KI DKI Perpanjang Waktu Pengisian SAQ Monev Hingga 9 September 2022

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa pengisian SAQ Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2022 selama delapan hari kerja atau dari Rabu, 31 Agustus hingga Jumat, 9 September 2022.

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa pengisian SAQ Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2022 selama delapan hari kerja atau dari Rabu, 31 Agustus hingga Jumat, 9 September 2022.

Perpanjangan tersebut ditetapkan melalui rapat pleno Komisi Informasi DKI Jakarta yang dilaksanakan Senin (29/08/2022).

Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Nelvia Gustina mengatakan perpanjangan waktu pengisian SAQ dilakukan guna mengoptimalisasi dan memberikan kesempatan agar seluruh badan publik di Jakarta dapat berpartisipasi menjadi peserta Monev tahun 2022.

“Berdasarkan rapat pleno yang kami lakukan, dan untuk mengoptimalisasi agar seluruh badan publik di Jakarta dapat menjadi peserta Monev maka kami putuskan untuk memperpanjang pengisian dan pengembalian SAQ terhitung delapan hari kerja, atau dari tanggal 31 Agustus hingga 9 September 2022,” kata Nelvia di Jakarta, Selasa (30/08/2022).

Menurutnya, setelah tahapan pengisian SAQ Monev ini berakhir nantinya akan dilanjutkan dengan tahapan verifikasi dan penilaian SAQ dan dilanjutkan dengan Presentasi Badan Publik.

Karena itu, seluruh badan publik yang belum melakukan pengisian SAQ Monev agar dapat segera memanfaatkan perpanjangan atau penambahan waktu selama delapan hari kerja.

“Kami mengingatkan kepada seluruh badan publik di Jakarta untuk segera mengisi kuesioner yang kami tambah waktunya hingga 9 September 2022,” ujarnya.

Nelvia menjelaskan Monev merupakan instrumen yang sangat penting untuk memastikan apakah badan publik di seluruh wilayah DKI Jakarta telah mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Monev ini menjadi alat ukur untuk mengetahui sejauh mana pelayanan informasi publik di Jakarta itu dilakukan dengan prinsip cepat, mudah dan dapat memberikan rasa aman, nyaman bagi warga Jakarta,” jelasnya.

Dia menyebut pada Monev Tahun ini, KI DKI tidak hanya memberikan penghargaan kepada badan publik informatif, melainkan juga akan menyertakan rekomendasi kepada setiap badan publik mengenai apa saja yang mesti dilengkapi untuk bisa menjadi badan publik yang informatif.

Tahun ini juga, lanjut Nelvia, KI DKI menargetkan sebanyak 163 badan publik dapat menjadi peserta dalam pelaksanaan monev.

Dengan begitu semakin banyak badan publik yang mengikuti monev, otomatis akan memberikan dampak yang lebih besar terutama dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan pelayanan infromasi publik yang berkualitas untuk masyarakat.

Diketahui, hingga Senin (29/08/2022) total terdapat 88 Badan Publik yang telah melakukan pengisian SAQ Monev, berikut daftarnya:

1. BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
2. DPW PARTAI PKB DKI JAKARTA
3. RSUD JAGAKARSA
4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA
5. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
6. DPW PSI JAKARTA
7. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
8. PT. JAMKRIDA
9. SMA N 71 JAKARTA TIMUR
10. POLRES JAKARTA SELATAN

11. PT. JAKARTA TOURISINDO
12. BIRO PEMERINTAHAN
13. PT. PEMBANGUNAN SARANA JAYA
14. PDI PERJUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
15. KECAMATAN MAKASAR
16. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
17. DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA
18. KELURAHAN KAMPUNG RAWA
19. SMA NEGERI 45 JAKARTA
20. SMP N 98 JAKARTA

21. KELURAHAN GELORA
22. BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
23. KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN
24. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
25. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
26. PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK
27. BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
28. SMA NEGERI 1 JAKARTA
29. KELURAHAN GROGOL SELATAN
30. PT PEMBANGUNAN JAYA

31. KELURAHAN CIPULIR
32. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA
33. PARTAI DEMOKRAT DKI JAKARTA
34. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN
35. DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA
36. KECAMATAN MENTENG
37. DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA
38. KELURAHAN PONDOK PINANG
39. RSUD KOJA

40. KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
41. DPD PARTAI GERINDRA DKI JAKARTA
42. KECAMATAN PALMERAH
43. KECAMATAN MATRAMAN
44. PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
45. SMP NEGERI 55 JAKARTA UTARA
46. SMA NEGERI 42 JAKARTA TIMUR
47. DINAS PERHUBUNGAN
48. WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
49. SMA NEGERI 26 JAKARTA SELATAN
50. KELURAHAN BALIMESTER

51. SMP NEGERI 214 JAKARTA TIMUR
52. BADAN NARKOTIKA NASIONAL
53. KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH DKI JAKARTA
54. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DKI JAKARTA
55. PARTAI NASDEM DKI JAKARTA
56. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DKI JAKARTA
57. BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL PROV. DKI JAKARTA
58. BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
59. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV. DKI JAKARTA
60. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. DKI JAKARTA

61. BADAN PERTANAHAN JAKARTA PUSAT
62. PT. TRANSPORTASI JAKARTA
63. BADAN PERTANAHAN JAKARTA TIMUR
64. POLRES PELABUHAN TANJUNG PRIOK
65. SMA NEGERI 40 JAKARTA UTARA
66. SMA NEGERI 18 JAKARTA UTARA
67. KELURAHAN CIRACAS
68. KECAMATAN SENEN
69. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
70. SMP NEGERI 95 JAKARTA UTARA

71. BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
72. POLRES METRO JAKARTA TIMUR
73. BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROV. DKI JAKARTA
74. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
75. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV. DKI JAKARTA
76. RSUD PASAR MINGGU
77. DINAS KESEHATAN PROV. DKI JAKARTA
78. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. DKI JAKARTA
79. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
80. RSKD DUREN SAWIT

81. KELURAHAN GADING TIMUR
82. SMA NEGERI 101 JAKARTA BARAT
83. FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROV. DKI JAKARTA
84. BADAN KEPEGAWAIN DAERAH PROV. DKI JAKARTA
85. PT. MRT JAKARTA
86. PT. PAM JAYA
87. KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA PROV. DKI JAKARTA
88. KECAMATAN CEMPAKA PUTIH