Ketua KI DKI: BUMD Miliki Peran Strategis, Saatnya Gerakan Pilah Sampah Jadi Gerakan Bersama

JAKARTA -Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengatakan, gerakan pilah sampah merupakan tanggung jawab bersama yang perlu didukung seluruh badan publik, termasuk BUMD.

Menurutnya, kekuatan masing-masing badan publik dapat dikapitalisasi untuk memperluas dampak gerakan tersebut, khususnya melalui keterbukaan informasi dan pemanfaatan ruang digital.

“Gerakan pilah sampah ini menjadi tanggung jawab bersama. BUMD memiliki kekuatan yang besar, sehingga mari kita sukseskan gerakan ini dengan kekuatan yang dimiliki masing-masing,” ujar Harry, di kantor KI DKI Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Ia mendorong BUMD untuk mengoptimalkan seluruh saluran PPID, terutama dalam penyediaan informasi setiap saat mengenai program dan kontribusi BUMD dalam pengelolaan sampah. Informasi berkala maupun informasi serta-merta juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat.

Menurut Harry, ruang digital perlu dimanfaatkan secara positif untuk menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya dengan mengolah sampah menjadi produk atau sumber daya yang bernilai.

“Bagaimana gerakan pilah sampah ini bisa memberikan dampak lebih besar kepada masyarakat, termasuk bagaimana sampah dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai atau menghasilkan nilai ekonomi. Ini perlu dikapitalisasi melalui berbagai platform digital,” katanya.

Harry menambahkan, sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam intruksi Gubernur DKI Jakarta No.5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, KI DKI siap mendukung gerakan tersebut melalui penguatan keterbukaan informasi.

Ia berharap setiap BUMD dapat berkontribusi sesuai kekuatan dan kapasitasnya secara konsisten.

“Badan publik memiliki kekuatan masing-masing. Mari kita berdayakan kekuatan itu. Memang membutuhkan waktu dan konsistensi, tetapi harus ada yang ulet untuk mengerjakannya agar menjadi tujuan bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani menyambut baik dorongan tersebut sebagai bagian dari komitmen BUMD untuk menjadi badan publik yang informatif sekaligus mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengendalian sampah.

Ia mengatakan, sejumlah BUMD memiliki program yang dapat dikembangkan dan dikomunikasikan melalui ruang digital. Perumda Pasar Jaya, misalnya, dapat memperkuat peran pengendalian sampah melalui pengelolaan di lingkungan pasar.

PT Pembangunan Jaya Ancol juga memiliki potensi pengolahan sampah yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan dipublikasikan sebagai bagian dari kinerja BUMD.

“Ini menjadi wujud komitmen BUMD sebagai badan publik yang informatif dan mendukung gerakan kebijakan pemerintah mengenai pilah sampah,” kata Fitria, saat sosialisasi keterbukaan informasi publik di kantor BP BUMD, pada Senin (21/9/2026)

Ia menambahkan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) juga memiliki program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Berbagai program tersebut, menurutnya, dapat dikapitalisasi melalui kanal informasi dan platform digital untuk menunjukkan kontribusi BUMD dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, gerakan pilah sampah tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi dapat menjadi gerakan bersama yang diperkuat melalui kolaborasi, keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi digital, dan kekuatan masing-masing BUMD.