12 Badan Publik Sampaikan Tanggapan Tertulis dalam Sidang Sengketa Informasi dengan PKN, Begini Isinya
|

12 Badan Publik Sampaikan Tanggapan Tertulis dalam Sidang Sengketa Informasi dengan PKN, Begini Isinya

JAKARTA – 12 badan publik yang menjadi Termohon dalam sengketa informasi dengan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) menyampaikan tanggapan tertulisnya kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Selasa (10/9/2024). Tanggapan tertulis tersebut merupakan respon yang dimintakan majelis komisioner kepada para pihak dalam sidang pemeriksaan awal Rabu, (4/9/2024), sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara sengketa informasi…

Masuk Tahap Pembuktian, Majelis Komisioner Gelar Pemeriksaan Tertutup Dokumen yang Dikecualikan Terkait IMB
|

Masuk Tahap Pembuktian, Majelis Komisioner Gelar Pemeriksaan Tertutup Dokumen yang Dikecualikan Terkait IMB

JAKARTA – Sengketa informasi publik antara Pemohon Belson Evriko Sinaga dan Termohon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta masuk tahap Pembuktian Ke-III di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Selasa (10/9/2024). Dalam sidang tersebut, Majelis Komisioner KI DKI Jakarta memeriksa sejumlah bukti yang dihadirkan para pihak mengenai objek informasi yang disengketakan….

Civitas Akademika Komunikasi UIN Jakarta Bahas Urgensi Revisi UU KIP Bersama KI DKI Jakarta
|

Civitas Akademika Komunikasi UIN Jakarta Bahas Urgensi Revisi UU KIP Bersama KI DKI Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Jumat (6/9/2024). FGD ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, dan Dosen…

12 Badan Publik di Jakarta Disengketakan PKN di Komisi Informasi, Begini Kronologinya
|

12 Badan Publik di Jakarta Disengketakan PKN di Komisi Informasi, Begini Kronologinya

JAKARTA – Sebanyak 12 badan publik di Jakarta disengketakan oleh Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Rabu (4/9/2024). Sengketa informasi terjadi karena 12 badan publik tidak memenuhi permohonan informasi publik yang dimohonkan PKN selaku Pemohon. Dalam sidang pemeriksaan awal, Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho mendalami kronologi…

KI DKI Jakarta Sidangkan 13 Register Sengketa Informasi Publik Terkait Barang dan Jasa
|

KI DKI Jakarta Sidangkan 13 Register Sengketa Informasi Publik Terkait Barang dan Jasa

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menyidangkan sebanyak 13 register sengketa informasi publik sekaligus dengan Pemohon Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN), Rabu (4/9/2024).  Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengungkapkan alasan digelarnya alasan digelarnya sidang secara serentak karena objek permohonan yang dimohonkan oleh PKN terhadap 13 badan publik tersebut relatif sama. …

KI DKI Jakarta Resmi Perpanjang Waktu Pengisian SAQ E-Monev Hingga 17 September 2024
|

KI DKI Jakarta Resmi Perpanjang Waktu Pengisian SAQ E-Monev Hingga 17 September 2024

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta resmi memperpanjang tahapan pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ) E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik hingga Selasa, 17 September 2024. Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin mengatakan, perpanjangan pengisian SAQ bertujuan untuk memberikan kesempatan badan publik dalam menyelesaikan tahapan tersebut. Luqman menjelaskan bahwa hingga Rabu (3/9/2024), dari…

Daftar 26 Badan Publik di Jakarta yang Belum Registrasi E-Monev 2024
|

Daftar 26 Badan Publik di Jakarta yang Belum Registrasi E-Monev 2024

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menginformasikan hingga Jumat 30 Agustus 2024, sebanyak 26 badan publik di Jakarta belum melakukan registrasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2024. “Hingga hari ini, Kami mencatat dari total 519 badan publik yang ditargetkan menjadi peserta E-Monev, ada 26 badan publik di antaranya yang belum melakukan registrasi,” kata…

Cegah Potensi Kecurangan, Ketua KI DKI Jakarta Minta Masyarakat Aktif Kawal Proses Pilkada

Cegah Potensi Kecurangan, Ketua KI DKI Jakarta Minta Masyarakat Aktif Kawal Proses Pilkada

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menegaskan pentingnya sosialisasi tahapan Pilkada Jakarta secara masif kepada masyarakat dari berbagai lapisan. Menurut Harry, sosialisasi tahapan Pilkada merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta kepada publik. “KPU itu badan publik. Jadi, pertanggungjawabannya bukan hanya kepada auditor, tetapi juga…

KI DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Pengisian SAQ Tahap 2, Pastikan Kelurahan dan Sekolah di Jakarta Ikut E-Monev

KI DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Pengisian SAQ Tahap 2, Pastikan Kelurahan dan Sekolah di Jakarta Ikut E-Monev

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI mengadakan sosialisasi pengisian Self Assesment Questioner (SAQ) Tahap 2 untuk Badan Publik Kelurahan dan Sekolah di Jakarta, Kamis (22/8/2024). Kegiatan tersebut untuk memudahkan Badan Publik Kelurahan dan Sekolah dalam mengisi SAQ E-Monev Tahun 2024. Wakil Ketua KI DKI Jakarta sekaligus Penanggung Jawab E-Monev Luqman Hakim Arifin mengatakan pada tahun…

Majelis Komisioner Pertanyakan Kepentingan TOPAN RI dalam Permohonan Informasi Kontrak Proyek Drainase Senilai Rp25 Miliar
|

Majelis Komisioner Pertanyakan Kepentingan TOPAN RI dalam Permohonan Informasi Kontrak Proyek Drainase Senilai Rp25 Miliar

JAKARTA – Sidang sengketa informasi publik antara TOPAN RI dan Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan memasuki tahap pemeriksaan legal standing ketiga di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (21/8/2024). Dalam sidang tersebut, Majelis Komisioner KI DKI Jakarta kembali memeriksa kelengkapan dokumen legal standing para pihak, membahas kronologis perkara, serta mendalami…