Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan FGD Pokja Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2021. Sebagai tuan rumah, KI DKI memfasilitasi kegiatan Pokja IKIP 2021 ini dengan pembatasan dan pemberlakuan protokol kesehatan yang cukup ketat. Kegiatan yang diselenggarakan pada Senin (26/04/2021) ini bertempat di Hotel Mercure Cikini, Jakarta. Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua
Jakarta – Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Partai Politik mampu tingkatkan kepercayaan publik. Sejatinya, partai politik yang modern menjalankan roda lembaga dengan tranparansi dan akuntabilitas informasi yang terbuka. Hal inilah yang mendorong Komisi Informasi DKI Jakarta bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Dialog Interaktif Bagi Partai Politik Se-DKI Jakarta dengan
Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik, KIP DKI Jakarta Laksanakan FGD IKIP Jakarta – Kelompok Kerja (POKJA) DKI Jakarta dalam rangka Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Mercure Cikini, Senin (26/04/2021). POKJA DKI Jakarta beranggotakan 5 Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta (KIP DKI Jakarta)
Jakarta – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur guna studi banding koordinasi tata kelola kelembagaan. Sejumlah informasi disampaikan perwakilan KI Kaltim mengenai pengelolaan anggaran kelembagaan, kondisi pasca dilantiknya komisioner dan sekretariat baru sampai keterlambatan honorarium. Kunjungan dan studi banding diterima langsung jajaran KI DKI Jakarta, Ketua
Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) melaksanakan sidang setelah berakhirnya bulah Ramadhan. Gelar sidang perdana yang dilaksanakan pada Kamis (27/05/2021), yang telah diagendakan antara Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan Pemuda dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) sebagai pemohon terhadap SMAN 78 Jakarta sebagai termohon. Bertempat di Ruang Sidang Lantai 1 Gedung Graha Mental
Jakarta – Sidang sengketa informasi publik yang perdana antara Yayasan Kruha dan Suhendi Nur dkk sebagai pemohon terhadap PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai termohon. Sidang perdana ini membacakan tata tertib dalam persidangan yang dibacakan oleh Panitera Pengganti. Digelar pada Kamis (27/05/2021) dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Bertempat di Ruang Sidang Lantai 1 Gedung
Berkunjung Ke Komisi Informasi DKI Jakarta, Komisi Informasi Provinsi Jambi Studi Tiru Monev Badan Publik Terima kunker studi tiru monitoring dan evaluasi, seluruh jajaran anggota Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menerima kunjungan Komisi Informasi Provinsi Jambi pada Kamis, 3/6/2021 di kantor KI DKI Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi merupakan tugas tahunan Komisi
Jakarta – Sidang Ajudikasi non Litigasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) dengan Nomor Register Sengketa 0005/V/KIP-DKI-PS/2021, antara Pemohon Mohammad Adzan dan Alfonsus Bersady terhadap Termohon PPID Provinsi DKI Jakarta yang digelar kedua kalinya. Sidang yang dilaksanakan di Gedung Graha Mental Spiritual ini masih dalam agenda pemeriksaan legal standing. Sidang yang digelar pada Kamis
Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) melaksanakan kegiatan Webinar bertajuk pendidikan dengan tema “Transparan dan Partisipasi Publik PPDB DKI Jakarta Tahun 2021/2022” yang diselenggarakan pada Senin (7/06/2021) melalui metode daring. Melalui pertemuan ini memberikan ruang bagi masyarakat dan badan publik dalam menjawab pro dan kontra sistem PPDB Online. Kebijakan sistem zonasi dalam
Jakarta – Kunjungan kerja Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan jajarannya ke Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta diterima langsung Wakil Ketua Harminus Koto, di kantor graha mental, tanah abang Jakarta Pusat pada (Selasa, 8/6/2021). Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalteng mengatakan kunjungan ini berkaitan dengan pengelolaan menangani penyelesaian sengeketa informasi dan tata kelola lembaga. “Dimana