Wakil Ketua KI DKI Jelaskan Manfaat dan Arti Penting UU Keterbukaan Informasi Publik di FISIP UIN Jakarta
|

Wakil Ketua KI DKI Jelaskan Manfaat dan Arti Penting UU Keterbukaan Informasi Publik di FISIP UIN Jakarta

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin mengatakan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi titik awal perubahan paradigma masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik. Menurutnya, jika badan publik di era orde baru memandang informasi publik bersifat rahasia dan dikecualikan, tapi pasca lahirnya UU KIP, informasi…

Hari Terakhir Tahapan Presentasi Monev Tahun 2023, Pimpinan 15 Badan Publik Hadir
| |

Hari Terakhir Tahapan Presentasi Monev Tahun 2023, Pimpinan 15 Badan Publik Hadir

JAKARTA – Komisi Informasi DKI Jakarta menyelenggarakan Tahapan Presentasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik di Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta, Jumat (10/11/2023). Hari ke-4 Tahapan Presentasi Monev dihadiri secara langsung sebagai tim penilai, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin, Komisioner KI DKI bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi Aang Muhdi Gozali,…

19 Badan Publik Ikuti Tahapan Presentasi Monev Tahun 2023, Wujud Komitmen Keterbukaan Informasi di Provinsi DKI Jakarta
| |

19 Badan Publik Ikuti Tahapan Presentasi Monev Tahun 2023, Wujud Komitmen Keterbukaan Informasi di Provinsi DKI Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi DKI Jakarta menyelenggarakan Tahapan Presentasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik di Gedung Grha Mental Spiritual, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Hari ke-2 Tahapan Presentasi Monev dihadiri secara langsung sebagai tim penilai, Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat, Ketua bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi Aang Muhdi Gozali,  dan perwakilan Pejabat…

Gagal Mediasi, Sidang Pembuktian Pramudi JakLingko dan PT. Transjakarta Digelar
|

Gagal Mediasi, Sidang Pembuktian Pramudi JakLingko dan PT. Transjakarta Digelar

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar sidang Ajudikasi Ke – III dengan agenda pembuktian sengketa informasi publik antara Pemohon Muslihat, P. Alfret dan Termohon PT. Transjakarta, Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023). Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Luqman Hakim Arifin membuka persidangan. “selanjutnya majelis telah menerima salinan mediasi tertanggal…

Ketidakhadiran Pemohon, MK Ingatkan Dapat Memutus Gugur Permohonan Pemohon

Ketidakhadiran Pemohon, MK Ingatkan Dapat Memutus Gugur Permohonan Pemohon

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang ajudikasi ke-I sengketa informasi dengan agenda Pemeriksaan Awal Legal Standing antara Pemohon Ir. Martua Harianja dan Termohon Dinas Pertamanan dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta di ruang sidang Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2023). Sidang sengketa informasi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner…

Terima Kunjungan KI dan KPID Sumbar, KI DKI Bahas Monev dan Strategi Pengelolaan Medsos
| |

Terima Kunjungan KI dan KPID Sumbar, KI DKI Bahas Monev dan Strategi Pengelolaan Medsos

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja sekaligus silaturahmi Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Barat, Jumat (22/09/2023). Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh ketua KI DKI Harry Ara Hutabarat, Wakil Ketua KI DKI Luqman Hakim Arifin, dan Ketua bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Agus…

Tak Sesuai Prosedur, MK KI DKI Jakarta Minta Termohon dan Pemohon Lengkapi Alat Bukti
|

Tak Sesuai Prosedur, MK KI DKI Jakarta Minta Termohon dan Pemohon Lengkapi Alat Bukti

Jakarta-Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar agenda pembuktian sengketa informasi publik antara Pemohon Perkumpulan Aliansi Peduli Indonesia Jaya dan Termohon Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat pada Rabu(20/9/2023). Majelis komisioner memutuskan pembuktian tidak dapat dituntaskan, karena para pihak baik pemohon dan termohon belum dapat memberikan alat bukti dengan lengkap sesuai format Keputusan Ketua…

Wakil Ketua KI DKI Jakarta Berikan Penguatan Standar Layanan Informasi Di Jajaran Bawaslu Kota/Kab Provinsi DKI Jakarta
|

Wakil Ketua KI DKI Jakarta Berikan Penguatan Standar Layanan Informasi Di Jajaran Bawaslu Kota/Kab Provinsi DKI Jakarta

JAKARTA-Bawaslu Provinsi DKI Jakarta gelar pertemuan sosialisasi penguatan keterbukaan informasi publik(KIP) dengan menghadirkan Komisi Informasi DKI Jakarta,pada Senin(18/9/2023). Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin yang menghadiri sekaligus menjadi narasumber sosialisasi, menyampaikan apresiasi atas inisiasi Bawaslu mensosialisasikan KIP bagi Bawaslu Kota/Kabupaten DKI Jakarta. Menurut Luqman, kegiatan ini membuktikan komitmen dan implementasi keterbukaan…

KI DKI Gelar Bimtek Self Assasment Question (SAQ) E-Monev Tahun 2023, Dorong Keterbukaan Informasi Publik di DKI
| |

KI DKI Gelar Bimtek Self Assasment Question (SAQ) E-Monev Tahun 2023, Dorong Keterbukaan Informasi Publik di DKI

Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI Jakarta) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian Self Assasment Question (SAQ)  E-Monev Tahun 2023. Melalui Bimtek ini, KI DKI memastikan agar badan publik siap mengikuti secara penuh seluruh rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun 2023. Bimtek dilaksanakan secara daring pada Kamis, (07/09/2023). Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta…

Kecualikan Informasi, Majelis Komisioner Periksa Hasil Uji Konsekuensi Termohon Walikota Jakarta Barat.
|

Kecualikan Informasi, Majelis Komisioner Periksa Hasil Uji Konsekuensi Termohon Walikota Jakarta Barat.

JAKARTA – Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan hasil uji konsekuensi badan publik Walikota Administrasi Jakarta Barat atas informasi yang dikecualikan terhadap permintaan informasi oleh Pemohon Aliansi Peduli Indonesia Jaya, pada Rabu (6/9/2023). Ketua Majelis Komisioner Aang Muhdi Gozali mengutarakan hasil uji konsekuensi yang disampaikan termohon masih harus diperbaiki dan dilengkapi sesuai…