Pendiri OGP Negara Inggris Menerima Audiensi KI DKI Jakarta Secara Daring

Jakarta – Negara Inggris diantara delapan negara inisiator Open Government Partnership (OGP), merupakan negara  kedua yang disambangi Komisi Informasi(KI) DKI Jakarta melalui audiensi kemitraan dengan terbuka. inisiator OGP (Open Government Partnership), Negara yang mendukung program mengedepankan transparansi dan anti korupsi.

Kedutaan Inggris untuk Indonesia diwakili Samuel Hayes (Head of Second Cities, Network and Strategy, British Embassy Jakarta) menerima KI DKI Jakarta secara daring pada Selasa (8/2/2022). Sam biasa disapa, mengapresiasi kehadiran Harry Ara Hutabarat (Ketua KI DKI Jakarta), Nelvia Gustina (Komisioner Kelembagaan) dan Aang Muhdi Gozali (Komisioner Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi), serta rekan Tenaga Ahli.

Harry Ara mengawali sambutannya memperkenalkan KI DKI Jakarta sebagai lembaga mandiri pengawal keterbukaan informasi publik DKI Jakarta serta jajarannya. Audiensi bermaksud membangun kemitraan dan kolaborasi mengenai kebijakan dan issue strategis kaitan dengan implementasi keterbukaan informasi publik.

“Kami sangat mengapresiasi atas kemajuan demokrasi dan histroy Inggris sebagai negara yang produktif, serta maju dalam mengusung keterbukaan informasi publik(KIP). Sebagai pelaksana KIP di DKI Jakarta, Inggris banyak memberikan inspirasi dalam memajukan pengelolaan informasi publik“. Ujar Ketua KI DKI Jakarta.

Samuel Hayes memaparkan Inggris sejak tahun 2000 melalui Freedom Of Information Act, dalam upaya memenuhi segala informasi, walaupun kebebasan ada batasan informasi bersifat personal atau informasi pribadi, informasi rahasia negara dan perlindungan perdagangan. Untuk mendapat informasi tersebut ada sarananya terutama Big Data yang kita kenal saat ini. Pemerintah Inggris menjalankan keterbukaan informasi publik dalam bentuk digital dengan elemen pengadaan yang kita ketahui sangat banyak dan ada hak akses untuk perusahaan kecil seperti jasa IT, SNI, UMKM Lokal inggris berkembang dengan pesat dan merata di Inggris. Era pandemi saat ini, transparansi data kesehatan tentang resiko kesehatan di masa depan. KIP sangat bermanfaat untuk menghindari korupsi, penggelapan pajak.

Nelvia komisioner kelembagaan menambahkan “Kiat bagaimana Negara Inggris, mengatasi lembaga publk yang tidak menjawab atau memenuhi permintaan informasi seperti halnya tupoksi KI DKI Jakarta. Berharap kedepan lembaga setaraf seperti Komisi Informasi bisa beriringan dalam memajukan pengelolaan informasi publik”.

“Program sinergitas dan bagaimana strateginya mewujudkan masyarakat informatif yang telah dijalankan di Inggris dapat juga bermitra dengan Komisi Informasi DKI Jakarta”. Harap Aang Muhdi Komisioner Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi.

Sam berharap, point pertemuan dapat ditindaklanjuti dengan berkunjung tatap muka dan menerima masukan program yang dijalankan KI DKI Jakarta. Kedepan, dapat menjalankan kerjasama digital data standar melalui open government partnership. Mendapatkan data konsisten dengan lembaga setaraf KI DKI Jakarta yaitu London Datastore yang terdepan dalam digitalisasi.

Perlu diketahui, Program OGP merupakan insisiatif multilateral yang mengedepankan prinsip kreasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dengan cara-cara kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pelayanan publik. OGP ini diinisasi oleh delapan negara diantaranya: Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Norwegia, Inggris, Afrika Selatan, Filipina dan Indonesia pada Tahun 2011. Program ini pun sampai saat ini terus meluas di 78 Negara dan 200 organisasi masyarakat sipil telah bergabung dalam ratusan aksi dan komitmen terkait open government di seluruh dunia. (R).