Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) melaksanakan kegiatan Webinar bertajuk pendidikan dengan tema “Transparan dan Partisipasi Publik PPDB DKI Jakarta Tahun 2021/2022” yang diselenggarakan pada Senin (7/06/2021) melalui metode daring. Melalui pertemuan ini memberikan ruang bagi masyarakat dan badan publik dalam menjawab pro dan kontra sistem PPDB Online. Kebijakan sistem zonasi dalam
Jakarta – Kunjungan kerja Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan jajarannya ke Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta diterima langsung Wakil Ketua Harminus Koto, di kantor graha mental, tanah abang Jakarta Pusat pada (Selasa, 8/6/2021). Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalteng mengatakan kunjungan ini berkaitan dengan pengelolaan menangani penyelesaian sengeketa informasi dan tata kelola lembaga. “Dimana
Hak Akses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KIP DKI Jakarta Dorong Bawaslu Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mendorong upaya pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Bawaslu sebagai lembaga publik memiliki kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, pelayanan Data dan Informasi Publik pada
Tantangan era pandemik, KIP DKI Jakarta bersiap melakukan evaluasi layanan informasi publik Jakarta – Tantangan pandemi, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KIP DKI Jakarta) tetap bertekad melakukan evaluasi layanan informasi publik Badan Publik se DKI Jakarta. Hal ini dirumuskan pada tahapan awal pelaksanaan melalui Focus Gorup Discussion (FGD) pada, Selasa (15/6/2021) di kantor KIP DKI
Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan mediasi dengan Nomor Register Sengketa 0004/V/KIP-DKI-PS/2021. Putusan dilaksanakan pada Kamis 17/06/2021 di Ruang Sidang KI DKI Gedung Graha Mental Spiritual Jakarta. Sengketa antara Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan Pemuda dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) terhadap Kepala Sekolah SMA Negeri 78
Komisi Informasi DKI Jakarta Upayakan Kecamatan dan Kelurahan DKI Jakarta Sadar Kelola Informasi Publik. Jakarta – Komisi Informasi Provinsi (KI) DKI Jakarta terus berupaya Kecamatan dan Kelurahan DKI Jakarta sadar tata kelola informasi publik berkualitas. Garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, terlebih munculnya sengketa informasi yang diterima Komisi Informasi. Semangat peningkatan layanan informasi berkualitas
Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Targetkan 169 Badan Publik Ikut Serta E-Monev 2021 Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan tahapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DKI Jakarta Tahun 2021 dengan target 169 Badan Publik partisipan. Monev dilaksanakan secara efektif mulai Bulan Juli hingga November 2021 dengan setiap tahapan disesuaikan
KI DKI Jakarta Hadiri Webinar Edukasi Peningkatan Kapasitas Dewan Komisaris Transjakarta Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta hadir dalam webinar edukasi keterbukaan informasi publik bagi peningkatan kapasitas kesekretariatan dewan komisaris Transjakarta pada Kamis,(8 Juli 2021). PT.Transportasi Jakarta(TJ) sebagai Bus Management Company (BMC) untuk meningkatkan sistem internal kontrol yang lebih baik mengundang Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik DKI Jakarta di Masa Pandemi, Komisi Informasi Lakukan Roadshow Edukasi Badan Publik Jakarta – Semangat Pandemi tidak menyurutkan Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta melakukan edukasi ke setiap Badan Publik DKI Jakarta. Roadshow edukasi keterbukaan informasi publik guna menjawab problematika serta sharing pengelolaan informasi publik disetiap Badan Publik. Pertama kali yang
Jakarta – Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harminus serta komisioner kelembagaan Nelvia Gustina menghadiri kegiatan Uji Publik Draf Peraturan Komisi Informasi (Perki) yang dilaksanakan secara virtual oleh KI Pusat, Selasa (27/7/2021). Pelaksanaan uji publik tahap akhir Draf Perki Kelembagaan membutuhkan masukan yang komprehensif dari 38 Komisi Informasi (Prov/Kabupaten/Kota). Pembuatan Draf Perki Kelembagaan dimaksudkan