KI DKI Jakarta : Tiga Tim Penilai E -Monev 50 Kelurahan Menilai Tiga Aspek Keterbukaan Informasi Publik
JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta meminta kelurahan memperkuat tiga komitmen pemilahan sampah, digitalisasi informasi, dan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung Jakarta sebagai kota global.
Hal itu disampaikan dalam presentasi hari kelima Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026, Rabu (18/11/2026).
Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho, menyoroti implementasi kebijakan pemilahan sampah sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026.
Ferid menegaskan, kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah perlu memastikan kebijakan tersebut berjalan secara berkelanjutan.
Menurut Ferid, keterbatasan anggaran tidak boleh menghilangkan komitmen badan publik dalam menjalankan program. Keberlanjutan pemilahan sampah perlu dijaga melalui komitmen dan konsistensi pelaksanaan, termasuk ketika tidak tersedia dukungan anggaran khusus.
“Komitmen untuk melaksanakan dan menjaga keberlanjutan program harus tetap ada, meskipun tidak didukung anggaran khusus. Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan pemilahan sampah berjalan di masyarakat,” tegas Ferid.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan digitalisasi dan optimalisasi PPID di tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses informasi publik secara mudah, terlebih dalam mendukung Jakarta sebagai kota global.
Sementara itu,Tim Penilai Komisioner KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, mengapresiasi peningkatan komitmen kelurahan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Agus mengungkapkan, mulai 2027 KI DKI Jakarta akan mengubah metodologi penilaian E-Monev dengan melibatkan partisipasi publik melalui pihak ketiga, termasuk kalangan akademisi.
“Penilaian tidak hanya melihat aspek yang disampaikan badan publik, tetapi juga akses permohonan informasi serta ketersediaan sarana dan prasarana. Sudah saatnya publik turut memberikan penilaian,” ujar Agus.
Dalam kesempatan tersebut, Agus juga mengapresiasi Kelurahan Pondok Bambu dan Pondok Kopi yang dinilai menunjukkan komitmen dalam mengembangkan kanal informasi digital.
Agus mendorong kelurahan mengoptimalkan media sosial dan memanfaatkan platform seperti Linktree agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan layanan publik.
Agus turut mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap mekanisme pelayanan informasi, terutama dalam menghadapi permohonan yang tidak sesuai dengan tujuan keterbukaan informasi. PPID diminta tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dalam melayani setiap permohonan.
Dalam sesi diskusi, perwakilan PPID Utama, Nur Cholis, meminta masukan dari kelurahan mengenai tantangan dan kendala implementasi keterbukaan informasi publik. Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi, termasuk dalam pembahasan revisi regulasi UU KIP.
Menanggapi hal itu, Lurah Pluit menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang untuk menjalankan pelayanan informasi. Pihaknya mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar pelayanan publik tetap berjalan.
Untuk menjaga kualitas informasi, Kelurahan Pluit juga melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan PPID setiap bulan. Langkah tersebut dilakukan agar publikasi informasi melalui media sosial tetap sesuai dengan ketentuan.
Terkait permohonan informasi, pihak kelurahan mengedepankan pendekatan dialogis dengan mengajak pemohon berdiskusi untuk memahami kebutuhan informasi yang diminta.
Selanjutnya, pemohon diarahkan mengikuti mekanisme pelayanan melalui PPID agar permohonan dapat ditangani sesuai prosedur.tandas lurah Pluit.
Berikut Daftar Presentasi E-Monev Badan Publik 50 Kelurahan pada Rabu, 18 November 2026.
1. Kelurahan Pegadungan
2. Kelurahan Pegangsaan
3. Kelurahan Pegangsaan Dua
4. Kelurahan Pejagalan
5. Kelurahan Pejaten Barat
6. Kelurahan Pejaten Timur
7. Kelurahan Pekayon
8. Kelurahan Pekojan
9. Kelurahan Pela Mampang
10. Kelurahan Pengadegan
11. Kelurahan Penggilingan
12. Kelurahan Penjaringan
13. Kelurahan Petamburan
14. Kelurahan Petogogan
15. Kelurahan Petojo Selatan
16. Kelurahan Petojo Utara
17. Kelurahan Pinang Ranti
18. Kelurahan Pinangsia
19. Kelurahan Pisangan Baru
20. Kelurahan Pisangan Timur
21. Kelurahan Pluit
22. Kelurahan Pondok Bambu
23. Kelurahan Pondok Kelapa
24. Kelurahan Pondok Kopi
25. Kelurahan Pondok Labu
26. Kelurahan Pondok Pinang
27. Kelurahan Pondok Ranggon
28. Kelurahan Pulo
29. Kelurahan Pulo Gadung
30. Kelurahan Pulo Gebang
31. Kelurahan Ragunan
32. Kelurahan Rambutan
33. Kelurahan Rawa Badak Selatan
34. Kelurahan Rawa Badak Utara
35. Kelurahan Rawa Barat
36. Kelurahan Rawa Buaya
37. Kelurahan Rawa Bunga
38. Kelurahan Rawa Terate
39. Kelurahan Rawajati
40. Kelurahan Rawamangun
41. Kelurahan Rawasari
42. Kelurahan Roa Malaka
43. Kelurahan Rorotan
44. Kelurahan Selong
45. Kelurahan Semanan
46. Kelurahan Semper Barat
47. Kelurahan Semper Timur
48. Kelurahan Senayan
49. Kelurahan Senen
50. Kelurahan Serdang.
