Tiga Nominator Terbaik Monev Badan Publik Dinilai KI DKI Jakarta Melalui Zoom Meeting

Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI) melakukan penilaian tahap persentasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi pada 3 nominator terbaik Badan Publik, selasa (12/10/2021). Pendalaman persentasi dilaksanakan secara virtual menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting berlangsung mulai pukul 10.00 s.d 17.00 wib.  

E-Monev Badan Publik DKI Jakarta setiap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Badan Publik persentasi dengan durasi 90 menit berkaitan aktualisasi pengelolaan informasi publik berupa video dan paparan power point. Terjadwal di hari pertama terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Aset Daerah ( BPAD) dan Kelurahan Tanah Sareal Jakarta Barat.

Pendalaman persentasi melalui zoom merupakan bagian dari tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta. Tahap Persentasi ini merupakan tahapan akhir proses penilaian. Sebelumnya Komisi Informasi DKI Jakarta telah melakukan tahapan Self Assesment Questionnaire (SAQ) yang terdiri dari 4 indikator pertanyaan yaitu Indikator pengumuman informasi publik, Indikator penyediaan Informasi Publik, Indikator SOP Layanan Informasi Publik dan Indikator Pengembangan IT. Dan penilaian khusus Indikator pelaksanaan keterbukaan informasi publik di masa pandemik covid. 

Pendalaman persentasi ini dilaksanakan mulai tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan 29 Oktober 2021 secara marathon setiap harinya dengan target 4 (empat) Badan Publik terpilih 45 Badan Publik dari 15 Kategori.

Hari pertama ini dengan panelis (tim penilai) antara lain Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat, Wakil Ketua Harminus, serta komisioner lainnya Arya Sandhiyudha, Nelvia Gustina dan Aang Muhdi Gozali.

Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara mengemukakan di hadapan partisipan monev Badan Publik, tahun ini pelayanan informasi publik DKI Jakarta harus lebih berkualitas dan berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan inovasi dan kolaborasi bagi Pembangunan Jakarta Informatif. (R)