KI DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Pengisian SAQ Tahap 2, Pastikan Kelurahan dan Sekolah di Jakarta Ikut E-Monev

KI DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Pengisian SAQ Tahap 2, Pastikan Kelurahan dan Sekolah di Jakarta Ikut E-Monev

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI mengadakan sosialisasi pengisian Self Assesment Questioner (SAQ) Tahap 2 untuk Badan Publik Kelurahan dan Sekolah di Jakarta, Kamis (22/8/2024). Kegiatan tersebut untuk memudahkan Badan Publik Kelurahan dan Sekolah dalam mengisi SAQ E-Monev Tahun 2024. Wakil Ketua KI DKI Jakarta sekaligus Penanggung Jawab E-Monev Luqman Hakim Arifin mengatakan pada tahun…

Majelis Komisioner Pertanyakan Kepentingan TOPAN RI dalam Permohonan Informasi Kontrak Proyek Drainase Senilai Rp25 Miliar
|

Majelis Komisioner Pertanyakan Kepentingan TOPAN RI dalam Permohonan Informasi Kontrak Proyek Drainase Senilai Rp25 Miliar

JAKARTA – Sidang sengketa informasi publik antara TOPAN RI dan Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan memasuki tahap pemeriksaan legal standing ketiga di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (21/8/2024). Dalam sidang tersebut, Majelis Komisioner KI DKI Jakarta kembali memeriksa kelengkapan dokumen legal standing para pihak, membahas kronologis perkara, serta mendalami…

Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto Dorong E-Monev Masuk dalam Revisi UU KIP
|

Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto Dorong E-Monev Masuk dalam Revisi UU KIP

JAKARTA – Pakar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto mendorong E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) yang diselenggarakan Komisi Informasi masuk dalam revisi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menurutnya, masuknya aturan mengenai kewajiban badan publik mengikuti E-Monev dapat meningkatkan partisipasi aktif badan publik dalam meningkatkan kinerja tata kelola informasinya….

Kick Off E-Monev 2024 Dimulai, KI DKI Jakarta Undang 519 Badan Publik sebagai Peserta 
|

Kick Off E-Monev 2024 Dimulai, KI DKI Jakarta Undang 519 Badan Publik sebagai Peserta 

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta resmi akan memulai pelaksanaqn Electronic-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) badan publik tahun 2024 pada Jumat, 9 Agustus 2024.  Kegiatan rutin tahunan ini dilaksanakan secara hibrid di Kantor KI DKI Jakarta dengan tema “Menuju Tata Kelola Badan Publik yang Transparan dan Akuntabel : Meningkatkan Pelaksanaan E-Monev Jakarta 2024”.  “Kick Off…

Ikuti Pembahasan Naskah Akademik Revisi UU KIP, KI Jakarta Dorong Penguatan Kesekretariatan Lembaga
|

Ikuti Pembahasan Naskah Akademik Revisi UU KIP, KI Jakarta Dorong Penguatan Kesekretariatan Lembaga

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengusulkan penguatan kesekretariatan lembaga dalam revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam rapat koordinasi yang diadakan oleh Diskominfotik DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/8/2024), Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menekankan pentingnya hal tersebut untuk kemajuan…

T Juna Nirmala dan PAM Jaya DKI Jakarta Sepakati Hasil Mediasi Sengketa Informasi Dokumen Pencatatan Penggunaan Air

T Juna Nirmala dan PAM Jaya DKI Jakarta Sepakati Hasil Mediasi Sengketa Informasi Dokumen Pencatatan Penggunaan Air

JAKARTA – Pemohon T Juna Nirmala & Nizar Baharuddin dan Termohon PAM Jaya Provinsi DKI Jakarta menyepakati hasil mediasi sengketa informasi soal dokumen pencatatan penggunaan air. Mediasi antara para pihak yang digelar pada Selasa (6/8/2024) di Kantor KI DKI Jakarta itu berhasil dicapai berkat bantuan Mediator Luqman Hakim Arifin. “Mediasi kali ini menghasilkan kesepakatan di…

Legal Standing Belum Lengkap, Sengketa Informasi TOPAN RI dan Sudin SDA Jaksel Ditunda
|

Legal Standing Belum Lengkap, Sengketa Informasi TOPAN RI dan Sudin SDA Jaksel Ditunda

JAKARTA – Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menunda sidang pemeriksaan awal ke-II sengketa informasi publik antara Pemohon Team Operasional Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI) dan Termohon Sudin SDA Jakarta Selatan. Penundaan tersebut dikarenakan para pihak belum dapat melengkapi dokumen legal standing yang menjadi syarat utama dalam mengikuti proses persidangan di Komisi…

Bawaslu Launching Indeks Kerawanan Pilkada Jakarta 2024, Ketua KI DKI : Wujudkan Demokrasi yang Transparan
| |

Bawaslu Launching Indeks Kerawanan Pilkada Jakarta 2024, Ketua KI DKI : Wujudkan Demokrasi yang Transparan

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengapresisasi launching Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (1/8/2024).  Menurutnya, IKP menjadi upaya dalam mewujudkan Pilkada Jakarta yang demokratis dan transparan. Bahkan, IKP sangat relevan dalam konteks menjaga integritas…

KI DKI Jakarta Gelar Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi Publik antara T Juna Nirmala dan PAM Jaya
|

KI DKI Jakarta Gelar Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi Publik antara T Juna Nirmala dan PAM Jaya

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar pemeriksaan awal sidang sengketa informasi publik antara Pemohon T Juna Nirmala & Nizar Baharuddin dan Termohon PAM Jaya Provinsi DKI Jakarta, Rabu (31/7/2024). Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengatakan pemeriksaan awal menjadi syarat utama para pihak dalam mengikuti sidang sengketa informasi. Menurutnya, terdapat…

Dokumen Kontrak Pengembangan Sistem Drainase Senilai Rp 25 Miliar Jadi Objek Sengketa Informasi TOPAN RI dan Sudin SDA Jaksel
|

Dokumen Kontrak Pengembangan Sistem Drainase Senilai Rp 25 Miliar Jadi Objek Sengketa Informasi TOPAN RI dan Sudin SDA Jaksel

JAKARTA – Dokumen kontrak pengembangan sistem drainase senilai Rp 25 miliar dan pembangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota senilai Rp 8,8 miliar menjadi objek sengketa informasi antara Pemohon Team Operasional Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI) dan Termohon Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan di Komisi Informasi Provinsi…