Berita

KI DKI Jakarta Gelar Audiensi dengan BPK RI Perwakilan DKI Jakarta Guna Mendorong Sinergi Keterbukaan Informasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengajak rencana sinergi mendorong keterbukaan informasi di badan publik dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Senin (27/3/2023) Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengajak rencana sinergi mendorong keterbukaan informasi

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/03/2023). Kunjungan tersebut sebagai bentuk apresiasi KI DKI terhadap Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi (BPAD) DKI Jakarta yang meraih penghargaan terbaik ketiga Keterbukaan Informasi Publik kategori Badan dalam monitoring dan evaluasi (Monev) tahun

Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik, KI DKI Dorong Pembentukan Struktur PPID Polres Jakarta Timur JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mendorong Polres Jakarta Timur untuk segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal itu diungkapkan Komisioner KI DKI Bidang Edukasi, Sosialisasi

Jakarta – Menindaklanjuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan informasi publik Tahun 2022, Komisi Informasi DKI Jakarta lakukan kunjungan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha dan Menegah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (30/3/2023). Tujuan kunjungan juga memberikan apresiasi atas capaian Dinas PPKUKM meraih terbaik ketiga kategori Dinas. Sehingga KI DKI Jakarta ingin memastikan serta meninjau pengelolaan

KI DKI Dorong Pembentukan Website Hingga Ruang Khusus PPID Kelurahan Kampung Rawa JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mendorong Kelurahan Kampung Rawa membuat website resmi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Keberadaan wesbite sangat penting guna memudahkan masyrakat dalam mengakses informasi publik yang dibutuhkan. “Di era digital saat ini, badan publik sudah seharusnya