Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik. JAKARTA – Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui aturan ini, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik mengenai berbagai kebijakan, program kerja hingga mengetahui
Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Perki Nomor 1 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Agar Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dapat dimengerti, dipahami dan dilaksanakan bersama, Komisi Informasi DKI Jakarta lakukan roadshow bagi Rumah Sakit Daerah (RSUD/RSKD) Se-DKI Jakarta. Giat sosialisasi dan edukasi perdana dilakukan secara
Jakarta – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat, SH., MH memimpin kegiatan rapat Bimbingan Teknis Kelompok Kerja (POKJA) Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang ke-2. Selasa (25/4/2022) sekitar pukul 13.30 WIB. Rapat Bimbingan Teknis Kelompok Kerja (POKJA) Daerah IKIP digelar di Gedung Graha Mental Spiritual Lt.7, Jl. Awaludin II No. 1
Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Sekretariat Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Kamis (23/06/2022). JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Kamis (23/06/2022). Audiensi tersebut membahas berbagai hal di antaranya sosialisasi persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2022 hingga mendorong partisipasi
Pastikan Semua Tahapan Pemilu 2024 Transparan, Komisi Informasi Sinergikan KPU DKI Jakarta Jakarta – Gelar tahapan pemilu telah dimulai, Sengketa informasi pemilu menjadi celah bagi Masyarakat jalankan Hak Akses Informasi kepemilluan. Hal itulah, Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta bersinergi menjalin komunikasi kelembagaan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta melalui kunjungan kerja ke Kantor
KIP DKI Dorong Badan Publik Beri Pelayanan Informasi Setara Bagi Masyarakat Disabilitas Kegiatan Webinar online Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta bertajuk Aksesibilitas Informasi Publik di Era Digital Bagi Masyarakat Umum dan Penyandang Disabilitas, Kamis (21/07/2022). JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong seluruh badan publik di Jakarta untuk memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan
Jakarta – Komisi Informasi (KI) mengajak seluruh sahabat media bersinergis berperan aktif mensosialisasikan keterbukaan informasi publik (KIP). Ajakan ini disampaikan pada kunjungan audiensi media elektronik Sonora Radio,pada (senin,25/1/2021). Dalam kunjungan KI tersebut, diterima pihak sonora diwakili Station Manager Yohannes Prabowo, beserta jajaran pimpinan radio motion FM dan smart FM,yang tergabung dalam grup kompas media. Komisi
Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebagai penggerak sekaligus pelaksana implementasi Keterbukaan Informasi Publik telah menyerahkan Laporan Kinerja (LPJ) kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan di Ruang Rapim Utama Balaikota DKI Jakarta, pada (Selasa/2 Maret/2021). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima dan memberikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta atas laporan kinerja
POKJA DKI Siap Sukseskan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2021 Jakarta – Kelompok Kerja (POKJA) DKI Jakarta melaksanakan rapat koordinasi persiapan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi DKI Jakarta, Rabu (10/03/2021). IKIP tersebut merupakan program prioritas nasional untuk mengukur sejauh mana implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 Provinsi se-Indonesia dan
Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) melaksanakan kegiatan Webinar bertajuk pendidikan dengan tema “Transparan dan Partisipasi Publik PPDB DKI Jakarta Tahun 2021/2022” yang diselenggarakan pada Senin (7/06/2021) melalui metode daring. Melalui pertemuan ini memberikan ruang bagi masyarakat dan badan publik dalam menjawab pro dan kontra sistem PPDB Online. Kebijakan sistem zonasi dalam