JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi ke SDN Karet Tengsin 13 Pagi pada Jumat, 29 Mei 2026. Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan hasil rekomendasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sekaligus menyerahkan piagam penghargaan kepada SDN Karet Tengsin 13 Pagi yang berhasil meraih predikat Menuju Informatif pada pelaksanaan E-Monev…
JAKARTA – Komitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik terus didorong hingga ke lingkungan satuan pendidikan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas di sekolah, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, melakukan visitasi ke SDN 04 Bambu Apus, Jakarta Timur, Jumat (29/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, Luqman menyerahkan sertifikat hasil Electronic…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menguatkan komitmen badan publik terhadap keterbukaan informasi publik serta menyampaikan rekomendasi hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev). Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menekankan pentingnya komitmen pimpinan badan publik untuk mendorong Kelurahan…
JAKARTA — Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta,Agus Wijayanto Nugroho menegaskan pentingnya penguatan pelayanan informasi publik dan digitalisasi dalam kegiatan visitasi badan publik ke Kelurahan Baru, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (25/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, Agus menyampaikan bahwa Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta tidak hanya melakukan pemantauan melalui aplikasi E-Monev, tetapi juga…
JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendukung gerakan pemilahan dan pengolahan sampah sebagai gerakan bersama yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan badan publik. Sejalan kebijakan keterbukaan informasi publik(KIP), KI DKI Jakarta mendorong kecamatan dan kelurahan menyampaikan informasi pengelolaan sampah secara real-time melalui website dan media sosial resmi. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bidang Kelembagaan…
JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi ke SDN 05 Tanah Tinggi, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026) sebagai bagian dari tindak lanjut hasil Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komisioner Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali. Dalam kesempatan itu, KI DKI Jakarta…
JAKARTA – Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Ferid Nugroho menyampaikan bahwa di era digital saat ini masyarakat dituntut cerdas dalam memilah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. “Di era digital saat ini, yang sulit bukan bukan bagaimana mendapatkan informasi, tetapi bagaimana memilih dan memilah informasi yang benar dan akurat,”…
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, memimpin visitasi ke SMPN 63 Jakarta pada Kamis (21/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan surat rekomendasi hasil Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sekaligus menyosialisasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam visitasi itu, Luqman menyoroti penurunan nilai…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon Willem Sitorus dan sejumlah Termohon pada Rabu (20/5/2026). Adapun Termohon dalam perkara tersebut yaitu Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Sudin PRKP) Jakarta Utara, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,…
JAKARTA — Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, menegaskan bahwa pihaknya meminta pemohon untuk menjelaskan secara rinci tujuan, kepentingan, serta manfaat permintaan informasi publik yang diajukan kepada badan publik. Majelis meminta pemohon memberikan penjelasan yang kuat sebagai representasi kepentingan publik. Ketika meminta informasi, harus dijelaskan manfaat dan tujuannya, atau apakah…