KI DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Sepakat Sinergi Sosialisasi KIP Bagi RSUD dan Puskesmas
Jakarta— Komisi Informasi DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan sepakat dalam waktu dekat bersinergi mengadakan sosialisasi keterbukaan informasi publik (KIP) bagi RSUD dan Puskesmas, pada Selasa (27/2/2024).
Hal itu disampaikan saat audiensi Komisi Informasi DKI Jakarta ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dipimpin Aang Muhdi Gozali selaku Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Petojo Jakarta Pusat.
“Audiensi guna membahas sinergi antara KI DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan. Kami sangat berharap dapat mengkoordinasikan PPID RSUD dan Puskesmas sehinga lebih optimal dan siap menuju Monev 2024,” ucap Aang Muhdi Gozali, Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi.
Menurut Aang, kegiatan monitoring ini sebagai upaya meningkatkan Badan Publik lebih siap menuju monev 2024 juga meningkatkan “awareness” bagi sektor Kesehatan dalam mengelola informasi publik.
Ia juga menuturkan, saat Monev 2023 diikutsertakan 12 RSUD tipe A dan B, dan hanya 4 RSUD dengan predikat Kurang dan Tidak Informatif. Rencananya Tahun 2024, E-Monev akan diikutsertakan semua RSUD tipe A sampai D.
Kegiatan itu rencananya akan diikutsertakan RSUD Tipe A sampai D serta Puskesmas DKI Jakarta yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Hal itu disambut baik Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Mabruri mengungkapkan Dinas Kesehatan sudah memiliki rencana melakukan penguatan layanan informasi publik.
“Kami sangat senang dengan kunjungan dari Komisi Informasi DKI Jakarta. Momentum yang tepat, Dinas Kesehatan rencana akan mengadakan sosialisasi bagi RSUD dan Puskesmas,” kata Mabruri, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Ia juga menuturkan, meski Puskesmas tidak dilibatkan dalam monev, akan tetapi perlu diberikan pencerahan informasi awal tentang keterbukaan informasi publik, terutama tata kelola informasi sektor kesehatan.
“Tentu berharap KI DKI Jakarta dapat memberikan informasi seputar teknis E-Monev selanjutnya di sosialisasi nanti,” ungkap Mabruri.
Aang juga berharap Dinas Kesehatan tahun ini agar mempertahankan predikat informatif karena masih dengan aspek penilaian E Monev yang sama. Enam Aspek penilaian tersebut diantaranya Kualitas informasi, Sarana dan Prasarana, Jenis layanan, Pelayanan Komitmen dan Digitalisasi.
“Dinas Kesehatan sudah informatif dan pertahankan serta tingkatkan dengan inovasi lainnya,” tandas Aang Muhdi Gozali.
Diketahui, Audiensi disambut hangat oleh Kepala Sub Bagian Umum (Kasubag Umum) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Mabruri serta jajaran tim PPID Dinas Kesehatan.
