Ketua KI DKI Jakarta Hadiri Forum Koordinasi Kemenko Polkam Bahas Keterbukaan Informasi dan Infrastruktur Digital Pertahanan
JAKARTA – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menghadiri Forum Koordinasi dan Sinkronisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI di Park Hyatt,Menteng, Jakarta,pada Kamis (20/11/2025)
Forum yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsda TNI Eko Dono Indarto, mengusung tema“Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Infrastruktur Digital dalam Rangka Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah Pertahanan Guna Mendukung Pembangunan Nasional.”
Ketua KI DKI, Harry Ara Hutabarat, mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut karena berhasil mengaitkan isu keterbukaan informasi publik, kepercayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur digital sebagai elemen penting dalam pertahanan di era modern.
“Negara ini demokratis dan terbuka. Publik berhak bertanya secara lugas mengenai kebijakan pertahanan dan arah pembangunan nasional. Forum seperti ini penting agar diskursus strategis dapat dibahas secara partisipatif, terarah, dan berkualitas,” ujar Harry.
Dalam sesi tanya jawab, Harry menyoroti isu tata ruang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berkaitan dengan informasi serta-merta, khususnya yang berdampak pada hajat hidup masyarakat dan menyentuh wilayah tanah adat di Kalimantan.
Ia menanyakan bagaimana penyediaan informasi tersebut dapat menjamin kepastian publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Harry juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait agar keterbukaan informasi berjalan seiring dengan agenda pembangunan nasional dan kesiapan pertahanan negara.
Diketahui, Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, yaitu: Laksma Anis Rusdiono( Kementerian Pertahanan),Hendro Pratikno (Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional III, ATR/BPN), Denny Setiawan (Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Komentrian Komunikasi dan Digital(Komdigi)), Nursodik Gunarjo (Ditjen Komunikasi dan Media, Komdigi), Yono Reksoprodjo (Staf Khusus Badan Bank Tanah)
Deputi Eko Dono Indarto menyampaikan bahwa forum ini merupakan ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan komunikasi publik, tata ruang, pertahanan, dan pembangunan infrastruktur digital.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan peta isu strategis, kebijakan terpadu, serta rencana aksi lintas sektor yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.
Ia juga menegaskan bahwa Kemenko Polkam berkomitmen memastikan agenda digital dan keterbukaan informasi tetap selaras dengan kebutuhan pertahanan negara.
Sementara itu, dalam paparannya, Nursodik Gunarjo menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pertahanan nonmiliter karena berperan membangun kepercayaan publik, menjaga stabilitas sosial, serta meminimalkan penyebaran hoaks dan disinformasi.
Nursodik juga mengungkap sejumlah tantangan keterbukaan informasi dan ancaman siber, di antaranya:menangkal propaganda digital,merespons cepat isu strategis, dan memperkuat narasi resmi negara.
Ia menambahkan bahwa terdapat batasan-batasan keterbukaan informasi dalam sektor pertahanan, khususnya terkait operasi militer, lokasi instalasi vital, serta data personel dan intelijen.
