KI DKI Apresiasi Pengukuhan Duta Antihoaks 2026, Tekankan Peran Proaktif PPID Tangkal Disinformasi

JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyelenggaraan penganugerahan Duta Antihoaks Jakarta Tahun 2026.

Komisioner Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta Aang Muhdi Ghozali menilai langkah strategis ini merupakan pijakan nyata dalam membangun ekosistem informasi yang sehat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kami memandang bahwa agenda ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem informasi yang sehat, mencerdaskan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Aang yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/11/2026).

Aang menekankan bahwa keterbukaan informasi publik memegang peranan krusial dalam membendung maraknya arus disinformasi dan berita bohong di tengah masyarakat.

Walaupun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bukan undang-undang khusus pemberantasan hoaks, regulasi tersebut menyediakan fondasi vital melalui jaminan hak masyarakat atas informasi yang benar, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, Aang menyoroti pentingnya akselerasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik agar bergerak lebih proaktif dan responsif dalam menghadapi dinamika informasi.

“PPID tidak boleh hanya menjadi unit yang menunggu permohonan informasi masyarakat. PPID harus bertransformasi menjadi garda terdepan dalam penyediaan informasi publik yang akurat, responsif, dan mudah diakses,” tegasnya.

Aang menegaskan, ketika terjadi simpang siur informasi yang berpotensi memicu keresahan warga, badan publik wajib segera menghadirkan klarifikasi rasional berbasis data, fakta, serta dokumen resmi.

Secara khusus, lanjut Aang, KI DKI Jakarta menaruh harapan besar kepada para pelajar yang terpilih sebagai Duta Antihoaks Jakarta 2026 agar dapat menjalankan amanah edukasi dengan penuh tanggung jawab demi membentengi masyarakat dari bahaya hoaks.

Dalam gelaran tersebut, Pemprov DKI Jakarta menetapkan dua pelajar terbaik sebagai Duta Antihoaks Jakarta Tahun 2026, yakni Winda dari SMAN 68 Jakarta dan Muhammad Ibrahim dari SMAN 71 Jakarta.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi Mutiara menjelaskan bahwa kedua duta tersebut akan menjalankan berbagai agenda prioritas selama satu tahun ke depan.

Program kerja mereka mencakup aksi Duta Antihoaks Go to School secara interaktif bersama Diskominfotik dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, pelaksanaan kampanye digital bulanan, pembentukan agen antihoaks sekolah berbasis komunitas, hingga penyampaian edukasi publik berorientasi isu-isu aktual di Jakarta.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku bangga atas terobosan Pemprov DKI Jakarta yang menjadi pelopor gerakan antihoaks berbasis pelajar di Indonesia.

“Saya terus terang gembira dengan acara ini, karena ini mungkin pertama kali ada Duta Antihoaks di Republik Indonesia. Apalagi dutanya adalah pelajar-pelajar kita yang menjadi masa depan dan harapan bangsa,” ungkap Pramono.

Pramono menggarisbawahi bahwa persoalan hoaks merupakan tantangan global yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia. Di tengah lompatan prestasi Jakarta seperti keberhasilan menembus peringkat ke-15 kota dengan transportasi publik terbaik di dunia serta peringkat ke-7 di Asia dan ke-2 di ASEAN transparansi tata kelola pemerintahan tetap menjadi pilar utama.

Sebagai wujud komitmen keterbukaan publik, Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta konsisten membuka akses pelaporan anggaran secara berkala.

“Semua APBD kita setiap semester disampaikan kepada publik, dan setiap sen rupiah yang dibayarkan berupa pajak juga dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini transparansi yang harus dilakukan, dengan begitu tidak ada yang abu-abu sama sekali,” pungkas Pramono.