Komisi Informasi KI DKI Jakarta Mendorong Kota Administrasi Jakarta Barat Optimalkan Pengelolaan Informasi Publik

Jakarta – Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat sambut baik ajakan Komisi Informasi (KI) DKI optimalkan pengelolaan informasi publik berkualiitas. Hal ini disampaikan pada kunjungan perdana untuk Kota Administrasi oleh Komisi Informasi(KI) DKI Jakarta periode ketiga 2020-2024. 

Wakil Walikota Jakarta Barat Yani Wahyu Priyoko yang menerima beserta jajaran asisten pemerintahan pada senin (25/1/2021) di kantor walikota Kota Administrasi Jakarta Barat. 

Kunjungan Komisi Informasi(KI) DKI Jakarta selain silaturahmi juga perkenalan struktur Anggota Komisi Informasi DKI Jakarta Periode 2020-2024. Dengan perwakilan Ketua Bidang Kelembagaan Nelvia Gustina dan Aang Muhdi Gozali, Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE). didampingi Tenaga Ahli Kelembagaan Eka Nova Yudha, Tenaga Ahli Bidang A.S.E Kokom Komariah dan Richard Halomoan Sirait. 

Pada audiensi lembaga ini, Nelvia mengingatkan kembali semangat kepatuhan menjalankan keterbukaan informasi publik khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Mengajak stake holder pemerintahan kota untuk mengkolaborasikan program sosialisasi keterbukaan informasi publik melalui kegiatan/ program rapat pimpinan wilayah. 

Tambahnya pula, Kecamatan/kelurahan merupakan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat perlu mendapat perhatian lebih dalam hal advokasi keterbukaan informasi publik. 

Aang Muhdi Gozali selaku Ketua Bidang A.S.E menuturkan, “Perlunya koordinasi lanjutan mengenai sinergitas program dengan pihak yang berkepentingan terutama dalam hal advokasi atau pendampingan (oleh tim ahli/TA) melalui sektor bidang ataupun bagian yang ada di pemerintahan kota Jakarta Barat”. 

Wakil Walikota merangkap PLt Sekretaris Kota sekaligus melekat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Walikota Adminitrasi Jakarta Barat, sangat mendukung pengelolaan informasi publik dapat dijalankan secara transparan dan berkualitas. Tujuan ini harus diupayakan bersama dengan jajarannya untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuju masyarakat yang maju,bahagia dan sejahtera. Kedepan, Yani mendukung kolaborasi kegiatan kerja offline dan online dengan Komisi Informasi DKI Jakarta. “Informasi publik harus dikelola dengan terbuka, mudah diakses sehingga tidak ada sengketa informasi publik.

Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah mendapatkan penghargaan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diadakan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.”Pertahankan dan tingkatkan lagi”, tegasnya. 

Nelvia selaku bidang kelembagaan menyampaikan kunjungan ini akan terus dilakukan dengan Kota Administrasi di enam wilayah DKI Jakarta lainnya.(R).