Jadi Barometer Keterbukaan Informasi Publik, KI DKI Jakarta Minta Lembaga Penegak Hukum Tuntaskan Pengisian SAQ E-Monev

Jadi Barometer Keterbukaan Informasi Publik, KI DKI Jakarta Minta Lembaga Penegak Hukum Tuntaskan Pengisian SAQ E-Monev

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengingatkan badan publik di lingkungan lembaga penegak hukum untuk menuntaskan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2025. Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI) Agus Wijayanto Nugroho mengatakan bahwa E-Monev berfungsi untuk mengukur tingkat transparansi dan kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang…

KI DKI Ingatkan Pengisian SAQ E-Monev 2025 sebagai Cermin Keterbukaan Informasi Publik

KI DKI Ingatkan Pengisian SAQ E-Monev 2025 sebagai Cermin Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan kembali pentingnya pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dalam pelaksanaan Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) keterbukaan informasi publik tahun 2025. Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho, menegaskan bahwa SAQ menjadi tolok ukur sejauh mana badan publik menjalankan komitmen keterbukaan informasi. “Badan publik…

E Monev 2025: Sekolah dan Filantropi Dinilai dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

E Monev 2025: Sekolah dan Filantropi Dinilai dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Jakarta — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta kembali mengingatkan bahwa sekolah sebagai badan publik wajib mengikuti _Electronic Monitoring and Evaluation_ (E-Monev) keterbukaan informasi publik tahun 2025. Sekolah yang dimaksud mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK, dengan target masing-masing 50 sekolah. Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta sekaligus Ketua Pelaksana E-Monev 2025, Aang Muhdi Gozali,…

Parpol Hingga Kanwil Kementerian Jadi Peserta E-Monev KI DKI Jakarta, Ini yang Harus Diperhatikan dalam Mengisi SAQ

Parpol Hingga Kanwil Kementerian Jadi Peserta E-Monev KI DKI Jakarta, Ini yang Harus Diperhatikan dalam Mengisi SAQ

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta resmi memulai tahapan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dalam rangka E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik Tahun 2025. Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin menekankan pentingnya tahapan pengisian SAQ bagi badan publik. Menurut Luqman, pada tahapan tersebut, badan publik diharuskan menjawab pertanyaan SAQ serta melampirkan data…

Gubernur hingga Kadiskominfotik DKI Jakarta Apresiasi Kick-Off dan Bimtek E-Monev Badan Publik Tahun 2025

Gubernur hingga Kadiskominfotik DKI Jakarta Apresiasi Kick-Off dan Bimtek E-Monev Badan Publik Tahun 2025

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta secara resmi menggelar kick-off dan bimbingan teknis (Bimtek) pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengatakan bahwa E-Monev Tahun 2025 akan diikuti oleh 777 badan publik, dan menjadi E-Monev dengan jumlah peserta terbanyak di Indonesia….

KI DKI Jakarta Dorong Kantor Pertanahan di Ibu Kota Perkuat Keterbukaan Informasi Jelang E-Monev Tahun 2025

KI DKI Jakarta Dorong Kantor Pertanahan di Ibu Kota Perkuat Keterbukaan Informasi Jelang E-Monev Tahun 2025

Jakarta — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta terus mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik, khususnya di sektor agraria yang dinilai sensitif dan rawan sengketa. Melalui program Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) tahun 2025, KI DKI Jakarta menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) di wilayah DKI Jakarta dalam mempertahankan dan meningkatkan predikat sebagai badan…

E-Monev Diperluas, KI DKI Jakarta Tekankan Kesiapan Kantor Wilayah Menuju Badan Publik Informatif

E-Monev Diperluas, KI DKI Jakarta Tekankan Kesiapan Kantor Wilayah Menuju Badan Publik Informatif

Jakarta — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta memperluas pelaksanaan program Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) pada tahun ini dengan menyasar badan publik kategori kantor wilayah kementerian/lembaga di wilayah DKI Jakarta. Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Agus Wijayanto Nugroho, mengatakan bahwa perluasan ini merupakan bagian dari komitmen mendorong penerapan keterbukaan informasi publik…

KI DKI Jakarta Ajak Pemkot Tingkatkan Kapasitas SDM untuk Meraih Predikat Informatif dalam E-Monev

KI DKI Jakarta Ajak Pemkot Tingkatkan Kapasitas SDM untuk Meraih Predikat Informatif dalam E-Monev

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengajak pemerintah kota dan kabupaten di Jakarta untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) mengenai keterbukaan informasi publik. Menurut Luqman, pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik penting untuk menata kelola dan membenahi layanan informasi publik di badan publik tersebut. “Pemkot itu secara infrastruktur sangat mumpuni, anggarannya dan SDM-nya banyak….

Pengelolaan Informasi Publik di Kelurahan dan Kecamatan Cegah Masyarakat Konsumsi Hoaks
|

Pengelolaan Informasi Publik di Kelurahan dan Kecamatan Cegah Masyarakat Konsumsi Hoaks

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, menegaskan bahwa pengelolaan informasi publik di kelurahan dan kecamatan adalah upaya untuk mencegah masyarakat terpapar hoaks. Menurut Luqman, kelurahan dan kecamatan harus turut andil dalam memenuhi tingginya kebutuhan informasi publik masyarakat di era digital. Jika tidak, masyarakat justru akan memperoleh informasi keliru dan salah…

Komitmen Pimpinan Jadi Kunci Perbaikan Tata Kelola Layanan Informasi Publik Lembaga Non Struktural Melalui E-Monev

Komitmen Pimpinan Jadi Kunci Perbaikan Tata Kelola Layanan Informasi Publik Lembaga Non Struktural Melalui E-Monev

JAKARTA – Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali menegaskan bahwa lembaga non struktural (LNS) wajib mengelola dan mempublikasikan keuangan dan kinerjanya kepada publik. Selain itu, LNS juga harus menyampaikan profil lembaga, rencana strategis (Renstra), serta realisasi penggunaan anggaran barang dan jasa (barjas). “LNS itu badan publik karena memperoleh anggaran dari APBD/APBN, untuk…