KI DKI Tantang Kelurahan Lahirkan RT/RW Percontohan Informatif
JAKARTA – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mendorong kelurahan membangun percontohan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) informatif sebagai upaya memperluas keterbukaan informasi publik hingga tingkat lingkungan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan hari kelima dalam presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (E-Monev) 2026 di Jakarta Creative Hub (JCH), Gedung Graha Niaga, Kebon Melati, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Harry turut mengapresiasi komitmen para lurah yang hadir dan meminta agar keterbukaan informasi diwujudkan melalui program konkret, terukur, serta sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan edukasi pemilahan sampah dari sumber, optimalisasi media sosial, dan penyebarluasan informasi secara konsisten.
“KI bersama Bapak dan Ibu Lurah dapat memberikan kontribusi besar sesuai kemampuan masing-masing. Yang penting, dilakukan secara terukur dengan kerja cerdas dan strategi yang tepat,” ujar Harry.
Harry biasa disapa Ara mengusulkan kelurahan mengidentifikasi RT/RW yang memiliki komitmen keterbukaan informasi untuk dijadikan percontohan.
Forum RT/RW juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Harapan kami, ada RT/RW yang menjadi percontohan informatif. Kita bisa mulai dari lingkungan yang memiliki komitmen dan keterbukaan, sehingga menjadi role model bagi wilayah lainnya,” katanya.
Harry menegaskan, keterbukaan informasi harus dijalankan secara berkelanjutan, termasuk penyampaian informasi serta-merta terkait kondisi darurat.
Lanjutnya,Ara juga meminta kelurahan memperkuat sosialisasi bersama KI DKI Jakarta dengan melibatkan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal.
“Kelurahan informatif bukan hanya capaian hari ini, tetapi merupakan investasi bagi Jakarta ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Tim Penilai lain KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, mengingatkan bahwa kelengkapan informasi pada website belum cukup untuk menjamin kualitas pelayanan informasi publik.
Menurut Aang, pentingnya Komitmen pimpinan, ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta konsistensi pembaruan informasi menjadi aspek penting dalam penilaian.
Lanjutnya Aang juga sampaikan, ke depan penilaian keterbukaan informasi akan semakin memperhatikan kualitas layanan, termasuk melalui instrumen uji akses dengan melibatkan pihak ketiga untuk menguji kemudahan masyarakat memperoleh informasi.
“Badan publik harus memastikan kanal online aktif dan layanan offline didukung sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, informasi harus tersedia secara berkala, mutakhir, dan real-time,” jelasnya.
Sementara itu Satrio selaku penilai dari PPID utama juga meminta badan publik memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai ketentuan Pergub DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024.
Satrio juga menyoroti, website dan media sosial perangkat daerah perlu mencantumkan tautan layanan PPID agar masyarakat mudah mengakses informasi maupun mengajukan permohonan informasi.
Dalam kesempatan tersebut, sekaligus Ketua Pelaksana Monev Aang Muhdi Gozali mengapresiasi Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan, yang telah melengkapi DIP.
Sementara itu, dalam paparannya Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan, masih memiliki sejumlah kelengkapan informasi yang perlu diperbaiki.
Ia menyampaikan hal tersebut sebagai contoh evaluasi dan pembelajaran bagi badan publik lainnya.
Menanggapi masukan tim penilai KI DKI dan PPID Provinsi, perwakilan Kelurahan Pengadegan menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan posko untuk pengelolaan bantuan, termasuk pencatatan pemanfaatan dan pelaporan kepada donatur.
Kelurahan juga berkomitmen memperbaiki website serta mengembangkan pengelolaan sampah rumah tangga untuk mengurangi sampah dari sumbernya.
Adapun Kelurahan Pela Mampang menyampaikan rencana sosialisasi keterbukaan informasi publik setiap tiga bulan dan memperluas jangkauannya hingga tingkat kewilayahan.
Informasi kebencanaan juga telah disampaikan melalui papan informasi dan media sosial, termasuk informasi mengenai tim siaga bencana.
Pihak kelurahan mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap prosedur permohonan informasi.
Untuk mengatasinya, kelurahan akan meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
Berikut Daftar Presentasi E-Monev 50 Badan Publik Kelurahan pada Rabu, 18 November 2026.
1. Kelurahan Pegadungan
2. Kelurahan Pegangsaan
3. Kelurahan Pegangsaan Dua
4. Kelurahan Pejagalan
5. Kelurahan Pejaten Barat
6. Kelurahan Pejaten Timur
7. Kelurahan Pekayon
8. Kelurahan Pekojan
9. Kelurahan Pela Mampang
10. Kelurahan Pengadegan
11. Kelurahan Penggilingan
12. Kelurahan Penjaringan
13. Kelurahan Petamburan
14. Kelurahan Petogogan
15. Kelurahan Petojo Selatan
16. Kelurahan Petojo Utara
17. Kelurahan Pinang Ranti
18. Kelurahan Pinangsia
19. Kelurahan Pisangan Baru
20. Kelurahan Pisangan Timur
21. Kelurahan Pluit
22. Kelurahan Pondok Bambu
23. Kelurahan Pondok Kelapa
24. Kelurahan Pondok Kopi
25. Kelurahan Pondok Labu
26. Kelurahan Pondok Pinang
27. Kelurahan Pondok Ranggon
28. Kelurahan Pulo
29. Kelurahan Pulo Gadung
30. Kelurahan Pulo Gebang
31. Kelurahan Ragunan
32. Kelurahan Rambutan
33. Kelurahan Rawa Badak Selatan
34. Kelurahan Rawa Badak Utara
35. Kelurahan Rawa Barat
36. Kelurahan Rawa Buaya
37. Kelurahan Rawa Bunga
38. Kelurahan Rawa Terate
39. Kelurahan Rawajati
40. Kelurahan Rawamangun
41. Kelurahan Rawasari
42. Kelurahan Roa Malaka
43. Kelurahan Rorotan
44. Kelurahan Selong
45. Kelurahan Semanan
46. Kelurahan Semper Barat
47. Kelurahan Semper Timur
48. Kelurahan Senayan
49. Kelurahan Senen
50. Kelurahan Serdang
