Komisi Informasi KI DKI Jakarta Hadiri Literasi Vaksin Badan Publik

Pentingnya keterbukaan informasi publik di era adaptasi baru suatu keniscayaan. Upaya pemerintah dalam menjalankan vaksin massal, memiliki banyak tantangan dan perlunya kerjasama seluruh elemen bangsa. Masyarakat cenderung menerima informasi yang kurang tepat dan cenderung Hoax tentang vaksin covid-19. Turut hadir Komisi Informasi DKI Jakarta diwakili Tenaga Ahli dalam webinar Nasional Literasi Badan Publik. 

Dua hal menjadi momok masyarakat yaitu mengenai kualitas dan kehalalan vaksin itu sendiri. Seperti yang diungkapkan para pakar dalam webinar literasi Badan Publik yang disampaikan pada, Rabu(27/1/2021). 

Hal itu mengemuka saat webinar mengangkat tema “Vaksinasi Massal Sebagai Solusi Mengatasi Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat. Dengan menghadirkan stake holder dari Kominfo RI, Kemendagri RI,Kemenkes RI, BPOM dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI. 

Dalam webinar yang digelar kurang dari tiga jam ini, sangat komprehensif dan menjawab kegelisahan masyarakat seputar vaksin Massal. Pemerintah berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan penekanan laju kasus covid-19 melalui vaksin massal dengan cara penyampaian informasi yang baik, tepat dan akurat. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu solusi dari dinamisasi informasi yang berkembang di masyarakat sesuai tujuannya mencerdaskan kehidupan Bangsa. 

Proses vaksinasi diperkirakan akhir Januari 2021, dari 1,2 Juta dosis vaksin buatan SInovac telah tiba di Indonesia sejak awal Desember 2020. Ada tantangan dan perlu kerja keras bersama mengingat masih tingginya kasus terpapar Covid-19 di Indonesia mencapai hampir 1 juta orang. Banyak yang belum tahu dan sadar (aware) terhadap vaksin massal sebagai salah satu solusi preventif. Dimana pemerintah menargetkan minimal 70 persen dari populasi Indonesia harus tercapai vaksin menuju kekebalan kelompok (Herd Imunity). 

“Tidak ada pemerintah yang menyengsarakan rakyatnya dengan vaksin yang tidak teruji baik secara kualitas maupun kehalalannya”, ujar Wamenkes RI. Sementara ini baru Vaksin Sinovac yang sudah teruji kehalalannya sesuai Fatwa MUI, namun beberapa vaksin lainnya masih proses dan terdapat standarisasi keamanan yang berbeda dari setiap jenis vaksin. 

Webinar ini dihadiri ratusan perwakilan Badan Publik dari penjuru negeri. Hal ini menegaskan peran dan kerjasama untuk menguatkan komitmen Badan Publik terus konsisten menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel sesuai dengan amanat UU KIP dalam memenuhi Hak Atas Informasi dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga pandemi ini segera berlalu, dan Covid-19 segera berlalu dan hilang di seluruh dunia.(R).