Meski Dijamin UU KIP, KI DKI Jakarta Tekankan Warga Punya Tujuan Jelas Saat Mengajukan Permohonan Informasi Publik

Meski Dijamin UU KIP, KI DKI Jakarta Tekankan Warga Punya Tujuan Jelas Saat Mengajukan Permohonan Informasi Publik

JAKARTA – Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Agus Wijayanto Nugroho, menekankan pentingnya setiap orang memiliki tujuan yang jelas ketika mengajukan permohonan informasi publik. Menurut Agus, permohonan informasi publik tidak boleh dijadikan alat untuk memeras apalagi mengancam badan publik. “Yang pasti bapak ibu harus punya kepentingan dan tujuan yang jelas. Kalau cuma…

Willem Sitorus dan Tiga Termohon Badan Publik Menempuh Tahapan Mediasi di Komisi Informasi DKI Jakarta

Willem Sitorus dan Tiga Termohon Badan Publik Menempuh Tahapan Mediasi di Komisi Informasi DKI Jakarta

JAKARTA – Sengketa informasi publik antara Pemohon Willem Sitorus dan Termohon Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Selatan, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan, serta Kelurahan Srengseng Sawah masuk ke tahapan mediasi. Hal tersebut ditetapkan oleh Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin berdasarkan kesepakatan para pihak dalam sidang pemeriksaan awal sengketa informasi…

KI DKI Jakarta Serahkan Laporan Kinerja 2024 Hingga Paparkan 5 Aspek Penguatan Keterbukaan Informasi Publik ke Komisi A DPRD DKI Jakarta

KI DKI Jakarta Serahkan Laporan Kinerja 2024 Hingga Paparkan 5 Aspek Penguatan Keterbukaan Informasi Publik ke Komisi A DPRD DKI Jakarta

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kinerja Tahun 2024 kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025). Harry menegaskan bahwa penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab komisioner dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh publik melalui DPRD. “Laporan ini kami serahkan…

KI DKI Jakarta Dorong Satpol PP Perkuat Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Perda Melalui UU KIP

KI DKI Jakarta Dorong Satpol PP Perkuat Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Perda Melalui UU KIP

JAKARTA – Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta merupakan badan publik yang wajib mengelola serta menyediakan layanan informasi publik secara transparan. “Satpol PP itu badan publik. Karena itu, ia berkewajiban mengelola layanan informasi publiknya,” ujar Aang dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM…

Satpol PP Wajib Pahami UU Keterbukaan Informasi Publik, Ini Penjelasan Ketua KI DKI Jakarta

Satpol PP Wajib Pahami UU Keterbukaan Informasi Publik, Ini Penjelasan Ketua KI DKI Jakarta

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menegaskan pentingnya pemahaman yang kuat terkait pengelolaan informasi publik di internal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Harry saat menjadi narasumber dalam kegiatan peningkatan kualitas SDM Satpol PP terkait keterbukaan informasi publik yang digelar di Lido Lake Resort, Bogor,…

KI DKI Jakarta Tekankan Pentingnya Digitalisasi Layanan Informasi Publik di Sudin Kesehatan Kepulauan Seribu

KI DKI Jakarta Tekankan Pentingnya Digitalisasi Layanan Informasi Publik di Sudin Kesehatan Kepulauan Seribu

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menegaskan pentingnya penguatan digitalisasi dalam pengelolaan layanan informasi publik, khususnya di lingkungan Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Kepulauan Seribu. Hal itu disampaikan oleh Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) Ferid Nugroho dalam kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi di Kantor Sudin Kesehatan Kepulauan Seribu, Sunter, Jakarta Utara,…

Tim Penilai E-Monev Minta Sekolah di Jakarta Gelar Sosialisasi Internal untuk Memperkuat Pemahaman terkait Keterbukaan Informasi Publik

Tim Penilai E-Monev Minta Sekolah di Jakarta Gelar Sosialisasi Internal untuk Memperkuat Pemahaman terkait Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sekaligus Tim Penilai Presentasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Luqman Hakim Arifin meminta badan publik sekolah di Jakarta untuk menggelar sosialisasi internal terkait keterbukaan informasi publik. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman sumber daya manusia (SDM) dalam menata kelola layanan informasi publik. “Pada 2026, kami menyarankan…

Optimalisasi Konten Hingga Kualitas Layanan Informasi Jadi Rekomendasi Tim Penilai E-Monev untuk Sekolah di Jakarta

Optimalisasi Konten Hingga Kualitas Layanan Informasi Jadi Rekomendasi Tim Penilai E-Monev untuk Sekolah di Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar tahapan presentasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik Tahun 2025 di Jakarta Creative Hub (JCH), Gedung Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025). Pada agenda tersebut, para pimpinan badan publik dari Suku Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di Jakarta memaparkan laporan pengelolaan layanan informasi publik masing-masing. Tim Penilai…

Kelurahan di Jakarta Ungkap Tantangan Pengelolaan Informasi Publik dalam Presentasi E-Monev 2025

Kelurahan di Jakarta Ungkap Tantangan Pengelolaan Informasi Publik dalam Presentasi E-Monev 2025

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar tahapan presentasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik Tahun 2025 di Jakarta Creative Hub (JCH), Gedung Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025). Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pimpinan badan publik kelurahan memaparkan laporan layanan informasi publiknya. Tim Penilai sekaligus Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi…

KI DKI Jakarta Dorong Kelurahan Inisiasi Pembentukan PPID di Tingkat RT dan RW

KI DKI Jakarta Dorong Kelurahan Inisiasi Pembentukan PPID di Tingkat RT dan RW

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sekaligus Tim Penilai Presentasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Harry Ara Hutabarat meminta badan publik kelurahan mendorong pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat RT dan RW. “Ke depan, saya memberikan tantangan kepada Bapak dan Ibu lurah yang telah berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik untuk membentuk…