Jakarta – Monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi Badan Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi DKI Jakarta (KI DKI) telah memasuki tahap presentasi. Monev tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola Badan Publik. Saat ini, sudah 7 kategori dari 15 kategori Badan Publik telah menyelesaikan tahap presentasi termasuk 3 (tiga) besar peringkat Badan
Lolos tahapan monev pertama, tiga besar Kepala Kantor Pertanahan (kakan) persentasikan keterbukaan informasi publik (KIP) yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melalui virtual, pada jumat (21/10/2021). Meski tahun ini untuk pertama kali mengikuti monev, Kantor Pertanahan Kota Administrasi terpilih dari Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara dapat melaksanakan tahapan dengan baik. Tahapan pertama
Jakarta – Kejaksaan Negeri untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik DKI Jakarta Tahun 2021. Tahapan Presentasi Badan Publik secara virtual dalam pelaksanaan monev ini kembali digelar oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI), Senin (25/10/2021). Dari pelaksanaan tahapan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) sebelumnya, telah terpilih 3
Jakarta – Memasuki sembilan tahun berdirinya Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan berlakunya UU KIP 14/2008, monitoring dan evaluasi (monev) kepolisian resor tujuh wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta pertama kali diikutsertakan dari lima belas kategori Badan Publik. Saat ini, tahapan monev telah sampai pada tahapan kedua penilaian presentasi melalui virtual zoom. Sebelumnya telah dilakukan penilaian
Tiga LNS Terbaik Hadirkan Langsung Pimpinan Badan Publik dalam Presentasi Monev KI DKI 2021 Jakarta – Tiga Badan Publik Kategori Lembaga Non Struktural (LNS) terbaik yaitu Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta (KPU DKI), Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta (Bawaslu DKI) dan Dewan Riset Daerah (DRD) telah memaparkan presentasi melalui zoom meeting terkait aktualisasi pengisian Self
Jakarta – Nominator tiga besar terbaik partai politik (parpol) wilayah DKI Jakarta, Partai Golkar, PAN, dan NasDem membuka akses informasi publik melalui proses tahapan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan Komisi Informasi DKI Jakarta pada kamis ( 28/10/2021). Ketiga parpol dalam paparan secara daring menjelaskan akses keterbukaan informasi publik yang ditampilkan diantaranya pengumuman, penyediaan informasi publik
Sesi Akhir Tahapan Presentasi Monev 2021, Tiga Badan Publik Terbaik Kategori Kecamatan Tunjukkan Kepatuhan Penerapan UU KIP Jakarta – Tahapan Presentasi dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) telah selesai dilaksanakan pada Jum’at (29/10/2021). Tiga Badan Publik Terbaik Kategori Kecamatan yang memaparkan
Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) menyelenggarakan pelatihan public speaking dalam rangka peningkatan kapasitas internal KI DKI, Jum’at (19/11/2021). Pelatihan kali ini mengusung tema “ Peningkatan Kapasitas Public Speaking dalam Membangun Komunikasi yang Efektif” dengan mengundang narasumber yaitu Ayu Darsono, Head of Daily News JakTV. “Sebagai Lembaga publik yang berhadapan langsung dengan Publik
Jakarta – Hakordia juga disebut hari anti korupsi sedunia diperingati setiap 9 Desember, momentum hari anti korupsi International atau International Anti-Corruption Day. Sejarah hakordia international dimana sidang umum menyetujui konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan korupsi (United Nationas Convention Againts Corruption-UNICAC). Melalui resolusi 58/4 majelis PBB kemudian menetapkan 9 Desember sebagai hari anti korupsi sedunia, meski
Jakarta – Hari Hak Asasi Manusia yang diperingati setiap tahunnya di seluruh dunia pada tanggal 9 Desember sebagai peringatan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Perayaan kebebasan HAM ini pada tanggal 10 Desember 1950 Majelis Umum PBB menerbitkan resolusi 423 yang berisi himbauan, bahwa semua negara anggota dan organisasi PBB