Presentasi E-Monev: KI DKI Siapkan Uji Akses dan Penilaian Berbasis AI pada 2027

JAKARTA – Badan publik di DKI Jakarta perlu bersiap menghadapi perubahan mekanisme penilaian keterbukaan informasi pada 2027.

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta akan menerapkan penilaian berbasis Penta Helix melalui uji akses yang melibatkan pihak ketiga, termasuk akademisi dan mahasiswa, serta pengukuran kualitas informasi dengan dukungan kecerdasan buatan (AI).

Tim penilai dan Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, menyampaikan hal tersebut saat mengevaluasi presentasi badan publik dalam kegiatan Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2026 di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Aang menegaskan, kelengkapan dokumen, sarana dan prasarana, serta inovasi yang dipaparkan badan publik belum cukup untuk menggambarkan kualitas keterbukaan informasi. Penilaian ke depan juga akan melihat secara langsung kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan memperoleh pelayanan.

“Tahun depan akan dilaksanakan uji Penta Helix. Tentunya kualitas informasi, baik secara daring maupun luring, harus ditingkatkan pada 2027,” ujar Aang.

Ia menjelaskan, uji akses akan mengukur kesiapan badan publik dalam memberikan layanan informasi, mulai dari kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan panduan pelayanan dan alat peraga, hingga kecepatan serta ketepatan petugas dalam merespons permohonan informasi.

“Melalui uji akses, kita ingin melihat sejauh mana layanan informasi sudah berjalan dengan baik, baik secara daring maupun luring. Hasilnya juga dapat menjadi bahan pertimbangan ketika terjadi sengketa informasi di KI,” jelasnya.

Selain uji akses, KI DKI Jakarta akan mengembangkan penilaian kualitas informasi berbasis aplikasi dengan memperhatikan aspek aktualitas, akurasi, dan kebaruan informasi. Situs web resmi serta media sosial badan publik akan menjadi instrumen penilaian untuk memastikan informasi berkala, setiap saat, dan serta-merta tersedia sesuai ketentuan.

“Kami juga akan menilai terobosan situs web masing-masing, serta melakukan ulasan berbasis kecerdasan buatan (AI) terkait informasi yang disampaikan. Kami melihat informasi yang benar-benar aktual,” tambah Aang.

Dalam evaluasi tersebut, Aang turut memberikan sejumlah catatan kepada badan publik.

BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta diminta mengacu pada standar layanan informasi BAZNAS RI dalam pengelolaan situs web.

Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta mendapat catatan terkait kelengkapan Daftar Informasi Publik (DIP), meskipun telah menyediakan layanan digital dan manual bagi pemohon yang mengalami kendala teknologi.

Adapun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta diminta memperkuat pemantauan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) penerima dana hibah pemerintah. Pengelolaan dana hibah tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta sekaligus tim penilai, Agus Wijayanto Nugroho, menyoroti pentingnya integrasi kanal informasi digital dan optimalisasi media sosial untuk memublikasikan kinerja badan publik.

Agus mencontohkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang telah memanfaatkan Linktree untuk mengintegrasikan berbagai kanal informasi dan layanan berbasis telepon pintar, termasuk fasilitas bagi kelompok rentan.

“Mohon seluruh informasi kinerja dapat dikanalisasi dalam satu platform, seperti Linktree. Ini menjadi catatan yang diharapkan dapat direalisasikan,” ujar Agus.

Tim penilai KI DKI Jakarta dan PPID Provinsi menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen dan ketersediaan platform digital. Kemudahan akses, kualitas informasi, serta kecepatan dan ketepatan pelayanan menjadi indikator penting dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

Diketahui, berikut badan Publik yang melakukan presentasi E-Monev pada Jumat, 20 November 2026,sebagai berikut:

1.Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi DKI Jakarta
2.Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi DKI Jakarta
3.Kantor Wilayah 4.Kementerian Agama DKI Jakarta
5.Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Kemendikdasmen
3.BNN Kota Jakarta Timur
4.Pengadilan Agama Jakarta Barat
5.Pengadilan Agama Jakarta Pusat
6.Pengadilan Agama Jakarta Selatan
7.Pengadilan Agama Jakarta Timur
8.Pengadilan Agama Jakarta Pusat
9.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
10.Pengadilan Negeri Jakarta Timur
12.Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi DKI Jakarta
13.Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
14.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
15.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi DKI Jakarta
16.Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
17.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
18.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
19.Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
20.Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta
21.Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
22.Biro Kerja Sama Setda Provinsi DKI Jakarta
23.Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
24.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25.Partai NasDem DKI Jakarta
26.DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta
27.DPW Partai PSI DKI Jakarta
28.DPW PKS DKI Jakarta
29.Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta
30.Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta
31.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
32.Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
33.Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
34.Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta
35.Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
36.KPU Jakarta Barat
37.KPU Jakarta Pusat
38.KPU Jakarta Selatan
39.KPU Jakarta Utara
40.KPU Kepulauan Seribu
41.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
42.Bawaslu Jakarta Barat
43.Bawaslu Jakarta Timur
44.Bawaslu Jakarta Pusat
45.Bawaslu Jakarta Selatan
46.Bawaslu Jakarta Utara

Similar Posts