon, KI DKI Jakarta Tunda Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi H. Murtadih

Pastikan Legal Standing Kuasa Pemohon, KI DKI Jakarta Tunda Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi H. Murtadih

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menunda sidang kedua pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon H. Murtadih melawan Termohon Kelurahan Jagakarsa dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta. Penundaan dilakukan untuk memastikan legal standing kuasa Pemohon serta kelengkapan dokumen terkait pengecualian informasi publik Termohon. Dalam persidangan, Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta…

Sosialisasikan UU KIP, KI DKI Ajak Masyarakat Manfaatkan PPID untuk Mengakses Informasi Publik

Sosialisasikan UU KIP, KI DKI Ajak Masyarakat Manfaatkan PPID untuk Mengakses Informasi Publik

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik sekaligus mendorong badan publik memberikan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel. Komisioner Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta…

KI DKI Jakarta Tunda Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi Publik Termohon BPN Jakarta Selatan

KI DKI Jakarta Tunda Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi Publik Termohon BPN Jakarta Selatan

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menunda sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Derek Prabu Maras selaku Pemohon dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan sebagai Termohon, Rabu (15/7/2026). Penundaan tersebut diputuskan lantaran pihak Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan keterangan resmi. “Karena Pemohon tidak hadir, maka sidang kami tunda satu minggu ke…

Kelurahan Jagakarsa dan BPAD Disengketakan H Murtadih di Komisi Informasi DKI Jakarta

Kelurahan Jagakarsa dan BPAD Disengketakan H Murtadih di Komisi Informasi DKI Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon H. Murtadih dengan Termohon Kelurahan Jagakarsa dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta, Selasa (14/7/2026). Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin meminta para pihak untuk melengkapi dokumen legal standing sebagai syarat mengikuti proses penyelesaian…

KI DKI Jakarta Bekali Camat dan Lurah di Jakarta Selatan Terkait UU Keterbukaan Informasi Publik

KI DKI Jakarta Bekali Camat dan Lurah di Jakarta Selatan Terkait UU Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak konstitusional warga negara yang lahir dari semangat reformasi dan wajib dijalankan oleh seluruh badan publik. “UU KIP ini lahir sebagai buah reformasi 1998 dan menjadi salah satu instrumen yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi publik….