KI DKI Jakarta di Hadapan Kepala Sekolah SMK Wilayah 1 Jakarta Barat: KIP sebagai Momentum Tata Kelola Layanan Informasi Publik
|

KI DKI Jakarta di Hadapan Kepala Sekolah SMK Wilayah 1 Jakarta Barat: KIP sebagai Momentum Tata Kelola Layanan Informasi Publik

Jakarta — Wakil Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan momentum penting untuk membangun tata kelola layanan informasi publik. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kota/Kabupaten yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, bertempat…

Universitas Lampung Kunjungi KI DKI Jakarta Bahas Riset Keterbukaan Informasi Publik

Universitas Lampung Kunjungi KI DKI Jakarta Bahas Riset Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta – Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, menerima kunjungan tiga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Lampung dalam rangka membahas riset terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Kamis (15/8/2024). Secara khusus, kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan yang akan digunakan dalam penyusunan draft Peraturan Daerah (Perda) di…

Gelar Visitasi, KI DKI Tinjau Tata Kelola Layanan Informasi Publik Kantor Pertanahan Jakarta Timur

Gelar Visitasi, KI DKI Tinjau Tata Kelola Layanan Informasi Publik Kantor Pertanahan Jakarta Timur

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi ke Kantor Pertanahan (Kantah) Jakarta Timur di Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta, Senin (27/05/2024). Visitasi dilakukan dalam rangka menyampaikan hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2023 sekaligus meninjau langsung tata kelola informasi publik di Kantah Jakarta Timur. “Sebelumnya saya ucapkan apresiasi kepada rekan-rekan Kantah Jaktim atas pencapaiannya…

KI DKI Jakarta Terima Kunjungan KI Kaltim, Bahas Persiapan E-Monev Tahun 2024
|

KI DKI Jakarta Terima Kunjungan KI Kaltim, Bahas Persiapan E-Monev Tahun 2024

Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja Komisi Informasi Kalimantan Timur guna membahas rencana persiapan pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2024, di Kantor KI DKI, Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2024). Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menyambut baik kunjungan kerja KI Kalimantan Timur dalam mendiskusikan persiapan pelaksanaan…

Capaian Bidang ESA KI DKI Jakarta Tahun 2023, Sinergi Perkuat Hak Akses Informasi Publik Bersama 9 Kampus dan 11 Badan Publik(BP)
| |

Capaian Bidang ESA KI DKI Jakarta Tahun 2023, Sinergi Perkuat Hak Akses Informasi Publik Bersama 9 Kampus dan 11 Badan Publik(BP)

Jakarta – Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali sampaikan upaya perkuat hak akses informasi publik melalui pola sinergitas dengan berbagai stakeholder DKI Jakarta. Menurutnya, keberhasilan KI DKI Jakarta di Tahun 2023 dicapai melalui pola sinergitas menyosialisasikan dan mengedukasi UU KIP 14/2008 dan PERKI Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)…

Bangun Kesepahaman Pers dalam Bingkai KIP, KI DKI Jakarta Gandeng Dewan Pers
|

Bangun Kesepahaman Pers dalam Bingkai KIP, KI DKI Jakarta Gandeng Dewan Pers

Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengajak Dewan Pers bersinergi bangun kesepahaman melalui proses uji kompetensi wartawan dalam bingkai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin yang memimpin kunjungan kerja bersama dua Anggota KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto dan Aang Muhdi Gozali. Kunjungan diterima oleh Anggota…

Refleksi Tahun 2023: KI DKI Jakarta Gelar FGD Catatan Akhir Tahun dan Proyeksi 2024
|

Refleksi Tahun 2023: KI DKI Jakarta Gelar FGD Catatan Akhir Tahun dan Proyeksi 2024

JAKARTA-Komisi Informasi menggelar Focus Group Discussion (FGD) Catatan Akhir Tahun dan Proyeksi 2024, guna mendapatkan evaluasi dan catatan atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Jakarta,pada Kamis (7/12). Hal itu disampaikan Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin pada kesempatannnya saat memberikan sambutan yang bertempat di Gedung Graha Mental Spiritual Jl. Awaludin II no.1 Jakarta…

Kunjungi Kantor AJI Jakarta, KI DKI Ajak Sinergi Kampanye Keterbukaan Informasi Publik Lebih Masif
|

Kunjungi Kantor AJI Jakarta, KI DKI Ajak Sinergi Kampanye Keterbukaan Informasi Publik Lebih Masif

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, berkunjung ke kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) guna mengajak kerjasama peningkatan kampanye Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di wilayah DKI Jakarta. “Pertemuan ini sangat penting untuk menambah kolaborasi peningkatan ‘awareness’ KIP di masyarakat Jakarta,” ujar Luqman di kantor AJI Jakarta di Kalibata, Jakarta Selatan (23/11)….

Wakil Ketua KI DKI Jelaskan Manfaat dan Arti Penting UU Keterbukaan Informasi Publik di FISIP UIN Jakarta
|

Wakil Ketua KI DKI Jelaskan Manfaat dan Arti Penting UU Keterbukaan Informasi Publik di FISIP UIN Jakarta

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin mengatakan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi titik awal perubahan paradigma masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik. Menurutnya, jika badan publik di era orde baru memandang informasi publik bersifat rahasia dan dikecualikan, tapi pasca lahirnya UU KIP, informasi…

KI DKI Jakarta Menggelar FGD Penyelesaian Sengketa Informasi tentang Implementasi Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
|

KI DKI Jakarta Menggelar FGD Penyelesaian Sengketa Informasi tentang Implementasi Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Implementasi Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 “Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik”. Dalam FGD kali ini, Fokus Narasumber dari Bimtek Tata Naskah Surat Keputusan permohonan penyelesaian sengketa publik yang tidak dilakukan…